Perilaku Ganjil Hakim Konstitusi

Perilaku Ganjil Hakim Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi mejelang Sidang Sengketa Pemilu-2019. | Foto: suara com.

Kalah di peradilan tingkat pertama, team hukum Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul dihadapkan masalah “pencatutan” nama hakim konstitusi.

MASA purna tugas periode kedua Manahan MP Sitompul di MK masih panjang; 28 April 2025. Tapi, nama hakim Mahkamah Kontitusi ini belakangan didera isu miring sejak ia menjadi Penasihat/Pembina Team Hukum Khusus Penanganan Urusan Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul, Batang Toru, Tapsel, Sumatera Utara. 

Di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Sebab, langsung atau tidak langsung pelekatan nama Manahan Sitompul di SK Team Hukum itu akan “mengusik” independensi lembaga peradilan lain. 

Kolega Manahan sesama hakim dipastikan menyebar luas di lembaga peradilan lain. Apalagi doktor dan master hukum ini menjadi hakim MK berangkat dari usulan Mahkamah Agung RI. 

Manahan berkantor di Lembaga Negara Pengawal Konstitusi itu sejak 2015. Kali ini adalah tahun periode kedua Manahan menjadi hakim di MK. 

“Jika masih aktif dia tidak boleh masuk menjadi tim hukum pihak yang sedang bersengketa di pengadilan," kata Bambang Antariksa, advokat dan pemerhati hukum di Medan, Sumatera Utara, kepada waspada.id, Sabtu 6 November 2021.

Manahan Sitompul keluar dari gedung KPK usai diperiksa menjadi saksi tersangka Patrialis, koleganya di MK pada 2017. | Foto: Kumparan.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Profesor Guntur Hamzah, Jumat pekan lalu, mengklarifikasi masuknya nama Manahan Sitompul di dalam SK Team Hukum Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul.

Menurut Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, semua bermula ketika manahan menjadi penasihat keluarga marga Sitompul. “Sebagai organisasi budaya, sah-sah saja beliau sebagai penasihatnya,” kata kolega Manahan di MK ini.

Tapi, ketika organisasi budaya ini mendirikan team hukum khusus, pengakuan Manahan lewat Prof Guntur, ini tidak dikomunikasikan dengan baik dan langsung dicantumkan tanpa sepengetahuan Manahan. 

“Mungkin organisasi budaya ini belum memahami posisi YM Pak Manahan sbg  Hakim Konstitusi yg beda sbg penasihat budaya/marga Sitompul dgn urusan yg berkaitan dgn soal hukum,” jelas Prof Guntur kepada waspada.id, Kamis pekan lalu, 28 Oktober 2021, melalui pesan whatsapp. 

Meski pencantuman nama itu tanpa sepengetahuan Manahan Sitompul, Prof Guntur yang sangat welcome terhadap wartawan ini, enggan disebut “pencatutan”. “Sehingga ini bukan juga ‘pencatutan’ tapi lebih pada belum dipahaminya status beliau sbg Hakim Konstitusi, shg nama beliau dicantumkan di team hukum padahal itu tidak tepat tapi bukan pencatutan nama, karena beliau sebelumnya memang penasihat marga Sitompul,” kata Prof Guntur. 

Apa langkah MK agar ini tidak menjadi preseden buruk ke depan? Kata Prof Guntur, Manahan Sitompul sudah melakukan komunikasi dengan pengurus organisasi budaya/marga Sitompul untuk merevisi SK Team Hukum dan tidak mencantumkan nama Manahan di SK tersebut karena tidak sesuai dengan kedudukan Manahan sebagai Hakim Konstitusi.  “Jika SK sudah terbit segera saya infokan,” janji Prof Guntur.

Tidak sampai sepekan, pada Selasa 2 November 2021, Prof Guntur mengirim perubahan SK Team Hukum Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul. Di dalam SK baru itu nama Hakim MK Manahan Sitompul sudah tidak ada lagi. 

Anehnya, SK itu diubah pada tanggal 14 April 2021, atau tujuh bulan sebelum waspada.id mempertanyakan kedudukan Manahan Sitompul di dalam SK awal yang dibuat pada 20 September 2019. Waspada.id kembali mengklarifikasi keganjilan ini ke Prof Guntur.

SK Perubahan Team Hukum, 14 April 2021. | Fot: dok.

“Oh, terkait hal tsb ternyata menindaklanjuti hasil rapat 14 April yg lalu sdh memutuskan dlm rapat tsb utk tdk memasukkan nama beliau, namun pengurus belum menindaklanjuti, shg tanggalx disesuaikan dgn tgl hasil rapat pengurus 14 April yg lalu itu,” jawab Prof Guntur mewakili koleganya via pesan whatsapp.

Prof Guntur mengirimkan SK perubahan itu ke waspada.id pukul 18.57 WIB. Di hari yang sama, Selasa 2 November 2021, Brigjen TNI (Purn) Albiner Sitompul juga mengirim SK perubahan itu ke waspada.id lebih awal, yaitu pada pukul 17.36 WIB.

Dalam SK Team Hukum yang dibuat pada 20 September 2019, nama Albiner Sitompul masuk di jajaran Penasihat/Pembina bersama Manahan Sitompul. Belakangan, mantan Karo Pers dan Media di Istana Negara ini keluar dari SK Team Hukum Khusus Penanganan Urusan Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul.

Waspada.id sempat mengajukan beberapa pertanyaan ihwal masuknya nama Albiner apakah sepengetahuan dirinya atau tidak seperti cerita Hakim MK Manahan Sitompul. Albiner tak menjawab pertanyaan yang dikirim via pesan whatsapp itu. Tapi, ia menelepon sekadar say hello kepada waspada.id dan beberapa saat kemudian mengirimkan SK perubahan.

Perseteruan Team Hukum Khusus Penanganan Urusan Sengketa Tanah Waris Lobu Sitompul dengan pemangku kepentingan di proyek PLTA Simarboru memasuki babak baru dan masih menyisakan keganjilan. Selain kalah di pengadilan karena cacat formil, team ini juga diduga tengah menghadapi masalah di internal. 

Beberapa nama “pembesar” dari mulai hakim aktif, jenderal TNI Purnawirawan, hingga perwira menengah polisi, tak tertera lagi di SK Perubahan 14 April 2021. Inilah jalan panjang hikayat gugatan para Ahli Waris Tanah Lobu Sitompul yang sempat mendompleng perilaku ganjil salah satu hakim konstitusi di negeri ini.*** Baca: Mengunci Saksi Lewat Gugatan.  | Ramadan MS

Republikasi dari laman berita www.waspada.id.

Anara

Komentar

Loading...