Meredam Konflik Gajah dan Manusia di DAS Peusangan

Meredam Konflik Gajah dan Manusia di DAS Peusangan
Foto: WWF

Oleh Azhar*

KITA sedang membicarakan sebuah ekosistem penting di Aceh: Daerah Aliran Sungai Peusangan. Total wilayahnya mencapai 238.550 hektare. Tiga kali ukuran Negara Singapura. Wilayah DAS Peusangan adalah tempat tinggal ratusan ribu orang dan rumah bagi 45 hingga 50 individu gajah dan sejumlah binatang liar lainnya, mulai harimau sumatera, beruang madu, rusa dan lain-lain.

Namun zaman membuat perannya bergeser. Kini kawasan itu didominasi oleh pembangunan linear, seperti pembukaan jalan, permukiman dan transmigrasi. Satu lagi industri yang mengancamnya adalah perkebunan sawit dan pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat.

Di sini, gajah menetap lama. Kelompok gajah di DAS Peusangan terbagi dalam tiga kelompok: kelompok gajah Eka dengan jumlah anggota 17 ekor. Kedua kelompok Magna dengan jumlah anggota 19 ekor. Ketiga kelompok Bongkok yang terdiri dari 8 individu gajah dan terakhir 1 ekor gajah soliter yang sering berkeliaran di wilayah Sayeung, Bener Meriah (Suheri,YPBSM 2016).

Gajah sumatera adalah salah satu mamalia paling karismatik di Aceh dan belahan Sumatera lainnya. Sejak lama, endatu Aceh berkompromi dengan gajah untuk berbagi ruang di Peusangan. Namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hubungan ini merenggang. Kerap terjadi pertikaian antara manusia dan gajah sumatera; menjadi sebuah sisi gelap dunia gajah liar yang indah.

Jumlah rata-rata kejadian konflik gajah di kawasan ini berkisar 10 hingga 20 kali per bulan. Ini terjadi secara acak di sepanjang kawasan itu. Konflik berotasi di wilayah ini ketika masyarakat mengusir gajah dari suatu desa, maka akan berimbas ke desa lainnya. Mengusir gajah dari sebuah lokasi yang dinilai menganggu sebenarnya hanya memindahkan konflik.

Beberapa desa di DAS Peusangan sangat rentan terhadap konflik gajah. Di antaranya Karang Ampar di Aceh Tengah, Pintu Rime di Bener Meriah dan Panton Lah di Bireuen. Masyarakat di tiga wilayah ini paling banyak menderita akibat kontak langsung manusia dengan gajah. Di sini, hidup menjadi tegang dan renggang.

Konflik gajah dan manusia di DAS Peusangan telah membuktikan bahwa gajah membutuhkan ruang yang besar. Seekor gajah membutuhkan ruang seluas 800 hektare dan gajah di kawasan ini berada 100 persen di luar kawasan konservasi. Kelompok-kelompok itu mendiami hutan produksi terbatas dan kawasan budi daya atau kawasan areal penggunaan lain (APL). Hal ini sangat mengancam keberadaan gajah.

Sering kali dilupakan bahwa gajah tidak dapat hidup di dalam pagar kecil yang sering disebut jaringan kawasan lindung atau kawasan konservasi. Gajah sumatera adalah satwa dengan daya jelajah jauh. Mereka terus bergerak sepanjang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan makan dan mencukupi asupan air sangat besar. Seekor ekor gajah membutuhkan 300 kilogram bahan nabati dan gajah meminum air sebanyak 200 liter air setiap hari.

Di hutan yang bersebelahan dengan desa, gajah liar menghabiskan 12-18 jam sehari mengasup berbagai rerumputan, semak dan daun. Gajah liar akan segera tahu permukiman dan tanaman pertanian di sekitar mereka. Gajah akan sangat cepat memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa jam mengasup tanaman. Ini kita kenal dengan istilah insting alami.

Arahan Teknis Konflik Gajah di Peusangan
Untuk mengurangi konflik gajah dan manusia di kawasan ini, banyak metode mitigasi yang diterapkan oleh Pemerintah dan lembaga konservasi. Di antaranya dengan membuat parit antigajah. Ini memang pilihan paling populer di Sumatera. Tapi pembuatan ini harganya sangat mahal. Kerap kali pembangunannya terkendala keterbatasan uang.

