Pelaku Sejarah Menolak Pembangunan IPAL di Gampong Pande

Pelaku Sejarah Menolak Pembangunan IPAL di Gampong Pande
Bukti sejarah yang masih tersisa di lokasi rencana pembangunan IPAL Kampong Pande, Banda Aceh | Foto : Ist.

KBA.ONE, Banda Aceh - Masyarakat pencinta benda-benda kuno di Aceh dibuat resah akibat dilanjutkannya pelaksanaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), di kawasan pekuburan zaman, Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Padahal, proyek itu sempat dihentikan sebab adanya ungkapan protes berupa penolakan dari warga setempat terhadap pembangunan IPAL di lokasi tersebut.

Kepada KBA.ONE, baru - baru ini, Budayawan dan Kolektor Kitab Kuno di Aceh, Tarmizi A Hamid, mengatakan Gampong Pande merupakan kota tua yang terbenam sejarah masa lalu. Hal ini terbukti oleh adanya benda-benda kenangan, yang muncul pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004, serta reklamasi kawasan pembuangan akhir yang banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Tarmizi A Hamid, yang akrab disapa Cek Midi mengungkapkan, sebaiknya kawasan gampong Pande diubah menjadi kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh. “Sebab ada ribuan artefak sejarah Aceh dilokasi tersebut yang terbukti telah banyak ditemukan," tuturnya.

Menurutnya, di tengah-tengah dunia pariwisata sedang merawat cagar budaya untuk disajikan kepada wisatawan, mengapa justru Pemko Banda Aceh yang merusaknya?

"Dari pada meu kreuh-kreuh urat takue, leubeh get peu beudeh potensi yang ada, (dari pada tegang urat leher, lebih baik bangun potensi yang ada), jadikan Gampong Pande sebagai kota warisan nenek moyang orang Aceh," pesannya.

Sementara, Krueng atau Sungai Aceh sendiri mulai dari hulu ke hilir merupakan nadi kebudayaan dan peradaban orang Aceh. Dari kawasan di dua tepi Krueng Aceh orang Aceh telah menyebar ke berbagai tempat di Asia Tenggara.

"Dulu, kawasan ini termasuk dalam mukim Masjid Raya dimana Daruddunya, istana dan kuta para sultan Aceh juga berada pada mukim ini," ujarnya seraya memperlihatkan sebuah buku sejarah Aceh.

Pengamat Sejarah Aceh, T. Rizasyah Mahmudi juga menuturkan hal yang sama, Ia menilai bahwa memang pembangunan proyek tersebut kurang tepat, karena kawasan yang padat penduduk, kawasan cagar budaya makam orang yang mulia, serta melewati masjid dan situs sejarah yang penting sebagai wilayah kesultanan Aceh yang pertama.

"Bahkan dari pewaris kesultanan pada 2018 lalu telah menolak melalui orasi di TKP bahkan hinggq ke DPRK Banda Aceh, dan juga kami telah memberikan solusi agar kegiatan itu dicari lokasi lain," ujar T. Rizasyah.

Dilansir dari kumparan.com, Proyek IPAL Banda Aceh dibangun dengan dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proyek ini memadukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Air Limbah di Kota Banda Aceh untuk 5.000 sambungan rumah.

Dikutip dari laman Kementerian PUPR, proyek ini dimulai sejak 2015 dan awalnya ditargetkan selesai pada Oktober 2017. Fasilitas IPAL di Banda Aceh, disebut yang pertama kali dimiliki oleh masyarakat Aceh untuk menangani masalah air limbah di wilayah Peuniti, Kota Banda Aceh.

Pembangunan IPAL di Kota Banda Aceh itu terdiri dari pembangunan IPAL di Gampong Jawa dan Gampong Pande, pembangunan jaringan perpipaan utama di Peuniti, pembangunan jaringan perpipaan air limbah kawasan Peuniti, dan pembangunan Sump Pit dan fasilitas penunjang lainnya. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 107,3 miliar, bersumber dari APBN sebesar Rp 105 miliar dan APBD sebesar Rp 2,3 miliar.

Pembangunan kemudian memicu polemik setelah warga menggugatnya, karena lokasi IPAL di Gampong Pande berada di kawasan bersejarah, serta dipenuhi nisan-nisan kuno. Pembangunan tersendat. | TASYA, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...