Pengawasan Pilchiksung Ompong Tanpa Alat Kelengakapan Kerja dan Mekanisme yang Jelas

Pengawasan Pilchiksung Ompong Tanpa Alat Kelengakapan Kerja dan Mekanisme yang Jelas
Adam Sani, S.HI, M.H. | Foto: Ist

Penulis : Adam Sani, S.HI, M.H

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pesta demokrasi, termasuk pemilihan keuchik (kepala desa) di Kabupaten Nagan Raya, jika pemilihan tanpa pengawasan dipastikan hasil juga tidak memuaskan dan jauh dari rasa keadilan.

Secara hakikat pengawasan dilakukan oleh masyarakat, namun secara peraturan perundang-undangan ada pihak tertentu yang melakukan pengawasan tentunya didukung oleh alat kerja dan mekanisme yang jelas sehingga kepastian hukum diperoleh oleh semua pihak.

Terkait pelaksanaan pilchiksung seretak di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021, jika merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Kabupaten Nagan Raya, khususnya dalam hal pengawasan semestinya diperjelas dan ketegasan kembali tentang form pengawasan dan pelaporan, mekanisme pelaporan, bentuk-bentuk pelanggaran, upaya hukum yang bisa dilakukan dan  tindakan hukum jika penyelenggara yang melakukan pelanggaran karena pelanggaran bukan hanya dilakukan calon keuchik atau masyarakat bisa saja dilakukan oleh panitia atau pengawas itu sendiri.

Berdasarkan Pasal (5) ayat 2 dan 3 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik, pihak yang melakukan pengawasan yaitu panitia tingkat kabupaten bertugas melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi kepada Bupati dan panitia tingkat kecamatan  bertugas melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi kepada panitia kabupaten.

Logikanya kalau hasil pengawasan adanya pelanggaran administrasi, mungkin saja bisa terselesaikan melalui rekomendasi namun  bagaimana jika terjadi pelanggaran pidana seperti suap menyuap, politik uang atau pengrusakan alat peraga kampanye tentunnya hal ini tidaklah cukup dengan rekomendasi namun perlu tindakan hukum yang akurat oleh penegak hukum.

Maka dari itu untuk memberikan sanksi pelaku pelanggaran pilciksung dan untuk kepastian hukum formil ada, baiknya pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengambil kebijakan melalui pembentukan aturan khusus terkait dengan konsep pengawasan dan mekanisme penanganan pelanggaran pilchiksung, sehingga  pengawas dan masyarakat memahami begaimana mekanisme yang jelas dalam melaporkan bentuk pelanggaran dan kecurangan pilchiksung di Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan lain agar panitia tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengingat ada konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kecurangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini.***

Penulis merupakan Peneliti di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LK2BH) Teuku Umar

Email Penulis: adamsani@utu.ac.id

Anara

Komentar

Loading...