Perpanjangan Kontak PHE-NSB, Pemerintah Aceh Utara Minta Bertemu Gubernur

Perpanjangan Kontak PHE-NSB, Pemerintah Aceh Utara Minta Bertemu Gubernur
Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara Zubir HT | Foto : KBA.Try Vanny


KBA.ONE, Aceh Utara – Mendapat perpanjangan kontrak PHE-NSB selama enam bulan, Pihak Pemerintah Aceh Utara meminta agar segera dipanggil oleh Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk membahas pengelolaan Blok B.


Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Zubir HT, yang menyatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait keterlibatan Pemerintah Aceh Utara.


Padahal, Aceh telah memiliki wawanang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok B sejak tahun 1976. Pemerintah pusat juga diketahui telah merestui, minyak gas dan bumi dikelola oleh PT PEMA.


Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, tertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA.


"Aceh memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi, itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2015, tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Kabupaten-Kota di Aceh," kata Zubir, Sabtu 21 November 2020.


Menurut Zubir, Pemerintah Aceh telah meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa Aceh mampu mengelola sendiri minyak bumi dna gas. Pihaknya menyatakan dalam kurun waktu enam bulan, Pemerintah Aceh Utara akan lebih siap di bagia administarsi.


"Aceh Utara sudah siap 100% secara administrasi, karena pada 24 November 2020 revisi Qanun PD (perusahaan daerah) Pase Energi ke perseroan atau PT (perseroan terbatas) akan di paripurnakan, dan ini tidak menjadi alasan lagi, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara sebagai pemilik wilayah kerja Blok B tidak dilibatkan," tegasnya. 

Komentar

Loading...