Periksa Penggunaan Narkoba, Anggota DPRA Dites Urine

Oleh ,
Periksa Penggunaan Narkoba, Anggota DPRA Dites Urine
Tes urine anggota DPRA | KBA/Khalis

Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menyebutkan siapapun yang terindikasi menggunakan narkoba harus berjiwa besar dan diminta untuk diberhentikan.

KBA.ONE, Banda Aceh – Beberapa petugas yang mengenakan pakaian putih lengkap dengan masker, terlihat di depan pintu di sisi kiri ruang sidang utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu, 16 Agustus 2017. Petugas itu menunggu anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengar pidato kenegaraan presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 72.

Petugas itu merupakan utusan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh, yang melakukan tes urine terhadap seluruh anggota legislatif serta kepala bagian dan kepala sub bagian di jajaran DPRA. Usai paripurna, satu persatu para anggota dewan keluar menandatangani selembar absen, lalu mengambil sebuah tempat untuk menampung air seni dan masuk ke kamar kecil. 

Amatan KBA.ONE, tak ada wajah tegang dari wajah para wakil rakyat itu ketika hendak melakukan tes urine. Bahkan sebagian dari mereka sempat bercanda dengan wartawan dan petugas BNNP.

Seperti halnya politisi dari Partai Aceh, Azhari Cagee, dalam candanya ia menyebutkan bersedia dites mulai dari urine hingga kepada tes rambut, guna mendeteksi positif atau negatif menggunakan narkoba.

’’Saya siap dites dari urine sampai di rambut. Bek lee 'iek, oek oek pieh jeut dites (Jangankan urine, rambut pun boleh dites),’’ ucap Azhari sembari tersenyum lepas, ketika hendak melakukan tes urine.

Raut wajah berbeda terlihat dari politisi Partai Demokrat, Iskandar Daud, yang mengingatkan supaya botol tempat menampung urine jangan sampai tertukar. Ia berulang kali mengingatkan petugas BNNP harus hati-hati, supaya botol tersebut jangan tertukar dengan yang lain, karena itu akan berbahaya.

’’Nyan bek meutuka, bek ata gop ka bak tanyo (Itu jangan ketukar, jangan punya orang sudah sama kita)’’ ucap Iskandar dengan wajah serius.

Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP Aceh, Deny Farhan mengatakan pengecekan positif atau negatif sebagai pengguna narkoba di jajaran DPRA hari ini hanyamelalui tes urine, tidak menggunakan tes rambut.

Karena, kata Deny, pengecekan melalui urine itu akan menunjukkan hasil sebagai pengguna aktif hingga saat ini. Sedangkan jika dicek melalui rambut, menurutnya, akan menunjukkan hasil dalam jangka waktu yang sudah lama.

’’Jadi misalnya dia pakai (narkoba) pada 2015, kemudian 2016 dia tobat, dan sekarang dicek rambut maka akan terdeteksi, padahal dia sudah tobat tidak pakai lagi,’’ ujar Deny.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin menyebutkan keinginan untuk melakukan tes urine di jajaran dewan sudah lama ingin dilakukan, namun baru terealisasi saat ini. "Jadi kebetulan baru baru ini, seperti kita ketahui bersama bahwa ada salah satu dari anggota DPR Aceh yang tersandung kasus narkoba,’’ kata Muharuddin.

Muharuddin menambahkan, persoalan penangkapan  anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh tersebut, telah dibawa ke dalam rapat badan musyawarah dewan. Dalam rapat itu mendorong pimpinan dan anggota dewan harus segera dilakukan tes urine.

’’Dan kami nanti akan melaporkan hasil dari tes urine tersebut, apakah hasilnya ada atau tidak anggota dewan terindikasi narkoba. Nanti akan kami publikasi secara umum, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi,’’ ujarnya.

Politisi Partai Aceh ini menegaskan, siapapun yang terindikasi narkoba dari hasil tes tersebut, harus berjiwa besar. Kepada ketua fraksi dan ketua partai, ia menekankan jika terdapat salah satu anggota fraksi atau kader partai yang terindikasi barang terlarang itu, maka harus segera diganti.

’’Siapapun yang terindikasi, termasuk saya barang kali, saya fikir harus berjiwa besar. Semua kita harus menghormati proses hukum. Jika ada kader yang terindikasi narkoba ini tidak ada tewar menawar, harus diganti dengan kader yang lebih baik. Pemimpin Aceh ke depan harus bebas dari narkoba,’’ ujarnya.

Muharuddin juga menyebutkan, jika anggota dewan yang tidak melakukan tes urine pada kesempatan ini, maka akan diberi waktu kepada fraksi atau secara pribadi untuk melakukan tes ke BNNP Aceh. ’’Yang hari ini tidak hadir, nanti akan dilaporkan ke pimpinan, kita akan rujuk ke BNNP.’’

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Eldy Azwar mengatakan saat ini yang terlibat narkoba tidak hanya di lapisan masyarakat, namun juga pada lapisan pemerintahan. Untuk itu, katanya, harus diantisipasi agar semua instansi melakukan tes urine.

 ’’Jadi kita antisipasi, seperti ketua DPRA tadi mengatakan bahwa DPR mengimbau seluruh instansi akan dicek urine, baik Polri, TNI, pemerintah daerah, dan sebagainya,’’ ujarnya.

Sementara itu mengenai kasus, Jainuddin, anggota dewan dari Partai Aceh yang terciduk sedang menggunakan narkoba beberapa waktu lalu, kata Eldy sedang dalam proses pengembangan, setelah ditangkap dan ditahan. Terkait, apakah Jainuddin positif atau negatif menggunakan narkoba, katanya, hasilnya akan ditentukan oleh laboratorium forensik. ’’Nanti kita tunggu hasilnya.’’

Sekretaris Dewan Hamid Zein mengatakan dirinya sudah mendapatkan laporan dari Polresta Banda Aceh tentang penangkapan dan penahanan Jainuddin. Ia mengatakan, dari laporan itu, selanjutnya ketua DPR Aceh akan segera membuat laporan kepada menteri dalam negeri. ’’Kemarin sore sudah kami terima, hasilnya akan dilaporkan penahanan dan penangkapan itu,’’ kata Hamid.

Mengenai status anggota dewan Jainuddin, Hamid Zein menambahkan, jika sudah dinyatakan sebagai terdakwa, maka ketua dewan akan mengusulkan untuk pemberhentian sementara kepada menteri dalam negeri. ’’Sampai proses hukumnya inkrah. Kalau sekarang kan masih tersangka.’’

Komentar

Loading...