OJK Temukan 42 Investasi Bodong Sepanjang Tahun 2021

OJK Temukan 42 Investasi Bodong Sepanjang Tahun 2021
Acara sosialisasi dan diskusi Waspada Investasi dan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan | KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi menemukan 42 investasi bodong alias tidak berizin yang berbahaya bagi masyarakat sepanjang tahun 2021.

Kepala Departemen, Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat dan juga Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Togam Lumban Tobing, menyebutkan selain investasi bodong, Satgas juga menemukan 184 fintech Peer to Peer (P2P) lending ilegal dan 75 gadai ilegal sepanjang tahun 2021.

"Sedangkan tahun 2020, kami menemukan 349 investasi bodong, 1.026 fintech P2P lending ilegal dan 75 gadai ilegal," kata Togam dalam sosialisasi dan diskusi Waspada Investasi dan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Kantor OJK Aceh, Kamis, 8 April 2021.

Ia mengatakan modus investasi bodong ini memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang tinggi dan tidak wajar.

"Masyarakat perlu hati-hati terhadap investasi ilegal. Kalau ada penawaran menarik harus legal dan logis. Tanyakan izin, badan hukum dan kegiatannya. Lihat rasionalitas imbal hasilnya," tuturnya.

Tongam juga mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan beberapa hal. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perlu diingat ini berbahaya bagi masyarakat, karena mereka mudah memberikann pinjaman tapi risikonya sangat besar, jangka waktu singkat, dan ada teror intimidasi jika peminjam tidak bayar tepat waktu," kata Tongam.

Sementara itu, Penyidik Utama DPJK OJK Pusat, Irjen Pol. Suharyono, mengatakan pihaknya baru dapat memproses jika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan biasanya dari pihak yang dirugikan. Sedangkan laporan informasi yang masuk dari masyarakat belum tentu dari korban.

"Saat ini OJK belum punya wewenang menangkap dan menahan, tapi sedang dalam proses supaya punya wewenang untuk mengangkat dan menahan," ujarnya.

Kepala OJK Aceh, Yusri, menyampaikan saat ini sangat banyak masyarakat yang tergiur dengan imbalan yang tinggi. Masyarakat harus ditingkatkan edukasi tentang keuangan. 

"Masyarakat kita perlu di didik supaya lebih cerdas, baik melalui media atau lainnya. Sering kali juga masyarakat terjebak dengan testimoni-testimoni," ungkap Yusri.

Komentar

Loading...