Partai Aceh Tolak Rencana Jakarta Kelola Wakaf Aceh

Partai Aceh Tolak Rencana Jakarta Kelola Wakaf Aceh
Ilustrasi: ngelmu.

Wakaf tersebut adalah milik sah rakyat Aceh yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun, selama masih ada rakyat Aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh - Partai Aceh menolak rencana Pemerintah Pusat untuk mengelola wakaf tanah Aceh di Mekah, Arab Saudi. Partai ini menilai Pemerintah Pusat tidak jangan terlalu mencampuri urusan Aceh, apalagi sampai menganggu aset Aceh, baik di Mekah ataupun di daerah lain.

“Selama ini Baitul Asyi tersebut dikelola dengan baik oleh nadzir wakaf Habib Bugak dan tidak ada permasalahan apapun. Partai Aceh menolak mengambil alih pengelolaan tanah wakaf itu dan mendesak Pemerintah Aceh untuk mendata aset Aceh agar tidak berpindah tangan,” kata juru bicara Partai Aceh Syardani M Syarif alias Teungku Jamaica, Sabtu, 10 Maret 2018.

Baitul Asyi ini adalah wakaf Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau 1809 Miladiyah. Menurut Jamaica, wakaf yang diikrarkan itu adalah wakaf bersyarat. Wakaf ini dapat dinikmati seluruh Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam hingga hari akhir dunia.

Wakaf ini, kata Jamaica, tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun. Kepemilikan dan pengelolaannya sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut. Jadi sampai saat ini tanah wakaf tersebut adalah milik sah rakyat Aceh yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun selama masih ada rakyat Aceh.

Waqaf selama ini dikelola oleh Dewan Nadzir Waqaf Habib Bugak yang penunjukannya sejak awal langsung oleh Habib Bugak dan diteruskan oleh keturunan nadzir sebelumnya dari kalangan ulama Aceh di Mekah. “Ada sekitar 20 aset Aceh. Tapi yang baru kami ketahui hanya dua di sana,” kata Jamaica.

Tanah wakaf ini hanya berjarak 400 meter dari Masjidil Haram. Saat ini, di atas tanah itu, berdiri beberapa hotel dan apartemen yang mampu menampung lebih 12.000 jamaah. Nilainya mencapai 300 juta Riyal atau mencapai Rp 1 triliun lebih.

Sejak 2007 setiap tahunnya semua Rakyat Aceh yang berangkat haji mendapatkan dana pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut sebesar 1.200 Riyal atau sekitar Rp 4 juta lebih per jamaah.

Jamaica juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali rencana Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi tersebut. “Partai Aceh bersama rakyat Aceh akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hak rakyat Aceh tersebut,” kata Jamaica.

Komentar

Loading...