Pemerintah Aceh Diminta Tidak Abaikan Isu Lingkungan

Pemerintah Aceh Diminta Tidak Abaikan Isu Lingkungan

ISU lingkungan hidup merupakan isu penting yang harusnya diprioritaskan Pemerintah Aceh di bawah kekuasaan Irwandi-Nova. Bagaimana pun bentuk pembangunan yang mau digarap ke depan butuh sumber daya alam dari hutan dan lahan. Tidak mungkin tanpa perencanaan yang matang pembangunan bisa diwujudkan dengan mudah. Apalagi Pemerintah Turki mengatakan akan melakukan investasi segala bidang dengan syarat mempermudah hukum di indonesia.

Kami ingatkan Pemerintah Aceh soal basis pembangunan itu ada banyak aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tataruang dan Regulasi Pertanahan maupun UU Kehutanan dan berbagai kebijakan negara lainnya yang mengatur pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. Jika semua regulasi dilanggar, akan menambah daftar masalah lingkungan hidup di Aceh. Jika proses pembangunan dipaksakan tanpa memperhatikan pola ruang, struktur ruang maupun pengendalian ruang.

Investasi yang baik harusnya mendukung keinginan rakyat Aceh, bukan keinginan kapitalis atau neolib yang dapat menghancurkan ekonomi rakyat. Rakyat Aceh belum mampu bersaing dalam bidang apa pun dengan wilayah lain di Indonesia bahkan dunia internasional, karena kesiapan sistem yang mendukung rakyat Aceh menuju tata produksi yang baik, pola konsumsi yang benar dan pola produksi yang tepat belum difasilitasi pemerintah hingga akhir tahun 2017.

Harusnya tahun pertama Pemerintah Aceh di bawah kekuasaan Irwandi-Nova memetakan kembali apa yang cocok di investasi di Aceh. Jangan kaku hanya bidang energi dan infastruktur semata, karena semua yang akan dibangun butuh perawatan, teknologi maupun SDM yang handal untuk merawatnya. Sehingga jangan sekadar bicara jumlah investasi di Aceh akan tetapi sangat tidak produktif di masa akan datang.

Walhi Aceh mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh di bawah kekuasaan Irwandi-Nova. Akan tetapi semangatnya harus berbasis tata kelola hutan dan lahan yang baik dan sesuai dengan keinganan rakyat. Jika sudah terpetakan keinginan rakyat silakan undang berbagai wakil negara lainya untuk mendukung pembangunan Aceh. Karena hingga akhir tahun 2017 tepatnya 100 hari penilaian kinerja Irwandi-Nova belum ada satu pun perkara lingkungan hidup direspons dengan baik. Baru memberikan catatan atau arahan kepada para bupati/walikota untuk isu lingkungan hidup.

Kami mendorong investasi harusnya berbasis wilayah kab/kota bukan basis provinsi yang begitu luas sehingga masyarakat yang tersebar di berbagai kab/kota dapat menikmati hasil investasi yang nyata melalui perhutanan sosial yang dapat mengembangkan ekonomi alternative selain sawit dan hasil tambang untuk rakyat Aceh. Artinya sudah saatnya Pemerintah Aceh menjadikan Aceh sebagai lumbung pertanian yang handal dapat menembus pasar internasional sehingga rakyat sejahtera dengan sektor pertanian dan laut, tanpa harus memaksa pembangunan ala Singapura tapi rakyatnya tergusur oleh waktu dan keadaan.

Salam hormat kami

Muhammad Nur
Direktur Eksekutif Walhi Aceh

Komentar

Loading...