Pemutaran Film G 30 S PKI, Panglima TNI: Itu Perintah Saya

Pemutaran Film G 30 S PKI, Panglima TNI: Itu Perintah Saya
Poster film G 30 S PKI | PPFN

Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut.

KBA.ONE, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film Pengkhianatan G 30 S PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya. "Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," ujar Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, Senin, 18 September 2017.

Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan era Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu masih menjadi polemik, Gatot mengatakan menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah. "Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu," ujarnya.

Disinggung kritik yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang materi film yang diragukan kebenarannya, Gatot Nurmantyo menegaskan tak ambil pusing. "Emang gue pikirin," ujarnya.

Menurut Gatot, bahkan Presiden Sukarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. "Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali," ucapnya.

Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G 30 S PKI memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini.

Direktur Komersial dan Operasi Produksi Film Negara atau PFN, Elprisdat M Zen mengakui film G 30 S PKI dibuat dari sudut pandang versi pemerintah orde baru. Namun, kata Elprisdat, tidak akan ada masalah kalau cuma menayangkan film ini sebagai sebuah tontonan. "Kan bukan berarti kita sedang mengklaim kebenaran," ujarnya, Kamis, 14 September 2017. Justru dengan adanya film itu, kata dia, akan muncul kristalisasi sudut mana yang benar.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar nonton bareng film tersebut di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya laten komunisme. "Saya sangat mengapresiasi dan mendukung acara nobar ini terutama kepada jajaran TNI AD yang menyelenggarakan nobar film G 30 S PKI dengan mengajak masyarakat luas untuk ikut menonton. Ini menunjukkan kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya komunisme atau PKI," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ahad, 17 September.

Jazuli melanjutkan, nobar serentak diselenggarakan Fraksi PKS DPRD di seluruh provinsi dan kabupaten kota pada malam 30 September 2017. Jazuli juga menginstruksikan seluruh fraksi PKS mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk hadir. Selain itu mereka juga harus menyiapkan tempat yang memadai dan sarana prasarana yang diperlukan.

Menurut Jazuli nobar film tersebut merupakan sarana efektif untuk mengingatkan masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya menjaga ideologi negara dan ikatan kebangsaan dari bahaya komunisme dan anasir-anasirnya. "Tujuan utamanya adalah untuk membangun dan mengkokohkan rasa nasionalisme terutama untuk generasi muda, menanamkan kepada mereka beratnya perjuangan mempertahankan republik hingga nyawa taruhannya," katanya.

Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI diproduksi PFN pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Film yang dibuat pada 1984 itu disutradarai oleh Arifin C Noer dan mengisahkan PKI melakukan kudeta pada 30 September 1965. Di dalam film ini diperlihatkan upaya tentara menumpas PKI.

Pada masa Soeharto menjadi presiden, anak-anak sekolah diwajibkan menonton film itu dan ditayangkan di TVRI. Namun, sejak era reformasi film layar lebar yang rutin diputar TVRI saban akhir September itu tak lagi ditayangkan.

Film yang diproduseri Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan di era Soeharto itu diminta penghentian penayangannya oleh para purnawirawan TNI AU (PPAU) yang menyurati Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. "Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah yang menelepon menteri penerangan dan menteri pendidikan. Itulah akhirnya kenapa film itu tidak ditayangkan lagi per 1 Oktober 1998," ujar sejarawan Asvi Warman Adam.

Komentar

Loading...