Momen Penting Aceh di Moraturium Tambang

Momen Penting Aceh di Moraturium Tambang
Ilustrasi | matanews.com

Oleh: Askhalani,SHi, Koordinator GeRAK Aceh

PERUBAHAN pemberlakukan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dari UU 32 Tahun 2004 dan UU 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memberi hak otonomi lebih luas kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengelola sendiri potensi sumber daya alam di daerahnya, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah Provinsi, oleh aturan itu,  diberi kewenangan mengeluarkan berbagai regulasi dan perizinan berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik izin dalam tahap proses eksplorasi maupun tahap eksploitasi sesuai kewenangan masing-masing.

Hasil kajian koordinasi dan supervisi (korsup) KPK untuk SDA di Aceh setidaknya ditemukan beberapa permasalahan terhadap evaluasi IUP.

Pertama, ada sebanyak 4 IUP masuk dalam kawasan hutan konservasi dengan total seluas 31.316 Ha. Ini meliputi wilayah kabupaten Aceh Tengah seluas 31 ribu Ha; Gayo Lues 198 Ha dan Aceh Selatan 87 Ha. Kemudian, di kawasan hutan lindung tercatat total 399.959 Ha meliputi 65 IUP/KK.

Kedua, masih banyaknya IUP yang belum clean and clear (CNC), dari total 138 IUP (per tahun 2014), 84 IUP atau 61% belum Clean and Clear (CNC), sisanya sebanyak 54 sudah mendapatkan CNC.

Ketiga, adanya dugaan piutang negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tahun 2014 sebesar Rp 10,8 M dan naik secara sifnifikan tahun 2015 sebesar Rp 24,7 M, sedangkan sampai dengan tahun 2018 total tunggakan sebesar Rp.42 M

Sejak 2007-2014 tercatat jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh mencapai 134 IUP, tersebar di 15 Kabupaten/Kota dengan luas total wilayah konsesi usaha pertambangan mencapai 672.540,27 Ha. Jumlah ini meningkat menjadi 138 IUP dan mengalami penambahan diikuti oleh 16 Kabupaten/Kota dengan menambah total luas menjadi 841.648,31 Ha.

Dari luasan di atas terindikasi 4 (empat) perusahaan yang berada dalam kawasan hutan konservasi seluas 31.316,12 Ha dan 65 Perusahaan yang berada dalam kawasan hutan lindung seluas 399.959,76 Ha. (akses portal data GeRAK Aceh di data.gerakaceh.id)

Table: IUP di Kawasan Hutan
(Per Mei 2018)

Data: Hasil kajian dan analisa Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh 2018.

Tahapan pengurangan dan perbaikan tata kelola menjadi salah satu kebijakan yang sangat baik pasca lahirnya kebijakan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan perizinan atas IUP yang dialihkan menjadi kebijakan di tingkat Provinsi ini sesuai kewenangan yang diamanatkan UU. Dampak ini bisa dilihat dari keberhasilan moratorium izin pertambangan selama 4 (empat) tahun yaitu dari 2014 hingga 2018  (per Mei).

Saat ini IUP di Aceh tersisa 30 IUP yang tersebar di 8 kabupaten/Kota dengan total luasan sebesar 80.737,10 Ha, dan ini pengurangangan dari total 138 IUP. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Aceh berarti sukses melakukan penyusutan dan pemanfaatan kawasan hutan/lahan dengan total luas IUP yang dikembalikan fungsinya sebesar 751.481,21 Ha (dari 108 IUP yang dicabut/berakhir) dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel IUP di Provinsi Aceh
(Tahun 2014-2018)

Data: Hasil kajian dan analisa Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh 2018

Kebijakan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/Instr/2014 Tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Aceh, menjadi salah satu alternatif  terbaik dalam mendorong dan melahirkan peluang perbaikan tata kelola pertambangan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, moratorium ini juga melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang strategis, terkoordinir dan terpadu. Fakta ini sangat baik dengan menurunnya jumlah wilayah hutan yang dikembalikan atau dikonversi menjadi kawasan hutan yang tidak digarap/dihancukan.

Table IUP Periode Pelaksanaan Moratorium Izin Tambang

Data: Hasil kajian dan analisa Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh 2018

Banyaknya pemberian IUP secara jor-joran dan tidak dibarengi pengelolaan pertambangan yang baik dan efektif akan berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Permasalahan yang sering muncul di Aceh, antara lain:

1) Timbulnya konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang;

2) Pemberian IUP yang tidak mengacu pada RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Adanya tumpang tindih perijinan, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan;

4) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah; 

5) Adanya pungutan daerah di luar mekanisme APBN/APBD – dengan dasar hukum yang lemah;

6) Terjadi keterlambatan pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara dan kas daerah;

7) Lemahnya pengawasan penerapan standar praktik pertambangan yang baik (good mining practices) dalam kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi;

8) Rendahnya kepatuhan Pemilik IUP melaksanakan kewajiban perusahaan; serta

9) Rendahnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

PNBP dan Dosa Perusahaan Tambang

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut UU No. 20 Tahun 1997 adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNPB. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNPB wajib disetor langung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis PNBP dari sektor pertambangan dibagi menjadi iuran tetap (landrent), iuran produksi (royalti), dan penjualan hasil tambang. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi wilayah usaha pertambangan.

