Mencari Solusi untuk PT EMM

Oleh ,
Mencari Solusi untuk PT EMM
Nova Iriansyah kepada wartawan dalam temu pers di Aula Bappeda Aceh, Senin, 22 April 2019 | Humas Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh mengajak para pihak termasuk perguruan tinggi mencari cara efektif dan elegan agar penambangan tersebut bisa dicegah.

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh akhirnya mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bernomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Emas Mineral Murni atau EMM di Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya.

"Pencabutan rekomendasi itu dilakukan Pemerintah Aceh dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui surat nomor 545/6320 tanggal 18 April 2019,” ujar Nova Iriansyah kepada wartawan dalam temu pers di Aula Bappeda Aceh, Senin, 22 April 2019.

Selanjutnya, kata Nova, Pemerintah Aceh menyurati Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI lewat surat Gubernur nomor 545/621, tanggal 18 April 2019. Isinya, permohonan peninjauan kembali Surat Keputusan Kepala BKPM RI nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan atau IUP kepada PT EMM.

Langkah-langkah itu dilakukan Nova setelah mendapatkan masukan dari Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian IUP kepada PT EMM. Tim ini dibentuk Nova pada 15 April lalu lewat Keputusan Gubernur Aceh nomor 180/821/2019.

Beberapa pekan sebelum pencabutan rekomendasi, gelombang unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa untuk menolak kehadiran EMM meruyak mulai dari Nagan Raya, Aceh Barat, hingga Banda Aceh. Titik akhir unjuk rasa akhirnya terpusat di kantor Gubernur Aceh di kawasan Lampineung, Banda Aceh.

Pada Kamis, 11 April 2019, Nova menemui para mahasiswa yang mengeruduk kantor Gubernur Aceh tersebut. Saat itu Nova mengatakan Pemerintah Aceh pada 2018 sebenarnya telah mengirim surat ke BKPM RI guna meminta penjelasan bagaimana izin EMM keluar. “BKPM menjawab, semua perizinan yang dikeluarkan sah menurut aturan yang berlaku."

Mewakili Pemerintah Aceh, Nova memahami penolakan mahasiswa terkait keberadaan PT EMM. Untuk itu, Pemerintah Aceh mengajak para pihak termasuk perguruan tinggi mencari cara efektif dan elegan agar penambangan tersebut bisa dicegah. Mengingat, izin terhadap penambangan diterbitkan BKPM, bukan oleh Pemerintah Aceh. "Gubernur tidak berwenang membatalkan izin tersebut secara sepihak," ujarnya.

Karena mahasiswa menolak penambangan tersebut, kata Nova Iriansyah, tentu Pemerintah Aceh harus berada di sisi yang sama dengan mahasiswa dan rakyat. "Mari kita cari cara yang paling efektif untuk membatalkannya, dan pemikiran untuk itu sangat dibutuhkan dari para pihak termasuk DPR, mahasiswa, perguruan tinggi dan elemen lainnya. Saya mohon bantuan dan pengertian semua pihak untuk menahan diri dan mohon aksi-aksi lain tidak dilanjutkan."

Pengurusan izin PT EMM, kata Nova, sudah berproses di Jakarta jauh hari sebelum ia memangku jabatan Wakil Gubernur Aceh dan kini menjadi pelaksana tugas gubernur. Ada 14 tahapan yang dilalui EMM untuk mendapatkan izin tambang di Aceh. Hanya tahapan ketiga yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh rekomendasi dari Gubernur Aceh yang saat itu ditandatangani Irwandi Yusuf.

Jika Nova didesak mencabut izin tersebut, itu jelas di luar kewenangannya. Kalau pun rekomendasi Gubernur Aceh yang dicabutnya, juga tidak otomatis membatalkan izin EMM. "Karena mereka [EMM] telah memenuhi 13 persyaratan lainnya sehingga mendapat izin dari BKPM untuk melakukan usaha pertambangan di Aceh," ujar Nova.

Di sisi lain, jika Nova mencabut rekomendasi tersebut, Pemerintah Aceh kemungkinan disomasi atau digugat oleh perusahaan. "Nah, kalau pengadilan mengalahkan kita atas gugatan PT EMM, kita jadinya kehilangan muka kan? Jadi percuma saja kan apa yang kita lakukan. Saya mohon bantuan dan pengertian semua pihak untuk menahan diri dan mohon aksi-aksi lainnya tidak dilanjutkan. Ketahuilah saya berada pada posisi mahasiswa dan rakyat. Aspirasi ini kita tampung, tapi kita butuh waktu untuk merealisasikannya."

Senada dengan itu, Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur menyebutkan Pemerintah ceh tidak dapat membatalkan izin operasional PT EMM karena legalitas izin perusahaan tambang itu diberikan pemerintah pusat. Tentunya, wewenang pencabutan izin pun harus dari pemerintah pusat. Hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, kata Mahdinur, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Upaya tersebut telah dilakukan Walhi Aceh. LSM yang bergerak di bidang lingkungan itu telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta atas penerbitan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memberikan IUP kepada PT EMM. Gugatan tersebut bernomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT tertanggal 15 Oktober 2018.

Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Kantor Gubernur Aceh menuntut pencabutan izin PT EMM | Humas Pemerintah Aceh

Namun, gugatan itu ditolak pada Kamis, 11 April 2019. PTUN Jakarta yang telah melakukan persidangan sejak Oktober 2018, dengan memeriksa sejumlah saksi, menolak semua gugatan yang diajukan Walhi Aceh.

Majelis yang terdiri dari Ketua M Arief Pratomo, dibantu hakim anggota Bagus Darmawan, Andi Ali Rahman, dan Panitera Pengganti Tri Bhakti Adi menilai proses yang dilakukan EMM di Aceh telah berjalan sesuai aturan yang ada. Selain itu disebutkan tidak ditemukan kesalahan di tingkat Pemerintahan Aceh sebagai wilayah eksplorasi. "Dengan putusan ini majelis memberikan waktu, apakah mau melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Waktu selama 14 hari majelis nilai cukup,” ujar Ketua Majelis Hakim M Arief Pratomo saat memimpin sidang.

Mendengar putusan majelis hakim, penggugat Zakaria yang diwakili Kuasa Hukum Khalied Affandi dan kawan-kawan tidak menerima. Mereka pun melakukan walk out. “Yang pasti kami tidak menerima putusan ini,” tegas kuasa hukum Walhi, Khalied, di luar ruang sidang. Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan mereka akan melakukan banding ke Mahkamah Agung. [ADV]

Komentar

Loading...