Panitia Pengarah Konferensi Provinsi PWI Aceh Finalkan Draft Tata Tertib

Panitia Pengarah Konferensi Provinsi PWI Aceh Finalkan Draft Tata Tertib
Panitia SC Konferensi PWI Aceh sedang rapat finalkan draft Tatip, Selasa 9 November 2021 | Foto : ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Panitia Pengarah (Steering Committee) telah menuntaskan pembahasan Rancangan Tata Tertib (Tatib) Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh yang akan berlangsung, 19 - 21 November 2021 di Banda Aceh.

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC). Termasuk Tatib yang nantinya akan disahkan oleh floor Konferprov, sebagai ajang tertinggi musyawarah para wartawan anggota PWI di Aceh. 

Ketua SC Konferprov PWI Aceh, Nurdinsyam, mengatakan panitia SC secara garis lurus menjadikan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI sebagai konsideran dari Rancangan Tata Tertib.

“Kami tak mau ambil risiko dengan lari dari ketentuan baku yang tertuang dalam PD/PRT, yang hanya bisa diubah melalui Konggres PWI, sebagai ajang tertinggi pengaturan kebijakan organisasi,” kata Nurdinsyam kepada awak media, Selasa, 9 November 2021.

Selain itu, kata dia, panitia SC juga berpedoman secara penuh kepada PD/PRT Perubahan PWI yang kini telah diterima oleh SC. Sesuai dengan PD/PRT, peserta aktif dalam Konferprop itu adalah wartawan PWI dengan status sebagai anggota biasa yang masih aktif serta divalidasi oleh panitia, atau dikeluarkan oleh PWI Pusat melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 “Saat ini kami masih menunggu turunnya SK DPT dari PWI Pusat yang dikirimkan melalui OC. Nantinya berdasarkan itulah didapat jumlah pasti soal anggota biasa yang punya hak pilih serta ikut Konferprop,” tutur Nurdinsyam didampingi sekretaris, Mukhlis Musa dan anggota lainnya, Popon Azwani, Teuku Maimun dan Sulaiman.

Nurdinsyam juga mengungkapkan sebuah fenomena baru dalam kancah Konferprov PWI Aceh ke-12 tahun ini. Khusus tahun ini, SC membuka kesempatan sama untuk anggota PWI Aceh yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendaftrakan diri ke pihak SC atau yang ditunjuk terhitung sejak Rabu, 10 November 2021, hingga pleno penetapan calon diajang Konferprov.

Anggota SC Konferprov PWI Aceh, Mukhlis Musa, menjelaskan pendaftaran itu adalah untuk bakal calon Ketua PWI Aceh serta bakal calon Ketua Dewan Provinsi (DKP) PWI Aceh. Karena kedua kursi tertinggi itu akan dipilih melalui floor Konferprov, secara bersamaan.

Hal itu menyusul ketentuan baru bahwa DKP menjadi badan otonom di PWI Provinsi, dan tidak terkait secara ‘paket’ dengan pengurus PWI Provinsi yang terpilih. “Ini juga tak terlepas dari PD/PRT serta dirangkai dengan kebijakan yang telah diambil oleh beberapa pengurus PWI provinsi di Indonesia," ungkapnya.

Nantinya, lanjut Mukhlis, akan dikombinasikan semua itu. Sejauh tidak melanggar ketentuan PD/PRT, serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para bakal calon Ketua PWI Aceh serta Ketua DKP PWI Aceh untuk mensosialisasikan diri secara elegan dan bermartabat.

Kemudian, SK DPT itu juga menyangkut klausul jumlah mandat yang dibenarkan untuk mewakili secara perorangan, karena pada PD/PRT Perubahan disebutkan secara tegas tentang jumlah mandat yang diberikan kepada perseorangan, sesuai dengan jumlah anggota pemilih dilingkup PWI provinsi.

Sesuai dengan PD/PRT PWI Pasal 14 menyebutkan, anggota yang dapat dipilih menjadi Ketua PWI Propinsi adalah,

1. Sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga)tahun (Pasal 17 ayat 6 PDPWI).
2. Pernah menjadi Pengurus PWI Pusat atau PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/Kota.
Bersertifikat wartawan utama.
3. Bakal calon Ketua PWI bukan pengurus Partai Politik dan Organisasi yang terafiliasi.

Bakal calon yang diajukan oleh peserta lain, harus menyampaikan pernyataan ketersediaannya secara lisan atau tertulis.

Bakal calon yang memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai calon oleh pimpinan sidang.

Bakal calon harus memaparkan visi dan misi di hadapan peserta Konferensi.

Sementara Pasal 15 Syarat Bakal Calon Ketua DK Provinsi;

Anggota yang dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Kehormatan Provinsi:

1. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama.
2. Telah menjadi anggota biasa PWI sekurang-kurangnya 3 (tiga)tahun.
3. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun.
4. Ketua Dewan Kehormatan Provinsi memiliki pengalaman sebagai pengurus PWI Provinsi.

Bakal calon Ketua DKP bukan pengurus Partai Politik dan Organisasi yang terafiliasi.

Bakal calon yang diajukan oleh peserta lain, harus menyampaikan penyataan ketersediaannya secara lisan atau tertulis.

Bakal calon yang memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai calon oleh pimpinan sidang.

Bakal calon harus memaparkan visi dan misi dihadapan peserta Konferensi.

Anara

Komentar

Loading...