Mengurai Benang Kusut Skandal Sumbangan Rp2 TriliunĀ 

Mengurai Benang Kusut Skandal Sumbangan Rp2 Triliun 
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang | Foto: Twitter ilham_bintang.

Sumbangan Rp2 T, menurut Peter F Gontha, mantan bankir bank asing, belum pernah dilakukan orang yang paling kaya di dunia pun.


Catatan Ilham Bintang

Persis sepekan. Senin 26 Juli 2021 ketemu Senin 2 Agustus 2021. Baru muncul titik terang. Terang: Heryanti bermasalah. Terkonfirmasi semalam, putri bungsu pengusaha tajir Akidi Tio ini juga sedang menghadapi kasus penipuan dl Polda Metro Jaya. Laporan kasus itu tercatat di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan No: TBL/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

"Benar, Pak. Yang menangani unit kendaraan bermotor (ranmor)," kata petugas di Polda Metro Jaya, Senin 2 Agustus 2021 malam.

Di Polda Sumatera Selatan, Senin siang, Heryanti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sumbangan sebesar Rp2 Triliun yang menggegerkan itu. Meski status tersangkanya sejam kemudian diralat oleh Humas Polda Sumsel, tampaknya itu hanya soal prosedur hukum. Penyidik mestinya memeriksa dia terlebih dahulu sebelum mengumumkan status tersangka. Cepat atau lambat Heryanti bakal terjerat hukum juga. Di Palembang maupun di Jakarta.

Proyek Istana Presiden

Buktinya, menurut laporan wartawan RMOL, semalam, dia diperiksa polisi 7 jam di Polda Sumsel. Berdua dengan Prof DR dr Hardi Dermawan, dokter pribadi keluarga itu. Pemeriksaan akan dilanjutkan kembali hari Selasa 3 Agustus 2021 ini. Titik terang lain yang tak kurang penting: menguak peran Markas Polda Sumsel sendiri dalam kasus sumbangan keluarga Akidi Tio.

Rasanya sulit kita percaya. Tapi faktanya begitu. Bagaimana bisa institusi penegak hukum sampai abai meneliti segala hal yang berkaitan dengan sumbangan  Rp2 T sebelum di-publish. Sesuai prosedur lazim yang berlaku di intitusi itu. Apalagi, ini menyangkut uang yang sangat besar. Perlu pertanggungjawaban kepada publik.

Sumbangan Rp2 T, menurut Peter F Gontha, mantan bankir bank asing, belum pernah dilakukan orang yang paling kaya di dunia pun. Apalagi di Indonesia. Padahal, standar saja pengecekannya. Uang itu ada di mana? Di bank apa? Dalam bentuk apa? Valas? Emas? Saham?Bagaimana cara penyerahannya? Transfer atau cash keras --dibawa dengan kendaraan bertruk-truk ke Mapolda?

Nah! Mungkin lebih baik begitu. Kalau perlu undang wartawan asing seluruh dunia meliput. Dengan protokol kesehatan ketat, tentu. Supaya orang seluruh dunia melek: ini lho budaya gotong royong masyarakat Indonesia.

Uang stereofoam 

Bukan seperti yang kita saksikan dari foto dan rekaman video Senin 26 Juli 2021 di Mapolda Sumsel. Hanya di stereofoam ditulis nominal uang Rp2 Triliun itu.

Kapolda Sumsel pasti pening lah sekarang. Malu bikin acara itu minggu lalu. Sudah mengundang Gubernur hadir, Pangdam Sriwijaya yang diwakili Danrem, dan pemuka agama dari seluruh agama.

Juga wartawan yang tampaknya hari itu lupa bertanya detil, padahal biasanya atau mestinya cerewet dalam soal "pitih". Mungkin karena ikut terharu. Percaya buta dan hormat pada pengundang, tamu, terutama tempat acara di Mapolda. Masak macam - macam.

Masih segar dalam ingatan acara itu berlangsung khidmad, biarpun cuma setengah jam. Penyerahan sumbangan Akidi Tio di Gedung Promoter Polda Sumsel Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman KMP, Senin 26 Juli 2021 siang. Dihadiri Gubernur Sumsel H. Herman Deru, SH., MM, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, MM dan Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, S.I.P. S.Sos. Acara yang juga disaksikan oleh perwakilan seluruh pemuka agama.

