Pasal Menyuap dan Disuap

Pasal Menyuap dan Disuap
Ilustrasi. black money

SEHARUSNYA bukan SU saja yang diperkarakan. Jika mau jujur, orang-orang yang mengaku korban seharusnya juga dijerat dengan hukuman. Meski pada akhirnya mereka harus membayar mahal upaya untuk mendapatkan "tiket emas" menjadi pegawai negeri sipil, tetap saja harus ada peringatan yang keras agar masyarakat tidak lagi mau diiming-imingi atau menggoda para pegawai negeri berlaku curang.

SU hanya memanfaatkan kesempatan. Bagi seorang kriminal seperti SU, orang-orang dengan hasrat besar dengan kemampuan kurang adalah mangsa yang tepat. Mereka adalah orang-orang yang terbius oleh kemewahan bekerja sebagai pegawai negeri di tingkat provinsi yang mendapatkan gaji lebih besar ketimbang di daerah yang mengelola anggaran daerah terbatas. Mengenakan seragam dan duduk di kantor berpendingin udara tanpa harus memikirkan tentang gaji karena mereka akan menerima hal itu asal rutin melekatkan sidik jari ke mesin absensi.

SU cukup meyakinkan para calon korban bahwa dia adalah orang yang berpengaruh di Pemerintah Aceh sehingga cukup dapat diandalkan untuk memindahkan seorang pegawai negeri dari daerah ke provinsi, atau membantu para pencari kerja masuk sebagai pegawai negeri. Dia dapat saja membual dekat dengan gubernur, atau sekretaris daerah, atau kepala badan kepegawaian, wali nanggroe, atau bahkan presiden.

Dengan sedikit dorongan, SU pun memperdaya korban-korbannya. Tapi sebenarnya, korban-korban itu juga tengah memperdaya diri sendiri. Bahkan tak sedikit dari orang-orang yang mengaku pernah berurusan dengan calo penerimaan pegawai negeri memahami bahwa masuk menjadi pegawai negeri bukan urusan yang mudah. Mereka juga paham risiko berurusan dengan calon. Tapi tetap saja, saat hasil tak seindah harapan, mereka memilih untuk melemparkan kesalahan kepada si calo.

Saat proses hukum berjalan, sering kali hukuman hanya diberikan kepada penerima suap. Tapi cerita tentang orang-orang yang berusaha menyuap agar urusan mereka lancar, atau bahkan menyulap hal yang tak mungkin menjadi mungkin, jarang sekali terdengar. Polisi pun dengan mudah menerima pengaduan “korban” dan mengabaikan bahwa mereka juga sebenarnya bagian dari kejahatan tersebut.

Ketidakadilan ini tentu harus dihilangkan. Karena apapun ceritanya, penyuap dan yang disuap memiliki kesepakatan bersama; memorandum of understanding. Mereka menyepakati item apa yang harus dipenuhi oleh penerima suap dan kewajiban apa yang harus disetorkan oleh pemberi suap. Kasus ini sangat transaksional.

Seringkali kantor polisi, tempat pengaduan ini dilakukan, atau di kantor jaksa dan pengadilan, mengabaikan fakta dan logika. Karena memang, di sini, orang-orang cenderung mencari kesalahan ketimbang membahas tentang keadilan. SU mungkin akan mendekam lama di penjara atas kejahatannya menipu. Tapi para “korban” juga harus diberikan hukuman atas upaya mereka menyuap untuk menjadi pegawai negeri, walaupun ternyata, yang bersangkutan sudah dipecat saat mempraktikkan kejahatannya.

Komentar

Loading...