Polemik Bukaan Jalan Geumpang-Pameu 

PPK Satker III PJN-I Aceh Diduga Lakukan Pembohongan Publik Soal Galian-C

PPK Satker III PJN-I Aceh Diduga Lakukan Pembohongan Publik Soal Galian-C
Lokasi proyek jalan Geumpang - Pameu Seksi III. | Foto: KBA.ONE, Karmiadi

IUP yang dijunjukkan Candra itu ternyata milik PT Gemilang Gayonte Abadi untuk di kawasan Kampung Muliejadi, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, bukan IUP Galian-C di Sungai Mewa, Kecamatan Rusip Antara.

KBA.ONE, Takengon – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Wilayah III PJN-I Aceh, Chandra Irawan, diduga melakukan pembohongan publik ikhwal izin Galian-C PT SMI untuk proyek Pembukaan Jalan Geumpang-Pameu senilai Rp44,6 miliar. 

Dalam keterangannya kepada wartawan KBA ONE di Takengon, pada 7 Juli 2021, Candra menyebut proyek bukaan jalan Geumpang-Pameu yang dikucurkan dari APBN di bawah Kementerian PUPR itu telah mengantongi ijin Galian-C dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Aceh Nomor 540/DPMTTSP/2832/IUP-OPI./2020.

Bahkan saat itu Candra mengirimkan potongan kepala surat dari Dinas PMPTSP Pemerintah Aceh lewat tangkapan layar dari telepon seluler milik Candra kepada wartawan KBA ONE di Takengon.

Tangkapan layar Surat DPMPTSP yang dikirim Candra ke KBA.ONE. | Foto: Dok KBA ONE.

Tapi, setelah ditelurusi di Dinas Perizinan Aceh Tengah, Surat PMPTSP Pemerintah Aceh Nomor 540/DPMTTSP/2832/IUP-OPI./2020, ternyata Surat  Izin Usaha Tambang (IUP) itu milik PT Gemilang Gayonte Abadi di kawasan Kampung Muliejadi, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, seluas 2 Hektar. 

Sementara, dugaan Galian-C ilegal yang dilakukan oleh PT SMI lokasinya berada di Sungai Mewa, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah.

Teuku Alaidinsyah, Kepala Dinas Perizinan Aceh Tengah, mengaku sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apapun terkait ijin galian C proyek Jalan Tembus Geumpang-Pameu. 

“Kalau pihak perusahaan mengambil material dari PT tersebut (Gayonte) tidak ada masalah, tapi, kalau diambil dari lokasi lain dan di kecamatan lain, itu tidak sah izinnya,” kata Teuku Alaidinsyah menjawab KBA ONE.  

 Surat PMPTSP Pemerintah Aceh Nomor 540/DPMTTSP/2832/IUP-OPI./2020 bukan IUP di kawasan Sungai Mewa, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah. | Foto: Dok KBA.ONE.

Menanggapi dugaan pembohongan publik itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-III PJN-I Aceh, Candra, menjelaskan, “tidak ada pembohongan publik disini, IUP punya Gayonte yg mendukung SMI,” jawab Candra kepada KBA ONE lewat pesan WhatsApp, Selasa 13 Juli 2021.

Namun, Candra tidak membalas pertanyaan kedua KBA ONE lewat WhatsApp, meski sudah di-read,  yang menjelaskan bahwa Surat IUP dari DPMTTSP Nomor 540 itu bukan diperuntukkan di kawan Sungai Mewa tempat PT SMI diduga mengambil material proyek ilegal, melainkan IUP milik PT Gemilang Gayonte Abadi di Kampung Muliejadi, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah.

Sebelumnya, ketika heboh soal dugaan pengambilan material ilegal oleh PT SMI, Candra menegaskan  jika pemenang proyek itu tidak mengantongi ijin secara otomatis dalam proses tender tidak akan diproses saat kontraktor melakukan penawaran. Karena salah satu yang disyaratkan oleh ULP adalah ijin dan itu semua katanya sudah dipenuhi.

“Ijin dari dinas pertambangan sudah ada dengan kontraktor, kami akan terus mengawasi, jika di perjalanan melenceng dari yang disepakati kami akan perintahkan stop,” kata Chandra saat ditemui sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu.

Untuk pelelangan, lanjut dia, kebutuhan ijin semua sudah dipenuhi termasuk Galian C, dan telah disiapkan dalam masa penawaran. Begitupun, kata Candra meyakinkan, pihaknya tetap mengontrol  apabila pekerjaan melenceng akan diinstruksikan seuai dengan dokumen yang ada.

Kordinasi dengan Kejari

Dalam wawancara itu KBA.ONE juga meminta dokumen ijin yang dikantongi oleh PT SMI kepada Chandra. Lalu, ia mengirimkan salinan keputusan Gubernur Aceh nomor 620/964/2021 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan ruas jalan Geumpang – Pamue sepanjang 30,6 Kilometer di Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan pemrakarsa dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Aceh.

Lebih jauh Chandra menyebut, selain sudah mengantongi ijn, proyek Pembukaan Jalan Tembus Geumpang-Pameu tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam ketentuanya, kata dia, material boleh diambil di lokasi untuk proyek itu sendiri dan tidak diperjualbelikan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejari Pidie, saya sama kontraktor sudah dipanggil ke sana, bahkan mereka juga sudah menyerahkan regulasi yang mengatur itu. Begitupun dengan Aceh Tengah kami akan minta Qanun yang mengatur tentang itu, salah satunya yang mengatur tentang PAD daerah,” jelas Chandra. ****

Komentar

Loading...