Pentingnya Pembangunan Terowongan Geurutee

Pentingnya Pembangunan Terowongan Geurutee
Teuku Riefky Harsya di ruang kerjanya | Foto: Khadafy

KBA.ONE, Jakarta - Teuku Riefky Harsya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat tetap memperjuangkan pembangunan terowongan Geurutee. Sehingga nantinya akan ada perubahan ekonomi signifikan untuk wilayah barat selatan, Aceh.

Riefky, saat ditemui KBA.ONE, Rabu 6 November 2019, d ruang kerjanya, lantai 10, Gedung DPR RI mengatakan, ia memahami bahwa terowongan Geurutee ialah satu kebutuhan yang sangat ditunggu masyarakat barat selatan, Aceh. Ia juga banyak mendengar, melihat, dan merasakan sendiri kebutuhan itu menjadi kebutuhan pokok. Terutama untuk mempersingkat jalur tranportasi, termasuk terhadap kebutuhan logistik.

Pihaknya akan terus mengingatkan Pemerintahan Aceh dan pemerintah pusat atas kebutuhan tersebut. Ada tahapan-tahapan yang harus menjadi program prioritas nasional. Ketika itu sempat terdengar, kemudian hilang lagi.

Jadi kami mendorong Pemerintah Aceh melalui Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk terus memperjuangkan suara aspirasi masyarakat barat selatan, Aceh, terkait dengan kebutuhan Geurutee, tutur Riefky.

Sebagai dewan mewakili wilayah Dapil satu Aceh, Riefky mendukung penuh dan akan memperjuangkan pembangunan terowongan Geurutee.

Alasannya, dia turut merasakan bagaimana saat turun di wilayah itu. Bahaya dari jalannya, jarak tempuhnya serta resikonya saat melintas di jalan kecil ditepian jurang.

Saat disinggung soal pemekaran provinsi baru, Riefky menambahkan, tentu hal itu harus sesuai prosedur, yaitu tahapannya, kelengkapan dokumennya, keingginan dari masyarakat Aceh mulai dari tingkat keterwakilan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemudian untuk ke pusat.

Diakui Riefky, memang terakhir diperiode lalu, tidak ada proses pemekaran. Kami tidak tahu proses pemberitaan ini. Tetapi, menurut Riefky, prinsipnya adalah apa yang menjadi aspirasi masyarakat  dan Pemerintahan Aceh harus kita perjuangkan.


Ia berpesan, proses pemekaran harus dilakukan dengan tahapan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu juga hal paling penting, jangan sampai memecah persatuan dan kesatuan Aceh sendiri selain juga persatuan dan kesatuan nasional.

Kemudian, "untuk peluang pemekaran, pihaknya belum memahami. Karena periode lalu yang dipahami adalah moratorium, kebijakan pemeritah pusat, apakah kebijakan pemerintah pusat di periode ini juga masih moratorium? Jangankan untuk provinsi, kabupaten pun begitu, sambung Teuku Riefky.

Tetapi dalam hal ini, ia kembali menegaskan, ia belum memahami, karena rapat kerja dengan kementerian itu untuk pertama kalinya akan berjalan dua dan tiga minggu kedepan.

Komentar

Loading...