Pemkab dan DPRK Aceh Jaya Gelar Rapat Paripurna Ke-XII

Pemkab dan DPRK Aceh Jaya Gelar Rapat Paripurna Ke-XII
Rapat paripurna Kabupaten Aceh Jaya. | Foto: KBA.ONE, Khadafy

KBA.ONE, Aceh Jaya - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama seluruh jajarannya menggelar Rapat Paripurna Ke-XII, masa ke III tahun 2019-2020 tentang pencabutan qanun Kabupaten Aceh Jaya, nomor 3 tahun 2008, tentang kecamatan.

Rapat Paripurna itu dihadiri Bupati Aceh Jaya, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta seluruh unsur Forkopimda Aceh Jaya, di Gedung DPRK Kabupaten Aceh Jaya, Senin 11 Mei 2020.

Dalam rapat paripurna itu, Bupati Aceh Jaya, Teuku Irfan TB menuturkan sebagaimana diketahui, Pemkab Aceh Jaya bersama dengan DPRK sudah pernah membentuk qanun nomor 3 tahun 2008 tentang kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2008.

Namun, seiring berjalannya waktu dan sehubungan dengan berlakunya PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang menggatikan PP nomor 2008. "Maka agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat membingungkan eksekutor di lapangan, dalam hal ini camat dan bawahannya, bahwa qanun nomor 3 tahun 2008 tidak relefan dan perlu dicabut," sebut Irfan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan agar dapat berpedoman pada peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

"Dengan dicabutnya qanun nmor 3 tahun 2008, semoga camat beserta unsur bawahannya dapat lebih maksimal lagi dalam melaksakan tugasnya kedepan," harap Bupati Aceh Jaya.

Akan tetapi, juga tetap memperhatikan kesehatan selama masa pademi ini dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19 dalam melaksanakan kegiatan di wilayahnya masing masing.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslim D, menambahkan kepada seluruh pihak, atas terbentuknya rancangan qanun terbaru itu, semoga keputusan yang telah disepakati ini menjadi keputusan terbaik dan mejadi pedoman dalam penerapan pemerintahan di kecamatan.

Hasil rapat paripurna tersebut, seluruh anggota fraksi, baik dari Partai Aceh (PA), gabungan PDA, PNA, Demokrat, Golkar, dan PPP, ikut menyetujui hasil keputusan tersebut.

Komentar

Loading...