Polda Aceh Lidik Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa Aspirasi Dewan

Polda Aceh Lidik Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa Aspirasi Dewan
Kombes Pol Margiyanta, Dirreskrimsus Polda Aceh. | KBA.ONE: Komar

Polisi sudah panggil 412 mahasiswa penerima beasiswa. Yang hadir baru 200 orang.

KBA.ONE, Banda Aceh - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menyebutkan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dana beasiswa aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017.

"Kasus beasiswa itu masih dalam proses lidik, untuk diketahui ada 843 mahasiswa yang dapat beasiswa itu, yang sudah kita panggil 412, yang baru datang kurang lebih sekitar 200," kata Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol. Margiyanta, kepada wartawan, Rabu, 16 September 2020.

Margiyanta berharap semua pihak yang sedang menunggu kasus tersebut untuk bersabar. Sebab, dalam pengungkapan kasus membutuhkan waktu dan kendala yang dialami.

"Kami minta semua pihak bersabar, kami mengalami sejumlah kendala, seperti para saksi-saksi yang kebanyakan berada di luar negeri dan luar daerah," tutur Margiyanta.

Diberitakan media ini sebelumnya, belasan Mahasiswa meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana beasiswa aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017.

Permintaan tersebut disampaikan saat belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda Peduli Pendidikan Aceh (AMPPA) melakukan aksi damai di depan gerbang Mapolda Aceh, Selasa 15 September 2020.

Koordinator Lapangan (Korlap), Hasbi Bancin, kepada wartawan, mengatakan mendukung penuh kinerja Kapolda Aceh yang baru dalam mengusut kasus tersebut dan dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kami percaya, Kapolda Aceh yang baru dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi beasiswa dana aspirasi dewan," kata Hasbi.

Ia berharap, kasus tersebut tidak didiamkan. Apalagi, menurutnya, kasus tersebut telah masuk tahap penyelidikan pihak Polda Aceh. "Kami berharap kasus ini jangan didiamkan, usut siapa saja yang terlibat," ucapnya.

Temuan Inspektorat

Hasil temuan Inspektorat Aceh, seperti dikutip dari laman ajnn.net, menyebutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPRA dan ada yang mengajukan permohonan secara mandiri.

Jumlah yang diusulkan dewan dan permohonan mandiri mencapai 938 orang, terdiri 852 usulan dewan, dan 86 secara mandiri.

Berikut nama-nama 24 anggota DPRA, antara lain Iskandar Usman Al Farlaky sebesar Rp7,930 miliar dengan 341 calon pemerima, Dedi Safrizal Rp4,965 miliar untuk 221 orang, Rusli Rp1,045 miliar untuk 42 orang, M Saleh Rp1,470 miliar untuk 54 orang, Adam Mukhlis Rp180 juta untuk 8 orang, Tgk Saifuddin Rp500 juta untuk 19 orang, Asib Amin Rp109 juta untuk 8 orang, T Hardarsyah Rp222 juta untuk 10 orang, Zulfadhli Rp100 juta untuk 4 orang, Siti Nahziah Rp120 juta untuk 9 orang, Muhibbussubri Rp135 juta untuk 21 orang.

Selanjutnya, Jamidin Hamdani Rp500 juta untuk 16 orang, Hendriyono Rp204,7 juta untuk 25 orang, Yahdi Hasan Rp534,4 juta untuk 18 orang, Zulfikar Lidan Rp90 juta untuk 3 orang, Amiruddin Rp58 juta untuk 2 orang, Ummi Kalsum Rp220 juta untuk 9 orang, Jamaluddin T Muku Rp490 juta untuk 14 orang, Muhibbussabri Rp440 juta untuk 13 orang, Sulaiman Abda Rp375 juta untuk 6 orang, Muharuddin Rp50 juta untuk 2 orang, Asrizal H Asnawi Rp80 juta untuk 2 orang, Azhari Rp130 juta untuk 4 orang, Musannif Rp30 juta untuk 1 orang dan terakhir Non Aspirator Rp2,317 miliar untuk 86 orang.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM), mahasiswa yang layak menerima beasiswa adalah 803 orang yang berasal dari jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3. Serta Dokter Spesialis, yang tersebar di Lembaga Penyelenggaran Pendidikan (LPP) baik dalam maupun luar negeri.

Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPA BPSDM), anggaran yang dialokasikan mencapai Rp109 miliar dengan realisasi Rp96 miliar. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp22 miliar dengan realisasi Rp19 miliar lebih.

Laporan Inspektorat tersebut, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp19 miliar lebih kepada 803 mahasiswa. Namun, hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima Rp5 miliar. Sementara Rp1 miliar diantaranya belum diterima oleh mahasiswa penerima, dan masih pada penghubung/koodinator.

Modus lain, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, modus selanjutnya mahasiswa penerima mentransfer kepada penghubung, dan modus terakhir, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Dalam berita acara konfirmasi terhadap penerima beasiswa tersebut, pemotongan yang dilakukan dengan angka yang bervariatif mulai dari Rp7 juta hingga Rp28 juta.

Bahkan salah seorang mahasiswa mengaku memberikan uang tersebut kepada penghubung di komplek perumahan anggota DPRA.

Inspektorat mengalami hambatan dalam pemeriksaan, dimana rentang kendali (sebaran mahasiswa seluruh Indonesia dan luar negeri), media komunikasi (nomor kontak penerima tidak aktif lagi), komunikasi rektorat dengan mahasiswa terputus (mahasiswa tidak mengindahkan perintah rektor), phsikologis dari mahasiswa yakni mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk tidak memberikan keterangan berdasarkan kondisi sebenarnya), terakhir komunikasi dengan penghubung tidak terbangun. ***

Komentar

Loading...