Mulai Jadi Polemik, MUI Angkat Bicara Soal Poligami

Mulai Jadi Polemik, MUI Angkat Bicara Soal Poligami
Pelawak Kiwil bersama kedua istrinya | WowKeren

KBA.ONE, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid mengatakan poligami salah satu syariat Islam. "Banyak kita temukan dalil atau hujah baik itu di dalam Alquran maupun Al-Hadits yang membolehkan seorang muslim melakukan poligami. Meskipun demikian dalam praktiknya tidak mudah dilakukan oleh setiap orang karena ada beberapa persyaratan yang cukup berat," ujar Zainut, Ahad, 16 Desember 2018.

Persyaratan tersebut, kata Zainut, misalnya, pertama pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Kedua, harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ketiga, harus dapat menjaga para istrinya, baik menjaga agama maupun kehormatannya. Keempat, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istri dan keluarganya.

Namun, kata dia, para ulama juga berbeda pendapat. Setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga tidak menganjurkan praktik tersebut. "Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya," ujar Zainut.

Saat ini, kata Zainut, ada negara Islam yang mengharamkan poligami seperti di Maroko. Sementara sebagian besar negara Islam lainnya membolehkan poligami, termasuk Mesir. "Namun diatur dalam undang-undangnya dengan persyaratan sang pria harus menyertakan slip gajinya."

Adapun di Indonesia, kata Zainut, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1, poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan. Antara lain, mendapat izin dari pengadilan agama yang dikuatkan oleh persetujuan dari istri/istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Isu soal poligami bergulir lantaran muncul pernyataan penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua Umum PSI Grace Natalie saat berpidato di Festival 11 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa, 11 Desember 2018, mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih banyak perempuan mengalami ketidakadilan. "Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami. Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan?"

Penolakan itu lantas didukung Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i menyambut positif sikap PSI yang melarang kadernya poligami. "Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur," ujar Imam dalam diskusi "Perempuan dan Politik; Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?" di Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Desember 2018.

"Bagi kami, Komnas Perempuan, poligami adalah kekerasan terhadap perempuan," ujarnya. Imam menjelaskan, ada tiga kategori posisi negara dalam konteks poligami, yakni negara yang melarang praktik poligami, negara yang membatasi, dan negara yang mendiamkan atau cenderung mengiyakan. Indonesia, kata Imam, masuk dalam kategori negara yang membatasi praktik poligami.

"Di Indonesia diiyakan tapi harus ada izin istri, dan syarat lainnya yang seakan tidak memungkinkan terjadi praktik poligami," ucap Imam. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki tiga aturan perihal praktik poligami.

Imam menyebutkan, pelaku poligami bisa dikenakan pidana. Sebab, pada umumnya, mereka yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan biasanya adalah pernikahan kedua atau ketiga. Dalam peraturan tentang kekerasan terhadap perempuan pun, kata dia, poligami menjadi salah satu penyebab timbulnya kekerasan. "Poligami bisa ke kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi," kata Imam.

Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyatakan ajaran Islam tidak memerintahkan untuk berpoligami. "Namun jelas membolehkan poligami, dengan catatan dapat berlaku adil," ujar Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas.

Robikin menjelaskan, mengenai poligami terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan seseorang harus berlaku adil saat berpoligami. "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," demikian kutipan surat An-Nisa ayat 3 yang diberikan Robikin.

Hal senada disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad. Dadang menanggapi pernyataan Imam yang menyebut poligami bukan ajaran Islam. Menurut Dadang, poligami merupakan ajaran Islam yang terdapat dalam Alquran. "Saya kira tidak mungkin (poligami bukan ajaran Islam), karena ada dalam ajaran Islam ada dalam Alquran, jadi kita tidak usah menafikan," ujarnya.

Namun, kata Dadang, Alquran tidak menganjurkan dalam arti tidak mewajibkan seorang muslim berpoligami. Menurutnya, Alquran membolehkan muslim berpoligami jika dalam keadaan tertentu. "Jadi poligami itu kan ada dalam Alquran, bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan emergency (darurat), atau dalam keadaan dulu di mana disebutkan untuk menyantuni anak yatim."

Komentar

Loading...