Polemik MAA Versi Mubes 2018 Menunggu Eksekusi PTUN

Polemik MAA Versi Mubes 2018 Menunggu Eksekusi PTUN
Badruzzaman Ismail bersama tim kuasa hukumnya menunjukkan keputusan MA. | Foto: Ist

Sikap Gubernur Aceh yang dulu masih Plt telah merendahkan martabat MAA. | Badruzzaman, Ketua MAA hasil Mubes 2018.

KBA.ONE, Banda Aceh - Perjuangan pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) hasil Mubes 2018, Badruzzaman Ismail dan rekan - rekan kini menuai hasil yaitu Mahkamah Agung (MA) RI menolak kasasi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Keputusan MA yang bernomor 263 K/TUN/2020 tanggal 28 Juli 2020. "Keputusan MA telah incraht berketetapan final artinya MA telah memenangkan MAA atas kasasi Gubernur Aceh," kata Izwar Idris Tim Pengacara MAA, didampingi Bahadur Satri, kepada wartawan, ketika konferensi pers MAA versi Badruzzaman, di salah satu Hotel di kawasan Setui, Banda Aceh, Kamis 7 Januari 2021.

Izwar mengatakan keputusan MA telah ditetapkan sejak 28 Juli 2020 lalu, namun baru diterima PTUN Aceh tanggal 6 Januari 2021, berarti keputusan MA telah menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Aceh juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Medan untuk menolak kasasi Gubernur Aceh.

Izwar berharap Gubernur Aceh yang dipersalahkan MA harus mengeluarkan kembali SK kepengurusan MAA kepada Badruzzaman Ismail selaku ketua MAA yang sah periode 2019 - 2023.

Atas keputusan MA itu, diharapkan Nova Iriansyah harus taat hukum, kata Bahadur Satri, salah seorang tim kuasa hukum MAA.

Badruzzaman Ismail, ketua MAA hasil Mubes 2018, mengatakan jika Gubernur Aceh Nova Iriansyah masih ngotot mempertahankan pendiriannya untuk menolak keputusan MA, tim kuasa hukumnya akan melanjutkan gugatan perdata.

"Sebab ada kerugian materil di situ sejak dibatalkan keputusan Mubes 2018 yang lalu karena gubernur menolak meneken SK, namun roda organisasi MAA terus berlanjut," kata Badruzzaman.

Katanya lagi, dirinya tahu diri bahwa faktor usia tidak mungkin memimpin roda organisasi Adat Aceh agar berjalan dengan baik, namun sikap Gubernur Aceh yang dulu masih Plt, telah merendahkan martabat MAA.

"Bahkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak berhak mencampuri urusan MAA selaku lembaga mitra, bahkan yang berhak mengkukuhkan MAA itu adalah Wali Nanggroe," ujar Badruzzaman.

Hadir juga saat komferensi pers itu, tim MAA hasil Mubes 2018 adalah Daud dan Azhari Basyar mantan politisi Golkar serta sejumlah aparatur MAA versi mubes yang gagal dilantik pada 2018 lalu.

Pada kesempatan itu, Azhari Basyar mengungkapkan, ketika polemik antara Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terjadi, MAA hasil mubes 2018 pernah mencoba beberapa kali agar bisa bertemu Gubernur, namun ditolak dan Nova meminta bertemu di PTUN saja.

Belum putus asa, tim MAA versi Badruzzaman pernah meminta mantan Mentri PAN, Azwar Abubakar serta beberapa tokoh penting juga gagal, namun Azhari Basyar berpendapat bahwa gagal bertemu dengan Nova pasti ada peran orang - orang tertentu dilingkaran gubernur Aceh.

"Namun polemik ini jangan terlalu lama, sebab bisa dijadikan konsumsi politik oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan gaya kepemimpinan Nova yang dianggap anti kearifan lokal," ujar Azhari Basyar.

Bahkan, katanya lagi, pihak Wali Nanggroe Aceh selaku lembaga yang bisa mengkukuhkan kedudukan ketua MAA, diminta hati - hati dan harus mengevaluasi dampak yuridisnya atas keberlanjutan lembaga Majelis Adat Aceh jika mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2020. ***

Komentar

Loading...