Pemkab Aceh Tengah Terima WTP ke-11

Pemkab Aceh Tengah Terima WTP ke-11
Acara serah terima plakat WTP dari BPK RI perwakilan Aceh kepada Pemkab Aceh Tengah. | Foto: KBA.ONE, Karmiadi

KBA.ONE, Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sebelas dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

Plakat WTP itu diserahkan oleh Kepala BPK RI perwakilan Aceh, Arif Agus dan diterima oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Arwin Mega, Senin 29 Juni 2020 di Kantor BPK RI setempat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah Zulkarnain, mengatakan BPK-RI perwakilan Aceh telah menyerahkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun anggaran 2019.

“WTP yang diterima hari ini adalah WTP ke sebelas atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 yang lalu, sedangkan Aceh Tengah mulai tahun 2014-2019 menerima WTP secara berturut-turut,” kata Zulkarnain kepada KBA.ONE.

Sementara itu, Shabela Abubakar mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu pemerintah kabupaten yang telah menerima sembilan kali WTP dan enam kali WTP berturut-turut. Hal itu membuktikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan baik dan secara aktual.

Aceh Tengah menerima WTP sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan penghargaan opini WTP atas LHP tahun 2019. Enam kali berturut-turut sejak 2014-2019.

“Ini prestasi yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terus mendukung prestasi yang diperoleh ini,” ucap Shabela.

Menurutnya, opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, tidak semata-mata ditentukan dari cara penyajian laporan keuangan yang berkualitas, namun harus turut ditopang efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Atas raihan WTP itu, Aceh Tengah telah menerapkan empat hal yang diperhatikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, yakni pencatatan aset yang baik, sumber daya manusia yang menguasai akuntansi, bantuan sosial dan hibah yang sesuai dengan peruntukannya, serta penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat, terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah Aceh Tengah atas kerja kerasnya mempertahankan kinerja yang sudah baik,” papar bupati.

Capaian opini terbaik atas laporan keuangan itu, kata dia salah satu indikator dari praktek pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas capaian tersebut, Shabela mengaku, Pemerintah Aceh Tengah tidak akan terlena dan akan terus mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah.** | Karmiadi, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...