Plt Gubernur Berhak Intervensi Lembaga Keistimewaan

Plt Gubernur Berhak Intervensi Lembaga Keistimewaan
Dr.Adli Abdullah |Foto: Ist

KBA.ONE Banda Aceh - Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal menjadi bagian dari lembaga keistimewaan Aceh, selain Badan Pendidikan Dayah, Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

"Plt Gubernur Aceh, berhak dan berkewajiban melakukan normalisasi. Supaya keberadaan lembaga kestimewaan, betul-betul dapat berkontribusi kepada kemajuan Aceh, bukan hanya lembaga yang menghabiskan anggaran tapi minus fungsi," Dr.Adli Abdullah, Dosen Fakultas Hukum Universita Syiah Kuala di Banda Aceh, Minggu 24 Februari 2019.

Lembaga-lembaga istimewa ini, kata Adli Abdullah, adalah institusi khusus yang ada di Aceh. Istitusi ini lahir berdasarkan hak-hak istimewa Provinsi Aceh yang tidak dimiliki provinsi lain.

Belakangan, keputusan Plt Gubernur Aceh tersebut mendapatkan reaksi yang beragam. Tapi tidak demikian menurut Dr.Adli Abdullah.

"Saya melihat normalisasi ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 10 Qanun NAD Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja MAA. Dalam ketentuan itu, Mubes MAA diadakan lima tahun sekali," kata Adli Abdullah.

Tugasnya, kata Adli Abdullah, memilih dan menetapkan Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun; kedua, memilih dan menetapkan Tuha Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun, ketiga, memilih dan menetapkan Pengurus MAA Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan keempat, membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Dari empat tugas tersebut hanya poin 3 dan 4 yang masih fungsional, sedangkan lainnya seperti Wali Nanggroe, setelah ada qanun tersendiri dan Tuha Nanggroe yang ada hanya dalam UU No 18 tahun 2001.

Maka dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tidak berlaku lagi. Jadi, tatib yang ditetapkan oleh Mubes MAA, dan kemudian dijadikan pedoman Mubes, tidak ada dasar hukumnya karena pada pasal 10 tersebut tidak diatur, ujarnya.

Pengaturan dalam qanun ini bersifat umum dan tidak mengatur secara teknis tata cara pemilihan pengurus MAA. Seharusnya pengurus MAA mempercepat terbitnya aturan teknis sebelum Mubes dilakukan. Sehingga tidak terjadi multi tafsir seperti hari ini, lanjut Adli Abdullah.

"Sebenarnya Ketua MAA ini, harus beraudiensi dengan gubernur sebelum dilaksanakan Mubes. Bukan melakukan audiensi setelah Mubes. Dan MAA dapat menyiapkan draft Pergub seperti diamanahkan dalam pasal 16 ayat (2) Qanun Nomor 3 tahun 2004. Dimana dinyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam qanun mengenai peraturan pelaksanaan, akan diatur dengan Keputusan Gubernur Aceh, karena sifatnya mengatur," ujarnya.

Maka, harus dimaknai sebagai Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh sesuai dengan Pasal 100, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Agar mubes tidak cacat sehingga akan melegalkan penggunaan anggaran negara.

Karena MAA sekarang sebagaimana diamanahkan dalam pasal 16 dan 17 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sudah menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah dalam bidang adat, berbeda dengan dahulu sewaktu masih menjadi LAKA.

"Kali ini, hemat saya, intervensi Plt Guberbur Nova tidak bertentangan. Tetapi itu bagian dari kewenangannya karena sudah menjadi lembaga adat di bawah pemerintah sebagai mana diatur dalam pasal 2 Pasal 2 ayat 1 Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Secara De facto memang pengurus MAA dipilih oleh Mubes. Tetapi secara De Jure penetapan dan pelantikannya wewenang gubernur sebagai kepala daerah," katanya.

Adli berharap, dengan adanya plt tiga lembaga istimewa ini, akan segera mempersiapkan mubes baru yang sesuai ketentuan sehingga akan ada perbaikan. Diharapkan masyarakat nantinya dapat merasakan langsung manfaat kehadiran lembaga istimewa itu, tidak hanya karena perintah undang undang saja, tetapi benar benar terasa manfaat kehadirannya dalam masyarakat. (***)

Komentar

Loading...