Persiapan Pilkada 2022, KIP Pidie Ajukan RKA Rp139 Miliar

Oleh ,
Persiapan Pilkada 2022, KIP Pidie Ajukan RKA Rp139 Miliar
Plt Ketua KIP Pidie, Fuadi Yusuf. | Foto: Ist

KBA.ONE, Pidie - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, mulai mempersiapkan "amunisi" mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Pidie menyusul kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan tahun 2022.

Saat ini, KIP telah mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sejumlah Rp139 miliar kepada Pemkab Pidie. Anggaran sebesar itu rencananya akan dibelanjakan pada masa persiapan Pilkada hingga usai.

"KIP Pidie, sudah menyurati Bupati Pidie dan RKA sudah diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai ketua tim anggaran pemerintah kabupaten," sebut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KIP Pidie, Fuadi Yusuf, Kamis 23 Juli 2020.

Disebutkan Fuadi, dalam pertemuan siang tadi (kamis) Sekda Pidie Idhami, belum memberi lampu hijau (setuju) soal jumlah anggaran yang diajukan KIP Pidie. Pembicaraan masih berkutat seputaran rencana audiensi dengan bupati dan sekda hanya menyampaikan, anggaran yang telah diajukan itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh TAPK.

"Pembicaraan baru sebatas rencana audiensi dengan bupati. Belum pada substansi kebutuhan anggaran, meski anggaran yang telah diajukan akan diverifikasi lagi oleh TAPK," katanya.

Diakui Fuadi, anggaran yang diajukan kali ini porsinya jauh lebih besar dari Pilkada 2017, karena hampir setengahnya belanja akan tersedot untuk pembiayaan sejumlah panitia ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dan P2DP, mencapai Rp58 miliyar lebih.

"Untuk panitia ad hoc saja sudah tersedot hampir setengah dari budget anggaran, karena rata-rata honorarium kelompok penyelengara mengalami kenaikan," ujarnya.

Katanya, jika saja nanti honorarium penyelenggara pemilihan ditanggung KIP Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), kemungkinan kebutuhan anggaran KIP Pidie bisa lebih kecil dari pengajuan saat ini.

Untuk anggaran, ujar Fuadi, sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, bahwa anggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur dibiayai oleh APBA dan anggaran pemilihan bupati/wakil bupati dibiayai oleh APBK.

Soal Pilkada 2022, Plt Ketua KIP Pidie ini, merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau lebih dikenal dengan UUPA, pasal 65 ayat 1 disebutkan "Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali".

"UU nomor 11 tahun 2006 menjadi rujukan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Sama halnya dengan Provinsi DKI Jakarta, Propinsi Papua, dan Propinsi Papua Barat," ungkap Fuadi Yusuf.***

Komentar

Loading...