Pemerintah Aceh Siap Hadapi PON XX Tahun 2021 di Papua

Pemerintah Aceh Siap Hadapi PON XX Tahun 2021 di Papua
Kepala BPKA, Azhari, didampingi Kabid Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Dispora Aceh, Teuku Bustamam mengikuti Rapat Koordinasi Dukungan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021, bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mohammad Adrian, secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Senin 16 Agustus 2021. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh siap menghadapi kejuaraan olahraga multi event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021, yang digelar di Papua pada 2-15 Oktober 2021. Kebutuhan dana untuk memperkuat kontingen Aceh telah dianggarkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh.

“Sebanyak Rp52,5 miliar dana yang dihibahkan oleh Pemerintah Aceh Kepada KONI Aceh untuk kebutuhan kontingen PON dari Provinsi Aceh. Pencairannya yang telah diproses sudah mencapai 60 persen,” kata Kabid Peningkatan dan Pembinaan Prestasi Olahraga Dispora Aceh, Teuku Bustamam, saat mengikuti Rapat Teknis bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri terkait kebutuhan anggaran untuk PON 2021 di Papua. Rapat Teknis sendiri dilakukan secara virtual, Senin 16 Agustus 2021, di Kantor Gubernur Aceh.

Bustamam mengatakan mengatakan anggaran hibah tersebut digunakan untuk kegiatan Pelatda dan operasional kegiatan hingga menuju PON Papua. Kata dia, di PON XX Tahun 2021 Aceh mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Total kontingen Aceh berjumlah 215 orang, yang terdiri dari atlet, pelatih, pelatih asing, manager, official, dan PAM Keamanan dari Polri serta TNI.

Selain itu, pihaknya juga menganggarkan dana sebanyak Rp2,9 miliar lebih untuk atlet Aceh yang ikut Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) yang juga digelar di Papua pada November 2021.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mohammad Adrian, meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran melalui KONI kepada para peserta PON yang mewakili daerahnya. Ia pun menjelaskan, berbagai regulasi dan mekanisme penganggaran tersebut kepada pemerintah daerah.

Anara

Komentar

Loading...