Pemkab Aceh Jaya dan KKR Resmikan Prasasti Memorial Korban Pelanggaran HAM

Pemkab Aceh Jaya dan KKR Resmikan Prasasti Memorial Korban Pelanggaran HAM
Peresmian prasasti memorialisasi korban HAM konflik Aceh di Aceh Jaya. | Foto: KBA.ONE, Khadafy

KBA.ONE, Aceh Jaya - Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri S, didampingi Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meresmikan prasasti memorialisasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) konflik Aceh, di Aceh Jaya, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, di Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Senin 18 Januari 2021.

Wabub Yusri, usai peresmian mengapresiasi KKR Aceh telah mengupayakan pembangunan monumen memorialisasi sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa penting pernah terjadi, tercatat dan dikenang dalam sejarah konflik Aceh.

“Kami sangat mendukung KKR Aceh dalam membangun monumen memorialisasi sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa penting pernah terjadi Aceh, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali kedepan dan masa yang akan datang," imbuh Tengku Yusri, bekas eks GAM itu.

Pembangunan memorialisasi ini, menurut wabup, bukan untuk mengungkit luka masa lalu. Melainkan sebaliknya, yaitu sebagai catatan sejarah agar generasi penerus di kabupaten ini kelak dapat mengetahui bahwa pernah ada peristiwa besar terjadi di Aceh Jaya, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI.

"Karena, tidak ada seorang pun diantara kita yang ingin merasakan pahitnya hidup di wilayah konflik. Apalagi menjadi korban dari konflik," ungkapnya.

Maka dari itu, kami juga mendukung dan terus mendorong agar KKR Aceh, dapat menjembatani terlaksananya pemenuhan hak-hak korban dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa dimasa yang akan datang, harap dia.

Wabup menambahkan, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati para pahlawan, para pejuang, dan para pendahulunya. Sedangkan bangsa yang cerdas, adalah bangsa yang mampu memetik pelajaran dari apa yang dialami pada masa lalu untuk kepentingan yang baik di masa depan.

"Kepada generasi penerus, diharapkan dapat memetik pelajaran berharga atas apa pernah terjadi di masa lalu," ucapnya.

Selain itu, KKR Aceh, Yusri, mengatakan selain membuat monumen memorialisasi, untuk dapat juga membuat catatan-catatan sejarah terkait konflik di Aceh Jaya.

"Baik itu dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk film pendek yang kemudian bisa diupload ke jejaring sosial. Sehingga catatan sejarah itu dapat diketahui oleh semua orang bahkan dari seluruh penjuru dunia tanpa harus datang ke Kabupaten Aceh Jaya," imbuhnya.

Sementara, Komisioner KKR Aceh, Afridal Darmi, mengatakan pembangunan prasasti tersebut sebagai upaya KKR Aceh untuk merawat ingatan publik dalam bentuk fisik atas peristiwa pelanggaran HAM terjadi pada masa konflik Aceh dan bentuk penghormatan atas martabat korban.

Kata dia, pembangunan prasasti memorial juga sebagai upaya pemenuhan hak korban, membangun ruang ingatan kolektif untuk mengenang sebagai peristiwa kelam di masa konflik dan menjadi pembelajaran penting agar peristiwa serupa tidak berulang di masa depan.

Lebih lanjut, Darmi, mengatakan KKR Aceh sebagai lembaga negara independen, dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh, dibentuk dengan tiga tujuan.

Pertama, memperkuat perdamaian dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Kedua, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban.

Ketiga, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. "Kabupaten Aceh Jaya, diungkap Darmi, merupakan wilayah yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik."

KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan di sebagian kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Jaya. Pihaknya mencatat, ada sebanyak 430 korban pelanggaran HAM yang berada di Aceh Jaya ini, beber Komisioner KKR Aceh.

Dari jumlah tersebut, dijelaskannya, KKR Aceh menemukan berbagai bentuk dugaan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang, dan penghilangan atau pengrusakan harta benda.

Bahkan salah satu peristiwa penting yang sangat layak dikenang dalam konflik di Aceh Jaya, yaitu peristiwa pemindahan paksa terjadi di Pucok Kreung, Kecamatan Krueng Sabee.

Berdasarkan hal itu, KKR Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, membangun dan meresmikan prasasti untuk memberikan penghormatan atas martabat korban dan membangun ingatan kolektif publik sebagai pembelajaran penting agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dan sebagai jalan dalam memperkuat perdamaian di Aceh.***

Komentar

Loading...