Sesuai PP No. 9 tahun 2012 tentang tarif iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang IUP sebesar US$ 2-4 per Ha/tahun, sedangkan untuk pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dikenakan tarif iuran tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

Iuran produksi/royalti menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi. Royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral sebagai konpensasi pemberian hak pengusahaan menambang.

Sistem penghitungan royalti di Indonesia dengan cara ad valorem royalti yang berarti pungutan royalti didasarkan atas nilai bahan tambang yang diekploitasi/dijual menggunakan besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam PP No. 9 tahun 2012. Tarif royalti untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), Perak (3,25% dari harga jual/kg), Tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), serta hasil olahan seperti nickel matte dan ferronickel (4% dari harga jual/ton).

Jika merujuk dari penjelasan di atas, maka kewajiban perusahaan membayar PNBP adalah salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik yang masih aktif maupun izinnya berakhir/mati. Padahal , di dalam UU No.20/1997 tentang PNBP khususnya Pasal 20, dikatakan bagi Wajib Bayar PNBP yang karena kealpaanya tidak menyampaikan laporan PNBP yang terutang,  atau menyampaikan laporan PNBP yang terutang tapi tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar/tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali dari jumlah PNBP yang terutang.

Jika dilihat total dugaan piutang negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tahun 2014 sebesar Rp10,8 M dan naik sifnifikan pada 2015 sebesar Rp24,7 M, kemudian tahun 2018 tercatat sebanyak Rp 59,78 M dana PNBP yang tidak tertagih atau tidak dibayarkan oleh perusahaan yang sebelumnya megantongi izin usaha pertambangan di Aceh, berikut daftar table lampiran perbandingnya.  

Table Tunggakan PNBP sektor Tambang
(Per Mei 2018)

Sumber: Data GeRAK Aceh, diolah dari Dinas ESDM Aceh, mei 2018

Moratorium Izin Pertambangan dan Peluang Perbaikan Tata Kelola

Kebijakan memperpanjang pelaksanaan moratorium tambang di Aceh (jilid III) yang akan berakhir pada 30 Juni 2018 dianggap sebagai peluang penting untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan. Tujuannya tentu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang strategis, terkoordinir dan terpadu.

Apalagi hasil temuan diketahui bahwa pemberian IUP melalui pendekatan koorporasi corrupt akan berdampak kehancuran nyata bagi lingkungan. Ini adalah salah satu bukti kongkrit yang dapat dibuktikan dari izin IUP yang telah diberikan/dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh kabupaten/Kota. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan pemberian IUP pada masa itu lebih bernuansa memenuhi kepentingan pragmatis mutualisme ekonomi-politik dengan mengabaikan prinsip-prinsip good minning practices.

Merujuk pada dinamika tata kelola tambang di Aceh yang belum berjalan sempurna, terutama atas proses review terhadap IUP yang masih tersisa, ditambah jika melihat total 30 IUP yang masih aktif, tercatat hanya 4 Perusahaan tambang yang melakukan operasi kegiatan, selebihnya tidak melakukan aktivitas apapun. Hal  ini menunjukan IUP yang sudah dikantongi hanya dijadikan salah satu proses untuk kepentingan ekonomi dan bisnis (kredit anggunan dan jaminan) oleh perusahaan yang sudah memperolah izin. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi Aceh terutama dalam rangka mendorong iklim investasi serta penurunan angka pengangguran dan pendapatan daerah.

Berangkat dari banyaknya masalah yang belum terselesaikan terkait persoalan tata kelola tambang, maka sudah seharusnya Pemerintah Aceh melanjutkan kembali moratorium tambang. Sebab, kebijakan moratorium tambang sudah teruji memberikan dampak perbaikan dalam mendorong tata kelola pemerintah yang tertib dan taat azas hukum. Selain itu, moratorium tambang juga telah menyelematkan kerusakan hutan yang semakin hari semakin sulit dibendung.

Lahirnya kembali kebijakan moratorium menjadi momentum penting bagi Aceh dalam memproteksi penyelematan, pencegahan perusakan hutan dan lingkungan. Lihatlah selama kurun waktu pelaksanaan moratorium tambang sebelumnya! Pemerintah Aceh berhasil menyelamatkan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dengan total 265,743,70 Ha (2016) dan naik menjadi 751.481,21 Ha  (2018). Moraturium tambang ini merupakan langkah nyata yang harus  kita dukung demi menyelamatkan hutan Aceh dan anak cucu kita kelak. Semoga! ***

Komentar

Loading...