Perseteruan DPRA dan Gubernur Aceh Hanya Sandiwara, Pokir Akhirnya Diakomodir

Perseteruan DPRA dan Gubernur Aceh Hanya Sandiwara, Pokir Akhirnya Diakomodir
Muhammad Jasdi, Koordinator GMPA | Foto : Ist.

Penolakan LPJ Gubernur Aceh oleh DPRA masih dalam katagori objektif dan tidak ada sandiwra politik.

KBA.ONE, Banda Aceh - Terkesan seperti sandiwara yang diperankan oleh legislatif dan eksekutif, khususnya dalam adegan penolakan laporan pertanggungjawaban gubernur anggaran tahun 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru - baru ini, Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GMPA) menduga itu hanya trik untuk memudahkan menggunakan  paket - paket Pokir Dewan.

Dugaan itu sangat beralasan, sebab baru saja ditonton oleh masyarakat tentang penolakan dewan atas pertanggungjawaban gubernur Aceh, khususnya penggunaan dana APBA 2020 terkait refocusing dana covid 19 di Aceh.

"Adegan berjudul penolakan Raqan Pertanggungjawaban Gubernur T.A. 2020 tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa dari kinerja Dewan menjalankan fungsi pengawasan, karena berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga UUPA sendiri, tak ada konsekuensi hingga sanksi sama sekali bagi pemerintah daerah apabila pertanggung jawabannya ditolak legislatif," ujar M. Jasdy, Koordinator GMPA, melalui siaran pers yang diterima KBA.ONE, Jum'at 3 September 2021.

Menurut Jasdy, rakyat Aceh saat ini terkecoh dengan semangat Dewan untuk menolak LPJ Gubernur Aceh tahun 2020 lantaran dianggap kurang transparan dan juga tidak melibatkan dewan dalam keputusan - keputusan strategis pembangunan Aceh.

"Apalagi, sampai hari ini tidak ada satupun subtansi persoalan yang ditemukan dan ditindaklanjuti Dewan  ke ranah yang lebih serius, sehingga rakyat hari ini kembali terkecoh, karena masih ada beberapa PR utama DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasannya namun pandangan publik seakan sengaja dialihkan kepada persoalan pertanggung jawaban gubernur, padahal diduga pembagian kue refocusing DPR Aceh minim peluang mendapat bagian dewan," kata M. Jasdy.

Jasdy mengatakan penolakan pertanggungjawaban Gubernur itu sendiri seakan - akan sengaja diseting dengan cara dramatis hanya sekadar menarik perhatian publik, "dugaan kita ini sengaja diseting ibarat pertandingan persahabatan bola dengan skor 5-4 yang menunjukkan DPRA menang tipis atas Gubernur sehingga begitu menarik bagi publik, dan seakan menjelaskan hak angket semakin tak mungkin dilanjutkan," jelas M Jasdy. 

Menurut Jasdy, seharusnya pansus DPRA terkait persoalan temuan BPK juga sudah tebongkar ke publik semua temuan yang belum ditindaklanjuti dan hasil tinjauan ke Lapangan. Begitu juga halnya dengan Pansus PBJ yang seyogyanya juga telah membongkar semua persoalan terkait pengadaan barang dan jasa di ULP Aceh yang didengung - dengungkan ada monopoli hingga sarat pelanggaran.

Dewan diduga tidak mem-follow up hasil temuan Pansus, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Sementara temuan-temuan yang didapatkan tak kunjung ditindaklanjuti ke tahap yang lebih serius, bahkan temuan tersebut berpotensi dijadikan alat negosiasi untuk memuluskan dana - dana pokir. 

GMPA juga menyinggung persoalan perdebatan di tataran pansus DPRA terkait tindak lanjut temuan BPK RI. "Ini, kan, ada dua versi, di satu sisi masih berpegang selama 60 hari kerja yakni sampai tanggal 22 Juli 2021, namun secara jelas di dalam UU Nomor 15 tahun 2004 dan Peraturan BPK nomor 2 Tahun 2017 disebutkan waktunya 60 hari kelender atau sampai tanggal 3 Juli 2021. Intinya jika mengacu pada aturan itu terdapat lebih dari 96 dari 245 temuan BPK RI belum ditindaklanjuti pada batas waktu yang ditetapkan, kata M Jasdy.