Setelah itu kita ikuti rekaman video wawancara dengan perwakilan keluarga Akidi Tio, yaitu Prof Hardi Darmawan. Kapolda, bicara. Intinya meyakinkan publik. Akidi Tio orang kaya dermawan. Sudah sering dia membantu rakyat tak mampu, tanpa publikasi.,Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi prakarsa Akidi Tio.

Dia berharap bisa ditiru seluruh masyarakat. Untuk urusan ini kita puji inisiatif Kapolda, bikin acara terbuka. Maklum ini sumbangan uang besar. Jangan sampai menuai fitnah dan sebangsanya. Bagus.

Namun, siapa menyangka ternyata kelak acara itu menuai badai. Mungkin karena itu, dugaan saya, mengapa status tersangka Heryanti Tio diralat. Untuk sementara waktu. Penerapan pasal "menghina negara" dan " penipuan" serta "pembohongan publik" untuk Heryanti Tio hemat kita masih sumir atau belum klop. Sebab, kita juga semua tahu locus kejadian di dalam wilayah kekuasaan Mapolda Sumsel. Bersama Kapolda, Gubernur, pemuka agama. Berarti, secara hukum, nama- nama yang disebut mestinya ikut diperiksa.

Tidak ada uang

Menjelang Maghrib, Marsekal Udara ( pur) menelpon lagi kemarin. Penasaran soal nasib dana Rp2 T. Pemred koran Singgalang Padang, Khairul Jasmi, novelis Akmal Nasery, Pelukis Hardi, dan Budayawan Jaya Suorana, dan Pemred JakTV Timbo Siahaan menanyakan hal sama. Prank yah?

Saya hanya menjawab dengan menguraikan beberapa petunjuk ini.

1. Dari 7 anak Akidi Tio, hanya Heryanti itu saja yang ngotot, harga mati, menganggap ayahnya meninggalkan banyak warisan.

2. Enam kakaknya, sudah menyatakan tidak ikut urusan itu. Atau tidak mau membahas soal warisan. Pernah Prof Hardi menyebut sumbangan itu patungan dari 7 anak Akidi Tio. Tapi langsung dibantah oleh mereka. Nama saja pun mereka tidak mau dibawa- bawa.

3. Heryanti punya banyak masalah. Punya banyak hutang pada banyak pihak. Kasusnya di Polda Metro Jaya terkait itu, dilaporkan urusan penipuan. Ada orang yang diajak menanam modal untuk proyek Istana Presiden --entah presiden negara mana. Rencana pelunasan semua utangnya dijanjikan Heryanti kalau uang simpanan ayahnya Rp16 T di Bank di Singapura "goal", sukses dicairkan.

3. Katakanlah uang itu benar- benar ada. Namun, pencairannya tidak semudah seperti menulis Rp2 T di stereofoam. Atau di atas selembar cek Bank Mandiri -- yang fotonya dikirimkan ke saya semalam oleh sejawat Teguh Santosa, CEO Republik Merdeka Online. Bank di Singapura, seperti juga Indonesia dan di seluruh dunia mensyaratkan harus ada underlying untuk bisa mencairkan dana sebesar itu. Keterbukaan informasi keuangan sekarang semakin ketat terutama untuk mengantisipasi money laundering dan terorisme. Tanpa underlying, ikut cara biasa: maksimum hanya boleh tarik 20.000 SGD. Mengambil tunai di counter bank atau transfer .

4. Duit yang mau dicairkan ini Rp2 T atau 200.000.000 SGD. Dengan pembatasan itu, maka perlu 10.000 kali penarikan. Dihitung kasar, sekitar 25 tahun lah baru klar itu urusan pencairan. Dengan catatan ditarik setiap hari.

Sayang sekali gonjang gonjang ini terjadi di tengah konsentrasi kita semua penuh untuk mengatasi perburukan pandemi virus Covid19 di Tanah Air. Presiden Jokowi selalu mewanti- wanti semua pihak jangan bikin gaduh. Eh, kegaduhan sekarang justru bersumber dari Polda Sumsel. ***

*ILHAM BINTANG adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Anara

Komentar

Loading...