Panwaslih Aceh Siap Awasi Pilkada

Panwaslih Aceh Siap Awasi Pilkada
Ketua Panwaslih Aceh, Faizah. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh siap bekerja dalam rangka mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2022 ataupun tahun 2024.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, mengatakan memang benar bahwa ada keputusan dalam ketentuan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menyatakan Pilkada di Aceh dilaksanakan pada 2022.

"Panwaslih Aceh saat ini sedang menunggu keputusan kapan Pilkada di Aceh akan dilaksanakan. Mengikuti ketentutan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) ataupun ketentuan pemerintah pusat," kata Faizah kepada wartawan, di Banda Aceh, Selasa 29 September 2020.

Kemudian, lanjutnya, baru setelah ada keputusan tersebut, penyelenggara melakukan beberapa hal untuk persiapan itu sendiri. Dimasa persiapan itu, biasanya dipersiapkan seperti perangkat organisasi.

"Dalam hal ini kita harus siapkan, perangkat-perangkat. Kalau dari sisi kami itu ada namanya pengawas Ad Hoc. Kemudian juga pengajuan anggaran, dikarenakan Pilkada menggunakan uang daerah melalui hibah," tutur Faizah.

Ia menyampaikan, setelah itu, ada juga keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang tahapan berikutnya.

"Baru setelah itu kita dari pihak pengawas ini akan mengawasi tahapan Pilkada tersebut. Namun, hingga kita belum ditetapkan, apakah dilaksanakan pada 2022 atau tidak," ujar Faizah.

Ia juga menegaskan, apapun keputusan nantinya Panwaslih Provinsi Aceh baik yang ada di kabupaten/kota siap melaksanakan Pilkada serentak tahun 2022 atau 2024.

"Inikan level pelaksana bukan pengambil kebijakan, jadi Panwaslih di Aceh terus menunggu sampai ada keputusan itu. Intinya kami selalu siap," tegasnya.

Terkait, apakah ada pembentukan pengawasan lain, kata dia, jika melihat irama dari UU Pemilu itukan Panwaslih Aceh sama dengan Bawaslu di provinsi lain di Indonesia, tugasnya adalah mengawasi Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, pasal itu dicantumkan dalam UU Nomor 7. Selanjutnya, pasal itu dilakukan yudisial review oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat itu. Sehingga pasal di UUPA itu hidup kembali.

Di dalam pasal UUPA itu sendiri menyebutkan bahwa, nanti di Pilkada akan di bentuk Panwaslih oleh badan pengawas nasional berdasarkan usulan dari DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

"Nah, dalam beberapa kesempatan rapat koordinasi terkait Pilkada Aceh 2022 dengan DPRA, kita juga ikut disertakan di undang sebagai salah satu peserta," imbuh Faizah.

Dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, lanjutnya, ketika ditanyakan apakah Panwaslih Aceh siap dalam melaksanakan Pilkada 2022. Panwaslih Aceh selalu menjawab siap.

"Kami selalu siap, karena kita juga sudah punya perangkat permanen hingga kabupaten/kota," tambahnya.

Untuk kemudian mandat tersebut apakah diberikan untuk Panwaslih Aceh atau memang DPRA dan DPRK membentuk pengawas yang lain. Kata Faizah, Panwaslih Aceh masih menunggu surat keputusan Pilkada 2022.***

Komentar

Loading...