Pandangan Secara Hukum Kasus Satwa Lindung Milik Gubernur Aceh yang Disita BKSDA

Pandangan Secara Hukum Kasus Satwa Lindung Milik Gubernur Aceh yang Disita BKSDA
Direktur Eksekutif P3KA, Kurniawan S. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh – Terkait penyitaan satwa dilindungi milik Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, pada Kamis 11 Maret 2021, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Kurniawan S, turut memberikan pandangan dari aspek hukum.

Kurniawan menjelaskan menurut Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1990 telah memberikan perlindungan terhadap aneka tumbuhan dan satwa yang berada dalam kondisi terancam punah, termasuk yang populasinya jarang. Dalam UU tersebut juga menggolongkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Kemudian menurut pasal 20 ayat 2, tumbuhan dan satwa yang dilindungi dibagi menjadi dua golongan yaitu tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, dan populasinya yang jarang seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat 3.

"Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 20 ayat 3 UU nomor 5 tahun 1990 tersebut, maka diundangkanlah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,” jelas Kurniawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa 16 Maret 2021.

Ia menyebutkan beberapa jenis unggas yang tergolong langka keberadaannya dan dilindungi, yaitu seekor Julang Emas (Rhyticeros Undulatus), seekor Elang Hitam (Uctinaetus Malaynesis), tiga ekor Elang Bondol (Haliatur Indus), dan tiga ekor Elang Brontok (Nisaetus Chirrhatus).

Halaman12

Komentar

Loading...