Diskusi Publik Video Asusila

Pakar Hukum: Bupati Amoral Sebaiknya Mundur

Pakar Hukum: Bupati Amoral Sebaiknya Mundur
Diskusi publik kasus video asusila diduga Bupati Simeulue. | KBA.ONE: Teti Sundari.

"Kalau ini tidak benar, ya, klarifikasi. Kalau memang benar, ya, mundur," tegas Effendi Hasan.

KBA.ONE, Banda Aceh - Local Goverment and Politic (LoGPol), Jum'at, 16 Agustus 2019, menggelar diskusi publik terkait kasus video asusila yang diduga dilakukan Bupati Simeulue.

Mengangkat tema "Menyikapi Hasil Pansus DPRK Simeulue", diskusi publik tersebut menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya yaitu
Effendi Hasan, pakar politik Unsyiah.

Dalam diskusi itu Effendi berpendapat, apa yang dilakukan pansus DPRK Simeulue merupakan tugas pokok anggota dewan yang tidak hanya melakukan pengawasan dalam hal kebijakan tapi juga soal moral.

Ia mengatakan seorang pemimpin yang melakukan tindakan amoral dan merasa bersalah, seharusnya dengan gentle mengundurkan diri. "Kalau ini tidak benar, ya, klarifikasi. Kalau memang benar, ya, mundur," tegas Effendi.

Apa yang terjadi saat ini, menurutnya, juga tidak lagi sesuai dengan etika kepemimpinan. "Seorang pemimpin harus memberikan teladan dan menjadi teladan, tapi ini justru sebaliknya," jelasnya.

Menurut Effendi Hasan, ada banyak terobosan yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya mendukung hasil pansus DPRK Simeulue yang tengah disampaikan ke pemerintah pusat.

"Salah satunya penyatuan visi antara mahasiswa dan tokoh masyarakat. Bagaimana tekanan- tekanan tersebut nantinya dapat mempercepat penyelesaian kasus ini," kata Effendi Hasan.

Pakar Hukum Unsyiah, Adi Hermansyah, menambahkan inti dari hasil Pansus DPRK Simeulue adalah ingin memakzulkan jabatan Bupati yang baru berjalan 2 tahun.
"Setelah beredarnya video asusila yang diduga merupakan Simeulue 1. Di dalamnya terdapat banyak pelanggaran, baik Qanun Aceh dan UU Pornografi," jelasnya.

Menurut Adi, mekanisme hukum saat ini sedang berjalan. "MA pasti tidak akan menutup mata, kalau bukti-buktinya cukup. Perkaranya, Pansus bisa tidak menyodorkan bukti yang kuat, untuk MA kemudian menerimanya?" tambah Adi.

Jika hasil Pansus DPRK tersebut ditolak, menurut Adi, masih ada langkah lain yang dapat ditempuh. "Karena korelasi kasus ini bukan hanya dengan ketatanegaraan saja. Walaupun jalannya mungkin tidak mudah," tegas Adi.

Sementara itu, Jabbar Sabil, dosen Fakultan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, berpendapat permasalahan seperti ini, aturan hukum Islam dapat menjadi solusi.
"Karena menautkan permasalahan tersebut kepada aspek hukum dan aspek moralitas, juga politik," jelasnya.

Kesenjangan antara nilai moralitas diyakini masyarakat dengan hukum yang berlaku, menurut Jabbar Sabil, menimbulkan rasa tidak puas masyarakat yang merasa telah dinodai moralitasnya atas kasus ini.

"Solusi mengundurkan diri, juga suatu bentuk moralitas. Namun saat ini, rata-rata kita melihat yang duduk sebagai pemimpin bukan orang yang secara moralitas teruji. Sehingga untuk saat ini hal itu tidak bisa diharapkan," tambahnya.

Ia menuturkan yang menjadi ukuran keberhasilan saat ini adalah pembuktian. "Jika Pansus bisa membuktikan dan MA memutuskan benar hal itu terjadi, maka semua ketentuan hukum itu akan berlaku. Baik administratif, sosial, dan bahkan secara pidana," kata Jabbar Sabil menutup pendapatnya. | TETI SUNDARI, Banda Aceh.

Komentar

Loading...