Kedua, pembuatan kelompok pengusiran gajah di tingkat desa. Mitigasi tradisional dengan menggunakan bunyi-bunyian drum, api-apian dan penggunaan asap. Mengejar gajah dengan meneriakan “surut kawan kul-surut kawan kul.” Meledakkan petasan dan meriam dengan harapan kawanan gajah ini akan takut dan pergi dari lokasi itu. Ke semua ini bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Semuanya bergantung pada kekompakan masyarakat setempat.

Ketiga: pemasangan GPS Collar untuk mengetahui pergerakan gajah liar di sebuah kawasan. Sehingga ketika gajah memasuki perkampungan akan segera terdeteksi. Sistem peringatan dini berbasis pesan teks menginformasikan kepada masyarakat di awal tentang kehadiran kawanan gajah.

Di kawasan ini juga telah dibentuk sebuah unit respons konservasi (conservation response unit) Peusangan oleh Pemerintah Aceh. CRU ini bertujuan untuk mengatasi pengusiran gajah liar di desa. Di kawasan Peusangan juga terbentuk unit pengusiran gajah di tingkat desa, seperti Tim Delapan yang dibentuk oleh lembaga konservasi WWF – Indonesia. Semua ini harus berkolaborasi dengan tujuan sama, yaitu membantu masyarakat di kawasan rentan konflik gajah.

Juga sudah seharusnya dalam hal mitigasi konflik gajah melibatkan perusahaan perkebunan sawit di DAS Peusangan. Perusahaan sawit diwajibkan untuk turut berkontribusi mengurangi konflik gajah. Penggunaan skema dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka untuk dapat membantu masyarakat di sekitar kawasan rentan konflik gajah. Upaya ini dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di tiga daerah itu.

Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah membuat pagar organik, terutama pagar sarang lebah dan cabe. Ini adalah penghalau yang lembut. Teknik ini telah mengalami beberapa keberhasilan dan bisa dicoba di kawasan ini. Tapi itu bukan solusi permanen. Penggunaan pagar menggunakan ternak lebah atau tanaman cabai berdampak pada mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar. Karena itu, harus benar-benar diukur dampaknya. Seperti faktor kekeringan. Karena jika kekeringan terjadi, kawanan lebah susah mencari bunga. Karena itu, diperlukan riset terus menerus dan berkelanjutan.

Solusi Jalur Gajah, Koridor dan Tahura
Gajah terus bergerak melintasi area yang luas. Bagaimanapun harus ada lintasan yang permanen yaitu "koridor" untuk memudahkan gajah bergerak di antara habitat yang terisolasi. Koridor akan membantu pergerakan gajah secara reguler. Umumnya koridor dipahami sebagai jalur sempit hutan yang menghubungkan dua habitat gajah yang lebih besar dan memastikan pergerakan yang damai.

Koridor juga dapat menjaga keterhubungan genetik antara dua populasi gajah dengan membiarkan individu sesekali menyeberang ke kawanan lain hingga populasi gajah akan sehat dan terhindar dari perkawinan sedarah (inbreeding). Rute koridor perjalanan gajah dapat diambil dari Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Negeri Antara di Bener Meriah, Sayeung Pintu Rime di Bener Meriah hingga ke Peudada di Bireuen.

Kontribusi para pihak, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, dalam memikirkan nasib gajah liar di kawasan ini akan merincikan isi dalam habitat gajah, seperti ketersediaan tanaman pakan, ketersediaan kubangan, ketersediaan tempat menggaram (saltlick area) dan ketersediaan air bagi gajah liar.

Selain itu, untuk penataan gajah jangka panjang, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus bersinergi untuk membuat kawasan konservasi berbasis gajah atau taman hutan raya berbasis pengelolaan gajah. Diperlukan lahan seluas 37 ribu hingga 45 ribu hektare untuk menampung gajah di kawasan ini. Juga diperlukan payung hukum dan penataan kawasan ini agar gajah dapat berlama-lama di sini.

Upaya dari memperbanyak sumber air dan pengayaan tanaman pakan hingga pembuatan desain ekowisata berbasis gajah dan tempat ini dapat dijadikan pusat studi gajah liar. Mungki ini dapat menjadi solusi penataan gajah di Peusangan. Karena manusia dan gajah harus belajar dan berinovasi. Ini adalah hubungan improvisasi antara manusia dan gajah. Solusi harus diupayakan untuk menyelamatkan gajah dan melindungi masyarakat. Bukankah kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini?

Penulis adalah alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Aceh dan pengamat satwa liar serta praktisi lingkungan Aceh. Email: azhar_ou@yahoo.com

Komentar

Loading...