Membawa Kasus PDAM Aceh Tamiang ke KPK dan Kejagung

Membawa Kasus PDAM Aceh Tamiang ke KPK dan Kejagung
Muhammad Hanafiah alias Agam saat temu pers di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.. | KBA.ONE: Sutrisno.

Laporan Agam ke KPK dan Kejagung adalah soal a buse of power yang bisa menjurus kepada dugaan KKN di PDAM Aceh Tamiang.

KBA.ONE, Aceh Tamiang -  Kecewa terhadap penegak hukum di level kabupaten dan provinsi, Muhammad Hanafiah alias Agam, 58 tahun, warga  Aceh Tamiang, melaporkan dugaan Kasus KKN terkait pengangkatan Plt Direktur dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, ke KPK dan Kejagung RI di Jakarta.

Agam mengirim berkas laporan itu melalui Kantor Pos, Selasa, 4 Agustus 2020, sekira pukul 14.30 WIB.

Setelah melaporkan dugaan  kasus KKN itu, Agam langsung menggelar temu pers kepada sejumlah wartawan di salah satu cafe di Karang Baru, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Selasa. 

Dalam keterangan pers-nya, Muhammad Hanafiah menyatakan selain Plt Direktur PDAM Tirta Tamiang, T Ibrahim alias Boim dan Badan Pengawas PDAM setempat, T Hayatul Kamal, yang dilapor ke KPK dan Kejagug RI, ada sejumlah pihak ikut dilaporkan di antaranya Bupati Aceh Tamiang, H Mursil, Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tamiang, T H Insyafuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Tamiang, Bahsyaruddin,  Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tamiang, Irwinsyah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Aceh Tamiang, Mohammad Iqbal. 

Muhammad Hanafiah menegaskan berkas laporan setebal enam BAB yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI itu  dilengkapi sejumlah bukti-bukti surat sebagai lampiran dan bahan pertimbangan bagi aparat hukum/penyidik.

"Terserah kepada penyidik KPK dan Kejagung, apakah kasus tersebut diproses langsung atau nantinya diserahkan kepada Kejati Aceh untuk selanjutnya diteruskan ke Kejari Aceh Tamiang," ujar Agam. 

Dia menjelaskan sebelumnya sudah pernah menyerahkan berkas laporan kasus ini kepada Kejari Aceh Tamiang yang diterima Kasi Pidsus yaitu Mohammad Iqbal. "Tapi proses hukumnya belum jelas makanya kami laporkan langsung ke KPK dan Kejagung RI supaya segera dapat diambil kebijakan," kata Agam.

Menurut Agam, kasus ini juga sudah berulangkali di publikasikan di media cetak dan online, namun belum ada tanda-tanda akan diproses oleh  Institusi atau aparat hukum yang ada di Aceh Tamiang maupun di Provinsi Aceh.

Agam merinci inti laporan ke KPK dan Kejagung adalah soal a buse of power yang bisa menjurus kepada dugaan KKN di PDAM Aceh Tamiang. Agam meminta kepada penyidik untuk mengusut tuntas kasus ini dan sekaligus mengembalikan uang negara yang sudah pernah ditarik oleh T Ibrahim dan T Hayatul Kamal, agar tidak terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskannya, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selain itu ada juga Undang -Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kasus yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang, tambah Agam, juga bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta sejumlah regulasi lainnya yang berlaku. Apalagi T Ibrahim melakukan rangkap jabatan, yakni, sebagai Plt Direktur dan Badan Pengawas PDAM.

Sedangkan T Hayatul Kamal, jelas Agam, menjabat sebagai Badan Pengawas. Keduanya ditetapkan tanpa seleksi sebagaimana diatur PP Nomor 54 Tahun 2007, pasal 30, 38, 39, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, pasal 4. Malahan T Hayatul Kamal ketika mendaftar telah melampaui batas usia 60 tahun.

Anehnya lagi, sepengetahuan Agam, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pendirian PDAM Tirta Tamiang, tidak lagi dijadikan sebagai konsideran pada penerbitkan SK Bupati tersebut. Padahal sepengetahuan Agam, Qanun tersebut sampai sekarang masih berlaku dan belum dicabut.

"Sepengetahuan saya, pihak DPRK Aceh Tamiang bersama pihak eksekutif belum pernah menggelar rapat paripurna untuk mengubah dan mencabut Qanun tersebut tidak berlaku lagi. Kasus yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang harus diusut sampai tuntas oleh aparat hukum demi menegakkan supremasi hukum,” pinta Agam.  | SUTRISNO, Kontributor Aceh Tamiang.

Komentar

Loading...