Nasib Rohingya di Tengah Konflik Sipil dan Junta Militer

Nasib Rohingya di Tengah Konflik Sipil dan Junta Militer
Nasib Rohingya di Tengah Konflik Sipil dan Junta Militer. | Foto: Republika.co.id

KBA.ONE, Rohingya - Muslim Rohingya telah menjadi korban genosida militer Myanmar, dan diasingkan sebagai warga negara. Jika mengulas kembali peristiwa kudeta militer lada akhir Januari 2015, sebelum pembantaian etnis Rohingya terjadi, terjadi persaingan di antara para jendral dan pemimpin sipil Partai NLD yang diketuai Aung San Suu Kyi, dimana kedua belah pihak tampak nyaman dengan kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya.  

“Jika pendukung Suu Kyi benar-benar menginginkan demokrasi, mereka harus menuntut demokrasi sejati bagi semua warga Myanmar, bukan negara supremasi Buddha di mana warganya dipaksa hidup sebagai pengungsi. Inti dari demokrasi yang berfungsi dengan baik bukanlah hukum mayoritas, tetapi perlindungan minoritas,” tulis Ashfaq Zaman, seorang aktivis kemanusiaan dan salah satu pendiri CNI News. 

Menurutnya, meskipun Suu Kyi jelas dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada militer, dia tetap menjadi pendukung kebijakan militer dalam beberapa tahun terakhir. Penerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 itu juga mendapat dukungan penuh dari kelompok hak asasi manusia internasional, yang kini bersatu mengecamnya.   

Suu Kyi berulang kali meremehkan situasi Rohingya, pada beberapa kesempatan mengatakan bahwa ada ketakutan di kedua sisi yang menarik kesetaraan palsu antara pasukan tentara dan penduduk desa Rohingya yang tidak bersenjata. Dia juga membantu dalam penyangkalan rezim, mengklaim bahwa 50 persen kota Muslim tetap aman dan tidak ada masalah.  

“Terlepas dari masa lalunya, dimana banyak orang Rohingya sendiri yang menyatakan dukungan untuk Suu Kyi dibanding pemerintahan militer. Mari kita berharap bahwa mereka tidak akan memfasilitasi wajah warga sipil yang bersahabat untuk kebrutalan yang sama,” ujar Ashfaq dalam artikelnya yang dikutip Republika.co.id. 

Dia menganggap bahwa agresi terhadap Rohingya bukan hanya bersumber dari tindakan militer, melainkan juga para biksu. Ketegangan antara populasi Buddha Burma dan Rohingya sendiri telah dimulai sejak Perang Dunia II, dimana Muslim.

Rohingya mendukung penjajah Inggris, sedangkan Buddha memihak penjajah Jepang. Sejak perselisihan politik bersejarah ini, Rohingya telah berulang kali dipaksa keluar dari negara itu, dengan para elite penguasa mengklaim bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh

“Yang dibutuhkan Myanmar adalah seorang pemimpin yang dapat mengatasi hantu masa lalu dan menciptakan masa depan yang adil, dengan demokrasi yang mewakili semua kelompok etnis yang berasal dari negara tersebut, tidak hanya yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982,” ujar Asfaq.  

“Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya, dari Partai NLD, harus didorong untuk mengakui keterlibatan atau ketidaktahuan mereka atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan mengambil semangat kejujuran dan rekonsiliasi di seluruh masyarakat Burma,” sambungnya.  

Menurutnya, Myanmar membutuhkan lebih dari sekadar seretan kursi di koridor kekuasaan. Myanmar membutuhkan gerakan kebenaran dan rekonsiliasi yang menyeluruh seperti Afrika Selatan pasca-apartheid. 

Demokrasi tidak dapat dicapai tanpa mengatasi ketidakadilan rasial historis, seperti yang dilakukan Afrika Selatan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 1995.  

“Komunitas internasional harus siap untuk berdiri dengan keinginan semua orang Myanmar dan melawan semua pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, tidak hanya yang dipilih pemimpin oposisi untuk diakui,” tegasnya.   

“Hanya dengan begitu negara dapat melanjutkan dengan pengembalian dan pemberian hak pilih dari sekitar 1 juta orang Rohingya yang telah telantar untuk kembali ke rumah dan mendapatkan keamanan,” sambungnya.***

Komentar

Loading...