Tak hanya itu, begitupun dengan pansus PBJ, mana temuan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti, kecuali rekomendasi mempercepat serapan anggaran agar anggaran pokir dapat terealisasi.

Bahkan, lanjut Jasdy,a DPRA tak berani meminta lembaga berkompeten melakukan audit forensik terkait PBJ di Pemerintahan Aceh. "Ini adalah dasar bahwa sangat pantas dikatakan semua skema yang dilakukan tak lebih untuk negosiasi memuluskan laju realisasi pokir," lanjutnya.

Akhirnya Pokir DPRA Dieksekusi

M Jasdi menduga, pascaadegan sandiwara legislatif dan eksekutif berhasil bernegosiasi sejumlah legislatif atau anggota dewan menerima LPJ Gubernur dengan imbalan pokir bisa lancar. Sebab, saat ini para koordinator pokir dewan sudah mulai memasuki gedung Badan Pelelangan Barang dan Jasa  Aceh (BPBJ). 

"Info yang kami telusuri, semua pekerjaan Pokir dewan yang ditender dikoordinir oleh salah satu kasi di BPBJ inisial AU. Di mana tugas saudara AU ini menjembatani para dewan dengan para pokja, dan saudara AU memaksa para pokja untuk memenangkan paket pokir sesuai arahan dewan," ungkap Jasdi.

Pengarahan pemenang dalam tender yang dilakukan berpotensi melanggar Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Apabila pokir dewan di akomodir apa nantinya tidak melanggar hukum dalam pelaksanaan lelang apabila dilakukan pengarahan dan pengaturan khusus seperti itu. Ditambah lagi dengan penggunaan otsus yang diperuntukkan untuk pokir yang nilainya di bawah Rp500 juta atau bahkan PL juga sudah ditayang di ULP saat ini.

Menurutnya, Qanun tentang pelaksanaan Dana Otsus yang dibuat sendiri oleh DPRA yang membatasi penggunaan otsus Rp500 juta agar penggunaan otsus terukur dan tidak dipergunakan untuk hal receh-receh.

"Sumber mayoritas program pokir DPRA itu sebelumnya hampir semua dari Otsus, dan tidak terjadi perubahan karena belum dilakukan APBA Perubahan. Tapi, fakta menunjukkan di LPSE sebagian pokir yang telah tayang anggarannya Rp200 juta ke bawah. Ini, kan,  berpotensi melanggar Qanun Penggunaan Otsus yang telah dibuat oleh legislatif sendiri  yang menyatakan penggunaan otsus harus untuk program yang besarannya minimal Rp500 juta dan sampai detik ini Qanun itu masih berlaku, belum dirubah," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir, saat dihubungi KBA.ONE, menjelaskan  bahwa mengganggap asumsi yang disampaikan oleh GMPA sangat keliru. Karena, menurutnya, saat ini masih cukup banyak pokir-pokir DPRA yang belum tayang dan juga paket-paket usulan SKPA.

"Terhadap pokir DPRA ini, ini murni usulan yg berasal dari masyarakat dapil masing-masing anggota DPRA, jadi sangat wajar apabila anggota DPRA berusaha mengamankan pokir ini," kata politisi partai PAN itu.

Untuk itu, kata Irpannusir, jika disebutkan penolakan LPJ oleh Banggar dan pembentukan pansus LPJ untuk memuluskan pokir sangat tidak betul. "Saya pikir sangat tidak betul, karena ini murni dilakukan DPRA sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Aceh," tutur Irpannusir.

Ia menyampaikan dalam penolakan LPJ Gubernur Aceh oleh Banggar DPRA dan penolakan pandangan politik beberapa fraksi DPRA adalah objektif dan bukan sandiwara politik. Fraksi yang menolak dan yang menerima memiliki pandangan masing-masing.

"Itu bagian dari dinamika politik di DPRA, apa lagi ada asumsi untuk mengamankan pokir," tutupnya. ***

Anara

Komentar

Loading...