Menteri ATR akan Kejar Mafia Tanah Sampai ke Ujung Langit

Menteri ATR akan Kejar Mafia Tanah Sampai ke Ujung Langit
Juru Bicara Kementerian ATR/ BPN RI, Teuku Taufiqulhadi | Foto : ist.i

KBA.ONE, Banda Aceh - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil melalui Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, menyebutkan akan mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit.

"Ia membentuk satgas antimafia tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. Dan, ia bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah," kata Taufiq melalui siaran pers yang diterima, Kamis, 21 Oktober 2021.

Ia menyampaikan mafia tanah saat ini semakin merajalela. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil. Bahkan ada yang meminta Sofyan mundur.

"Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN," ungkapnya.

Taufiq menyebutkan misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB. 

"Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu," sebutnya.

Konflik Agraria, kata Taufiq, juga bisa terjadi di tanah negara. Misalnya tanah yang dikuasai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik Agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu domainnya Kementerian BUMN.

Akan tetapi Menteri BUMN juga tidak mudah melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan negara. Jadi menteri keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya.

Soal pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah. Untuk pengukuran tanah, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi.

"Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisense. Mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/BPN tahun 2016. Ada Undang-undangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tutur Taufiq.

Terkait pengangkatan pejabat di BPN penuh KKN, Taufiq menjelaskan justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi. Setiap pegawai yang berminat untuk dipromosi, boleh mengajukan diri.

Setelah itu, kementerian membentuk tim pemandu bakat. Ia diwawancarai oleh tim ini, yang di dalam ada menteri, sekjen dan para dirjen dan lain-lain. Jika lulus, maka ia akan dimasukkan dalam "talent basket" dengan skor tersendiri. Mereka yang telah dalam berada dalam basket inilah yang diambil untuk mengisi semua posisi di seluruh Indonesia dan pusat.

"Jika belum masuk basket, ia tidak bisa dipromosikan. Dengan sistem merit dan transparansi ini, terhindar kementerian untuk bersikap  like and dislike. Dan dengan demikian jauh dari KKN. Bahkan kini, menteri saja tidak bisa sembarang menempatkan orang kecuali orang tersebut telah ada dalam basket tadi," tutupnya. ***

Anara

Komentar

Loading...