Muncul Hujatan Miring, Pengurus MPTT-I Aceh Minta MPU Membuka Ruang Audiensi

Muncul Hujatan Miring, Pengurus MPTT-I Aceh Minta MPU Membuka Ruang Audiensi
MPTT I Aceh saat melakukan konferensi pers. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Berbagai kabar miring bermunculan di media sosial dan kalangan masyarakat luas terhadap keberadaan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I).

Ketua MPTT-I Aceh, Kamaruzzaman mengatakan, saat ini jamaah MPTT-I sudah puluhan ribu jamaah, baik yang ada di Aceh maupun diberbagai provinsi serta sejumlah Negara di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, pengurus MPTT-1 di Aceh yang telah di akui keberadaannya hingga dibelahan negara di Asia, meminta kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk membuka ruang audiensi supaya tidak ada lagi kabar miring yang bermunculan.

"Kami telah beberapa kali memohon kepada MPU untuk membuka ruang audiensi. Namun, gagal sebab MPU belum memberi kesempatan bertemu kepada MPTT-I," tutur Kamaruzzaman.

Selain itu, ia menyatakan, kabar atau hujatan miring itu bermunculan karena disebabkan ada beberapa kalangan yang belum mengenal ajaran dari Abuya H. Amran Waly Al-Khalidy.

"Bahkan ada kalangan mengartikan secara sepotong-sepotong ajaran Tauhid Tasawuf dari Abuya H. Amran Waly Al-Khalidy," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahkan telah terjadi beberapa kali aksi anarkis dengan membakar nama posko MPTT oleh kelompok anti MPTT, serta menyerang jamaah ketika hendak melakukan zikir.

Ia juga menyampaikan, dalam perjalanan pengkajian tauhid tasawuf ini, pihak pengurus bersama guru-guru dari dayah-dayah yang mendukung MPTT pernah juga melakukan audiensi dengan Gubernur Aceh untuk menyampaikan dinamika yang dihadapi para jamaah tauhid tasawuf di Aceh.

Audensi juga dilakukan MPTT ke Polda Aceh serta instansi pemerintah lainnya untuk menjelaskan keberadaan MPTT-I di Aceh, sebab selama ini keberadaan majelis ini telah di sudutkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Hal itu dilakukan untuk menghindari supaya tidak meluas penolakan pengkajian tauhid tasawuf di Aceh yang berujung pada konflik," ujarnya.

Oleh karena itu, jamaah pengkajian tauhid tasawuf meminta kepada pemerintah Aceh agar segera mencari solusi atau jalan keluar agar terhindar konflik antar masyarakat dalam menjalankan ibadah Pengkajian tauhid tasawuf di Aceh.

Sementara itu, Abu H. Syukri Daud atau Abi Pango, pimpinan Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah, Banda Aceh berharap, permasalahan ini harus cepat terselesaikan, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

Abu Syukri juga menjelaskan, awal kemunculan konflik tersebut yaitu saat Abuya H. Amran Waly memberi jawaban kepada murid-muridnya yang bertanya soal isi dari kitab Insan Kamil.

"Memang kita akui berbeda tafsir atau penjelasan terhadap surat Al-Ikhlas yang ada di dalamnya yang berbunyi insan atau Muhammad itu adalah Allah," kata Abu Syukri.

Adapun Abuya Amran terkait tulisan dalam kitab yang ditulis oleh seorang wali Allah membenarkan apa yang di tulis oleh seorang wali Allah yaitu Syeikh Abdul Karim Al-Jili.

"Abuya membenarkan terhadap tulisan di dalam kitab tersebut. Namun, tidak mengajarkan kepada murid dan masyarakat," ujar Abu Syukri.

Oleh sebagian ulama, kata Abu Syukri, tidak sependapat dengan penjelasan yang disampaikan Abuya Amran, bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu sudah mempertuhankan insan.

Pendapat yang diutarakan inilah yang berkembang di masyarakat sehingga, masyarakat melemparkan tuduhan kepada MPTT-I, bahwa sesat, menyesatkan dan sebagainya, padahal Abuya Amran Waly hanya membenarkan Kitab Insan Kamil, namun Abuya Amran tidak mengajarkan Kitab Insan Kamil.

"Inilah sumber masalah yang sebenarnya, padahal dalam majelis, kita aman aman saja. Artinya dengan Abuya membenarkan itu, tidak ada yang tersesat," tegasnya.

Menurut Abu Syukri, bahkan banyak orang yang sesat, yang sudah jauh dari agama berhasil di tarik dan dipanggil oleh Abuya Amran untuk beribadah dan berakhlak mulia.

"Hari ini kita mengupayakan langkah-langkah agar semua kita memahami duduk perkaranya dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya," katanya.

Untuk diketahui, keberadaan MPTT-I di Aceh sudah hampir 20 tahun dan sudah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum oleh Kemenkumham sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-00764 AH.01.07 TAHUN 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syekh Haji Amran Waly Al-Khalidy. ***

Komentar

Loading...