Massa Kembali Minta Bupati Aceh Utara Cabut Perbup

Massa Kembali Minta Bupati Aceh Utara Cabut Perbup
Aksi protes yang dilakukan massa di Kantor DPRK Aceh Utara. | Foto: KBA.ONE, Try Vanny

KBA.ONE, Aceh Utara - Menolak Peraturan Bupati (Perbup) terkait Alokasi Dana Gampong (ADG) 2021, seratusan mahasiswa kembali melakukan aksi protes di Kantor DPRK Aceh Utara, Senin 29 Maret 2021.

Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Dmeokrasi (LMND) Lhokseumawe dan Aceh Utara, bersama Aparatur Desa Aceh Utara Menggugat (ADAM), menolak keras Perbup nomor 3 tersebut dan meminta agar ketetapan segera dicabut.

Para pendemo, turut mengusungkan sejumlah spanduk yang bertuliskan, “Dicari Bupati Aceh Utara, untuk mempertanggung jawabkan pemangkasan Siltap, penghilangan alokasi anggaran majelis taklim dan uang anak yatim serta peti mati".

Saat aksi berlangsung, sempat terjadi bentrok dengan petugas keamanan saat massa akan menerobos masuk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.

Koordinator aksi, Eri Ezi dalam orasinya menyampaikan, lahirnya Perbup tersebut telah merampas hak-hak rakyat. Pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh dan Kementrian Keuangan, memberikan dana hibah Rp100 miliar kepada Pemerintah Aceh Utara.

“Kami meminta agar kembali mengalokasikan dana majelis ta’lim dan anggaran santunan anak yatim, jika tuntutan tidak segera di implementasikan kami akan mengundang secara khusus KPK ke Aceh Utara, supaya KPK bisa mengaudit kekayaan bupati, kami memberikan limit waktu 4x24 jam untuk persoalan ini segera diselesaikan secara tuntas," ancamnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Mulyadi CH, menyatakan secara kelambagaan pihaknya belum bisa menanggapi tuntutan untuk mencabut Perbup Nomor 3 tahun 2021 tentang ADG.

"Kami akan bermusyawarah untuk melakukan pembahasan bersama pimpinan DPRK," katanya. *** 

Komentar

Loading...