Para Jenderal TNI AU Pernah Minta Film G 30 S PKI Distop Tayang

Para Jenderal TNI AU Pernah Minta Film G 30 S PKI Distop Tayang
Adegan film Penumpasan Pengkhiatan G 30 S PKI | Tempo/tube.7s-b.com

Film tersebut diproduseri Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan di era Soeharto, dibuat dengan anggaran Rp800 juta.

KBA.ONE - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI. Film ini secara resmi berhenti ditayangkan di televisi sebagai tontonan wajib sejak September 1998.

Film digarap pada 1984 dan kemudian wajib ditayangkan di TVRI dan seluruh televisi swasta setiap malam tanggal 30 September. Film berdurasi hampir empat jam ini biasanya mulai ditayangkan pukul 21.00 WIB.

Film tersebut diproduseri Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan di era Soeharto, dibuat dengan anggaran Rp800 juta. Arifin C Noer, sutradara besar sejak masanya hingga kini, ditunjuk sebagai sutradara. Kepada Tempo yang mewawancarainya pada 1984, Arifin mengaku menyadur menyadur catatan sejarah dalam buku berjudul Percobaan Kudeta Gerakan 30 September di Indonesia. Kisah-kisah di dalamnya ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto dan investigator Ismail Saleh.

Pada 1998, saat Soeharto tumbang. Suara-suara yang mengkritik soal film ini bermunculan. Film tersebut dianggap penuh propaganda Soeharto. Para purnawirawan TNI AU (PPAU) kemudian menyurati Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Para marsekal atau jenderal TNI AU ini tak terima TNI AU seolah-olah terlibat G 30 S. "Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah yang menelepon menteri penerangan dan menteri pendidikan. Itulah akhirnya kenapa film itu tidak ditayangkan lagi per 1 Oktober 1998," ujar sejarawan Asvi Warman Adam saat berbincang dengan merdeka.com.

Dalam film tersebut, seolah-olah Lubang Buaya yang menjadi tempat penyiksaan jenderal berada di dalam komplek Halim Perdanakusuma. Faktanya, Lubang Buaya berada di luar markas TNI AU. Masih ada beberapa keganjilan lain yang dinilai menyudutkan TNI AU.

Saat Gerakan 30 September terjadi, memang Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) AURI Mayor Sujono terlibat aktif dalam penculikan para Jenderal tersebut. Beberapa rumah di Lanud Halim dan Gedung Pemetaan Nasional (Penas) juga digunakan untuk sentral komando para pemimpin gerakan 30 September. Tapi tentu ini dilakukan tanpa seizin pimpinan AURI.

Yang lebih memberatkan karena kemudian Menteri AURI Marsekal Madya Omar Dhani mengeluarkan perintah harian tanggal 1 Oktober 1965. Perintah itu secara tergesa-gesa dikeluarkan. Isinya kurang lebih seperti AURI mendukung Gerakan 30 September. "Gerakan 30 September telah diadakan gerakan untuk mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi terhadap subversif CIA. Dengan demikian telah diadakan pembersihan dalam tubuh angkatan darat dari anasir-anasir yang didalangi oleh subversif asing dan telah membahayakan revolusi. Angkatan Udara sebagai alat revolusi selalu mendukung dan menyokong tiap gerakan yang progresif revolusioner," demikian Omar Dhani.

Mungkin saat itu Omar Dhani berpikir jika Gerakan 30 September itu hanya konflik internal TNI AD. Sejumlah perwira menahan atasannya yang membahayakan Soekarno. Belakangan setelah tahu duduk permasalahan, Omar Dhani menyesal belum berkoordinasi dengan Soekarno. Omar Dhani loyalis Soekarno. Wajar mengambil sikap demikian.

Tapi Soeharto punya pendapat lain. Di depan penggalian jenazah tujuh jenderal di Lubang Buaya, Soeharto menyebut Angkatan Udara pasti terlibat. "Daerah Lubang Buaya termasuk lapangan Halim. Kalau saudara melihat fakta dekat sumur ini, telah menjadi latihan sukwan dan sukwati oleh Angkatan Udara. Mereka melatih anggota rakyat dan gerwani. Tidak mungkin tidak ada hubungan dalam peristiwa ini oknum-oknum angkatan udara," kata Soeharto pada 4 Oktober, di tengah kemarahan para prajurit TNI AD yang melihat jenazah jenderal-jenderal mereka yang tewas. Soeharto tak menyebut kalau Batalyon 454 dan Batalyon 530 juga ikut terlibat petualangan itu.

Pasukan yang dipakai menculik adalah Cakrabirawa dari unsur TNI AD. Maka 30 tahun lebih TNI AU harus menerima fitnah itu.

Menurut Asvi seperti dikutip Historia, TNI AU berkepentingan agar film propaganda itu tidak ditayangkan lagi. Omar Dhani dipenjara selama 29 tahun karena dituduh terlibat G 30 S. “Akibatnya, sepanjang Orde Baru stigma negatif itu melekat pada korps ini. Peluang untuk meluruskan sejarah AURI baru terbuka setelah kejatuhan Soeharto,” ujar Asvi.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Andreas Hugo Pereira berpendapat pemutaran kembali film tersebut yang digagas TNI AD, telah kehilangan momentumnya. Menurut dia, pemutaran film yang berisi indoktrinasi dan propaganda tersebut telah ketinggalan zaman. "Mudah-mudahan masih ada yang mau menonton," ujar Andreas kepada Tempo, Ahad, 17 September 2017.

Meski begitu, Andreas mempersilakan kalau film ini akan kembali diputar. Karena menurutnya, memang sejak awal tidak ada pelarangan terhadap pemutaran film ini. "Ya silakan saja, selama ada pihak (stasiun televisi) yang bersedia untuk memutarnya," kata politisi PDIP tersebut.

TNI AD menginstruksikan kepada jajarannya di seluruh daerah untuk mengajak masyarakat menonton kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI besutan sutradara Arifin C.Noer itu. Pemutaran kembali film ini disebut untuk mempelajari sejarah kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto menilai, sejak era reformasi, hal-hal terkait sejarah, Pancasila, dan budi pekerti kurang diajarkan di bangku sekolah. Dia juga menyebutkan sejumlah alasan lain yang mendasari lembaganya perlu mengajak masyarakat menonton film tersebut.

Rencana pemutaran film tersebut telah disambut oleh Komando Distrik Militer 0409 Rejang Lebong , Bengkulu. Komandan Distrik Militer 0409 Rejang Lebong Letnan Kolonel Kav Hendra S Nuryahya menyampaikan pihaknya berencana memutar film tersebut di tiga kabupaten meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.

Komentar

Loading...