Panitia Kerja Indo-Pasifik BKSAP DPR RI Kungker ke Sabang

Oleh ,
Panitia Kerja Indo-Pasifik BKSAP DPR RI Kungker ke Sabang
Kunjungan panitia kerja Indo-Pasifik BKSAP DPR RI di Sabang. | Foto: KBA.ONE, Diki Arjuna

KBA.ONE, Sabang - Panitia Kerja Indo-Pasifik BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Kamis 25 Maret 2021.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan yang diketuai Fadli Zon (F-Gerindra) didampingi kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKS), Iskandar Zulkarnain dan disambut seluruh unsur Forkopimda Kota Sabang.

Kunjungan kerja ini dalam rangka sebuah panja tentang Indo-Pasifik, mendukung diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Multi Pihak.

Program Indo-Pasifik menjadikan Sabang salah satu wilayah yang sangat strategis, karena terletak di titik terbarat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Nikobar, Andaman, Thailand, dan beberapa wilayah lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata, perikanan, perdagangan dan kegiatan lain yang bermanfaat.

Hal ini dikatakan Ketua Indo-Pasifik BKSAP DPR RI, Fadli Zon kepada awak media saat berada di kawasan wisata Tugu KM 0 Indonesia.

Menurutnya, kunjungan kerja kali ini panja Indo-Pasifik dan Sabang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, juga dukungan terhadap sejumlah kegiatan di Kota Sabang.

Salah satu program Indo-Pasifik terkait dengan BPKS adalah perdagangan yang justru sangat menguntungkan Sabang khususnya dan Aceh umumnya dengan memiliki wilayah yang sangat strategis.

Namun demikian, perlu adanya kebijakan-kebijakan agar dalam pengelolaanya bisa lebih leluasa dan menjadikan Sabang sebagai entry point dari berbagai komoditas.

Terkait dengan benturan regulasi keluar masuk barang atau ekspor impor, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon akan melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa aturan kementerian perdagangan yang berbenturan dengan Sabang sebagai kawasan dan pelabuhan bebas.

"Saya akan menyampaikan langsung kepada kementerian perdagangan maupun kementerian lainnya terkait dengan kebutuhan Sabang sebagai kawasan bebas," ungkapnya.

Saya kira untuk regulasi itu kan yang buat kita, artinya kapan saja regulasi itu bisa kita perbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang saling menguntungkan bagi wilayah Sabang sendiri, karena Sabang wilayah yang dianggap bebas kecuali untuk yang terlarang,” terangnya.

Sementara, terkait pariwisata kata Fadli Zon, setelah melihat beberapa lokasi spot wisata, pihaknya meyakini Sabang memiliki potensi besar untuk sektor pariwisata, dan harus dipromosikan secara domestik dan internasional.

“Saya lihat Sabang ini masih alami sangat cocok untuk dikunjungi terutama wisata baharinya seperti snorkeling, diving dan taman lautnya memiliki keunggulan tersendiri.

Terlebih lagi seperti yang dikatakan wali kota Sabang, bahwa Sabang ternyata memiliki tempat bersejarah, dan di sisi lain Sabang memiliki keunggulan kerena posisi yang sangat strategis berada di wilayah perbatasan dengan sejumlah negara-negara lain. Ini yang membuat Sabang itu beda dari daerah lainnya, jadi ini yang harus kita dukung agar Sabang dan pariwisatanya bisa maju dan terus berkembang,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, mengatakan sejak dirinya menjabat Kepala BPKS sudah mengevaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang membuat Sabang tidak berkembang, dan didapati salah satunya adalah regulasi.

Oleh karena itulah pihaknya sudah mengajukan surat untuk dilakukan mediasi antara Kemenkumham, BPKS dan Kementerian Perdagangan terkait Peraturan Menteri Perdagangan nomor 14 Tahun 2020, tentang aturan keluar masuk barang seperti gula dan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak terkait lainnya.

"Kita harapkan sekali tumpang tindih regulasi ini dapat segera teratasi agar import barang bisa segera masuk ke Sabang dan masyarakat mendapatkan harga yang layak dimana pada saat ini Kementrian Perdagangan sedang merevisi Peraturan Mentri Perdagangan nomor 14 Tahun 2020," tutupnya.***

Komentar

Loading...