Tersiar Kabar Dimintai Uang Rp500 Juta

Pledoi Mantan Walkot Sabang, “Jaksa Terlalu Bersemangat untuk Memenjarakan Saya.”

Pledoi Mantan Walkot Sabang, “Jaksa Terlalu Bersemangat untuk Memenjarakan Saya.”
Zulkifli H Adam di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. | Foto: ajnn.

“Walaupun sudah saya jelaskan, Aspidus, melalui penyidik Kejati Aceh, tetap pada prinsipnya menetapkan saya sebagai tersangka meskipun harus mengeluarkan empat kali surat Perintah Penyidikan terhadap saya...,” jelas terdakwa di depan majelis hakim.

KBA.ONE, Banda Aceh - Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah guru, terdakwa mantan Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam, melalui pledoi (nota pembelaan) memohon kepada majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

“Yang saya rasakan dan alami, betapa aparat hukum di Kejaksaan Tinggi Aceh begitu bersemangat dan berniat untuk memenjarakan saya. Bukan itu saja, aparat penyidik kejaksaan juga memberi stigma kepada saya seolah saya adalah koruptor yang telah menyalahgunakan kewenangan pada saat menjabat sebagai Anggota DPRK Kota Sabang Tahun 2009 sampai 2012,” kata Zulkifli Adam dalam pledoinya yang dibacakan dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis, 30 Januari 2020.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Muhifuddin didampingi dua hakim anggota, terdakwa menyatakan dirinya tidak terbukti secara sah dalam melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum.

"Kepada hakim jaksa penuntut umum saya memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan tersebut," lanjut Zulkifli mengulangi.

Kata Zulkifli dalam nota pembelaan sebanyak 25 halaman tersebut, dia merasa penetapan tersangka padanya oleh penyidik Kejati terkesan terlalu dipaksakan dan diskriminasi.

"Dan juga JPU dalam persidangan mengabaikan keseluruhan fakta - fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri," imbuh Mantan Walikota Sabang.

Zulkifli menyebutkan awalnya dia disangkakan membeli tanah miliknya sendiri. Bahkan dengan gegap gempita, kata Zulkifli,  Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh saat itu, Chairul Amir, pada 9 Oktober 2018, dalam konferensi persnya di beberapa media menyatakan dia ditetapkan tersangka karena mark up harga tanah.

Padahal sebelumnya, jelas Zulkifli dalam pledoinya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru pada Dinas Pendidikan Kota Sabang, Nomor 790/023/IA-LHPK- 2017, Tanggal 2 September 2017, menggunakan data di lapangan serta perintah untuk melakukan Pemeriksaan Khusus tersebut atas dasar Surat Tugas Inspektur Aceh Nomor : 709/002/ST-IA/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dan Surat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : R-5051/40-43/12/2016 tanggal 21 Desember 2016, menyimpulkan belum dapat dibuktikan adanya keuntungan pribadi yang di peroleh oleh terdakwa (Zulkifli H Adam Bin Adam).

Kemudian, lanjut terdakwa Zulkifli Adam, ketika Kajati Chairul Amir melakukan konferensi pers, mengatakan penetapan tersangka Zulkifli Adam, mantan Wali Kota Sabang, karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menerbitkan surat penetapan lokasi untuk pembebasan tanah rumah guru.

Padahal, kata terdakwa Zulkifli Adam, yang menandatangani surat penetapan lokasi tanah waktu itu adalah PJ Wali Kota Sabang, yaitu Zulkifli HS (Zulkifli Hasan) yang kebetulan namanya mirip dengan terdakwa Zulkifli HA atau (Zulkifli H. Adam).

“Walaupun sudah saya jelaskan, Asisten Pidana Khusus Kejati Aceh saat itu, melalui penyidik Kejati Aceh, tetap pada prinsipnya menetapkan saya sebagai tersangka meskipun harus mengeluarkan empat kali surat Perintah Penyidikan terhadap saya. Mereka tetap menutup mata dan hatinya,” jelas terdakwa di depan majelis hakim.

Dalam pledoi itu, terdakwa Zulkifli juga mengungkap banyak kejanggalan dalam nota dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kejanggalan lain misalnya tuduhan bahwa terdakwa selaku anggota Dewan Kota Sabang telah mengkondisikan pengedaan tanah untuk kompleks guru itu.

Padahal, lanjut terdakwa, tuduhan itu sangat tidak beralasan karena sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, “saya tidak memiliki kewenangan karena kewenangan anggota DPRK Kota Sabang adalah berdasarkan hasil musyawarah yang didasari pada suara terbanyak atau kolektif kolegial,” tegas terdakwa.

Karena itu, dalam pledoinya,  terdakwa Zulkifli Adam memohon kepada majelis agar dapat memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti semula.

Sementara itu, kuasa hukum Mahifuddin berkeyakinan terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi seperti dakwaan dan tuntutan JPU.

"Kami memohon agar tanah seluas 1.306 M² di Paya Seunara dan tanah seluas 6.653 M² di Suka Karya Sabang beserta sertifikat hak milik atas nama Zulkifli H Adam dapat dikembalikan seutuhnya kepada terdakwa. 

Tidak hanya itu, dalam permohonan itu juga dinyatakan agar dua sertifikat tanah yang disita oleh penyidik dapat dikembalikan seutuhnya kepada terdakwa.

Dalam persidangan lanjutan, Kamis 16 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa mantan Wali Kota Sabang ini 3,9 tahun penjara. Selain hukuman pidana kurungan, JPU juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

Sebelumnya, ketika Zulkifli H Adam belum resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, sempat tersiar kabar dia dimintai uang sebesar Rp500 juta oleh seorang oknum yang mengaku bisa membebaskannya dari tuduhan.  Tapi, ketika kabar ini ditanyakan ke Zulkifli H Adam, dia hanya tersenyum dan enggan berkomentar. | KOMAR, Kontributor Banda Aceh.

Komentar

Loading...