Nyanyian “Bersiasat” ala Abdul Hanan

Nyanyian “Bersiasat” ala Abdul Hanan
Ilustrasi | kumparan

Larangan atas IF8 itu tidak memiliki dasar hukum karena Mahkamah Konsitusi telah mengabulkan pengujian Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.

LANGKAH “kuda” Abdul Hanan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dalam kasus Tgk Munirwan, geuchik yang ditangkap gara-gara dituduh menjual bibit padi IF8 tak berlebel, sesuatu yang ambigu; bermakna ganda. Di satu sisi Hanan menyurati Polda Aceh untuk menindak penyebar benih padi IF8 tak berlebel, di sisi berbeda dia mendukung penangguhan penahan Tgk Munirwan.

Ada apa dengan Abdul  Hanan?  Menurut Prof Dwi Andreas Santosa, dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB), larangan atas IF8 itu tidak memiliki dasar hukum karena Mahkamah Konsitusi telah mengabulkan pengujian Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.

Dalam putusan itu, sambung Prof Dwi, disebutkan tidak perlu ada sertifikat dan pelepasan dari Kementerian Pertanian RI untuk benih padi skala kecil dan diproduksi komunitas pertanian. Benih juga wajib beredar di komunitas petani meski tak boleh dijual secara komersial.

“Ya, saya pikir itu larangan tak ada dasarnya. Sekarang ini di kita, AB2TI itu punya 3.500 galur benih padi yang beredar di komunitas petani,” pungkas Prof Dwi seperti diberitakan Kompas.com.

Dalam kasus Tgk Munirwan, memang tangan Hanan tidak langsung “memukul”  Geuchik Meunasah Rayeuk, Nisam, Aceh Utara itu. Tapi, meminjam “tangan” polisi, lewat surat yang dilayangkannya, Hanan meminta agar hamba hukum itu menertibkan peredaran bibit IF8 di Aceh Utara.

Padahal, saat bibit IF8 yang diedarkan Munirwan ini masuk ke Aceh pada 2017, petani beramai-ramai beralih menggunakan benih ini. Petani puas karena hasil panen berlipat ganda ketimbang varietas lain. Bahkan, ketika masuk ke Aceh, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima langsung benih ini. Artinya, Hanan tau bahwa ini bukan barang baru yang “diharamkan” di Aceh.

Sekarang, kasus Tgk Munirwan bergulir seperti bola liar dan panas. Hanan pun mencoba “berkemas” untuk bersih-bersih diri. Hanan seperti hendak “cuci tangan” menjelaskan ke publik bahwa dia bukanlah orang yang melaporkan Tgk Munirwan ke polisi.

Bahkan, di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Aceh, Kamis 26 Juli 2019, Abdul Hanan menyerahkan KTP kepada pengacara, sebagai bukti ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan Tgk Munirwan yang juga sebagai Direktur PT Bumades Nisami dan Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Aceh Utara itu.

Sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, seharusnya Hanan tidak menggunakan polisi untuk berkomunikasi dengan para inovator-inovator di sektor pertanian. Hanan bisa melakukan langkah pendekatan dan pembinaan agar benih yang belum berlebel itu disalurkan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum.

Apalagi Tgk Munirwan mendapatkan banyak prestasi di tingkat provinsi dan nasional karena mengembangkan inovasi itu di kalangan petani. Artinya, apa yang dilakukan Munirwan bukanlah sesuatu yang benar-benar  ilegal karena di sisi lain pemerintah mengakui prestasi geuchik tersebut.

Nada-nada sumbang yang dimainkan Hanan pada bait per bait soal bibit, dicurigai ada kaitan dengan penganggaran dana sebesar Rp23,3 miliar untuk pengadaan benih pada 2019 yang akan dibagikan ke seluruh Aceh oleh Distanbun Aceh. Bisa jadi, kelak, langkah Tgk Munirwan yang sudah mendapat simpati luas dari petani bakal menjadi perintang bisnis menggiurkan itu.

Dan apapun alasan yang coba dibangun Hanan untuk mengubah persepsi publik terhadap kasus Tgk Munirwan, nyanyian “bersiasat” yang sudah dia dendangkan bisa jadi akan menyerupa pepatah kuno menepuk air didulang, terpercik muka sendiri; Bila berbuat sesuatu yang jahat, biasanya perkara itu akan kembali kepada diri kita sendiri. ***

Komentar

Loading...