Dinilai Sengsarakan Rakyat

Masyarakat Aceh Tengah Minta Moratorium Penjualan Getah Pinus ke Luar Aceh Dicabut

Masyarakat Aceh Tengah Minta Moratorium Penjualan Getah Pinus ke Luar Aceh Dicabut

KBA.ONE, Takengon - Terkait masalah yang risarakan pengusaha getah pinus di Desa Kute Baru, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Pengusaha getah pinus dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut intruksi moratorium penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh.

Moratorium tersebut di sahkan berdasarkan instruksi Gubernur Aceh itu bernomor 03/INSTR/2020 tanggal 20 maret 2020. Masa menilai, aturan tersebut sangat menyengsarakan rakyat akibat tidak beroperasinya angkutan truk lokal ke luar daerah. Oleh sebab itu, para pengusaha getah di Takengon hanya menjual ke pabrik yang ada di Kute Baru Linge.

Selain itu, peraturan yang sama turut dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah nomor 13 tahun 2020 tertanggal 03 April 2020 tentang larangan membawa komoditi bahan mentah getah pinus ke luar daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam Perbup tersebut Pasal ke 3 ayat 1 dan 2 menyebutkan pemerintah Kabupaten melarang setiap orang dan atau perusahaan badan hukum membawa getah pinus ke luar daerah sebelum diolah menjadi bahan jadi dan/atau bahan setengah jadi. Jadi, untuk mengeluarkan getah pinus dari Kabupaten Aceh Tengah harus mendapat rekomendasi dispensasi yang dikeluarkan bupati.

“Kami pihak angkutan merasa dirugikan atas aturan ini, mohon instruksi Gubernur Aceh dan Perbup Bupati Aceh Tengah itu ditinjau ulang bila perlu mohon dicabut,” kata Ketua Organda Aceh Tengah, Juna saat audiensi dengan DPRK dan pihak terkait.

Sementara itu, pengusaha getah PT Sara Sara, Hasanudin, mengatakan instruksi Gubernur Aceh itu dikeluarkan tanpa konsultasi dengan lintas sektor. Pihaknya sangat mendukung apabila ada aturan untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kami sudah kontrak lima tahun yang lalu dengan pihak luar dan kami saat ini berhutang dengan mereka. Lalu tiba tiba ada instruksi ini, kami menilai aturan ini tidak disosialisasikan sebelumnya,” kata Hasanudin.

Pabrik yang ada di Aceh Tengah, kata dia, daya tampung terbatas sehingga barang digudang tak tertampung karena tak diberi izin untuk dibawa keluar daerah.

“Mohon ditinjau ulang atau dicabut, supaya sistem ekonomi berjalan dengan baik, sebelum keluar instruksi gubernur ini kami merasa nyaman. Kalau seperti ini kami merasa dirugikan,” paparnya.

Dalam pertemuan itu dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega dan Ketua serta anggota Komisi C dan B, dihadiri oleh pihak eksekutif, dinas kehutanan, KPH III, Humas Pabrik Getah pinus yang ada di Kute Baru, pengusaha getah dan sopir truk (Oranisasi).** | Karmiadi, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...