Pendapat Fraksi-fraksi DPRA Tentang Gugatan UU Pemilu

Pendapat Fraksi-fraksi DPRA Tentang Gugatan UU Pemilu
Sidang paripurna DPRA | KBA.ONE/Rifqi K

DPRA dinilai lembaga yang memenuhi syarat mengajukan permohonan gugatan meski dua anggota DPRA telah mendaftarkan gugatan secara pribadi.

KBA.ONE - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh setuju mengugat Undang Undang Pemilu 2017 yang baru disahkan pemerintah dan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna khusus, Jumat, 25 Agustus 2017.

Fraksi Partai Aceh yang pertama dimintakan tanggapan oleh pimpinan rapat Tgk Muharuddin atas rencana mengugat UU Pemilu. Ketua Fraksi Iskandar Usman langsung meminta pimpinan rapat segera mendaftarkan gugatan.

"Fraksi Partai Aceh sangat sependapat untuk segera dan secepat mungkin kita mendaftar gugatan. Karena tadi malam (Kamis malam) sudah kita putuskan maka cukup dalam rapat paripurna ini saja kita putuskan tidak perlu lagi melalui Banmus [badan musyawarah]," ujar Iskandar.

Dia menyampaikan telah menggelar diskusi dengan berbagai pihak guna menjaring aspirasi. DPRA dinilai lembaga yang memenuhi syarat mengajukan permohonan gugatan meski dua anggota DPRA telah mendaftarkan gugatan secara pribadi.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Zuriat Suparjo. "Kami memandang ini tidak perlu diagendakan dalam banmus lagi. Paripurna siang ini amanah dari banmus tadi malam yang hasilnya kita bertekad melakukan paripurna itu sudah disetujui untuk kita segerakan mendaftar gugatan ini," ujar Zuriat.

Hal serupa juga disampaikan Fraksi Demokrat melalui Jamaluddin T Muku dan Ketua Fraksi PAN Asrizal H Asnawi, PPP, Gerindra dan PKS. Seluruh fraksi tersebut menyatakan sepakat DPRA segera mendaftar gugatan.

Sementara itu, meski mengaku belum mendapat kepastian sikap dari partainya, Jasmi Hass mewakili Fraksi Partai Nasdem menyatakan mendukung rencana tersebut secara pribadi. "Saya atas nama pribadi anggota Nasdem, bukan atas nama pimpinan. Sebagaimana sikap Fraksi PA dan Golkar tadi jadi tidak perlu lagi dibawa ke banmus," ujar Jasmi Hass.

Usai mendengar pendapat masing-masing fraksi, Ketua DPRA Muharuddin mengetuk palu tanda. Rapat paripurna ditutup Jumat petang sekira pukul 16.24 WIB setelah Sekretaris Dewan Hamid Zein membacakan rancangan keputusan tentang persetujuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Kontributor Banda Aceh, Rifqi K

Komentar

Loading...