Premanisme dan Pungutan Liar Marak

Ombudsman Aceh: Berantas Pungli dari yang Terkecil Hingga Oknum Penguasa

Ombudsman Aceh: Berantas Pungli dari yang Terkecil Hingga Oknum Penguasa
Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr. Taqwaddin, SH, SE, MH | Foto : Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pihak kepolisian diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh baru-baru ini mengamankan para oknum Pungutan Liar (Pungli). Tindakan tersebut menyusul instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin, meminta tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) untuk tidak hanya melakukan pemberantasan terhadap pungli-pungli kecil, akan tetapi juga melakukan pemberantasan pungli di instansi pemerintah atau pelayanan publik.

"Satgas Saber pungli jangan hanya "menyapu" alias memberantaskan pungli-pungli kecil yang dilakukan oleh para preman terminal atau parkiran," kata Taqwaddin kepada KBA.ONE, melalui pesan WhatsApp, Senin, 21 Juni 2021.

Akan tetapi, lanjutnya, Satgas Saber juga harus memberantas pungli yang dilakukan oleh oknum berkuasa (white collar crime) yang mempraktikkan hal tersebut dibanyak instansi pemerintah.

"Misalnya, maraknya kegiatan bimtek yang menguras dana desa di beberapa daerah terindikasi adanya permainan oknum atas nama penegak hukum," tutur Taqwaddin.

Taqwaddin menyampaikan pungli bisa terjadi pada berbagai sektor, baik yang dilakukan oleh para premanisme atas dukungan oknum atau bahkan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan institusi hukum. 

Menurutnya, pungli tidak hanya dilakukan di tingkatan terminal atau parkiran, melainkan juga pada urusan pelayanan publik. Semakin dekat pelayanan pemerintahan ke warga, maka semakin besar pula peluang terjadinya pungli.

"Tampaknya di instansi pemerintah daerah maupun pusat aktivitas pungli masih sering terjadi dengan berbagai modus operandi," ungkap Taqwaddin.

Namun, kata Taqwaddin, dirinya tidak dapat menyebutkan secara eksplisit instansi mana saja yang lazim melakukan pungli sehingga diadukan atau dilaporkan oleh warga masyarakat.

"Karena umumnya, pelapor korban pungli meminta namanya dirahasiakan. Jadi kami boleh tidak membuka informasi ini. Biarlah hal ini menjadi kerja Satgas Saber Pungli Aceh yang diketuai oleh Irwasda Polda Aceh," ujarnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh itu juga mengungkapkan pengaduan yang diterima sejauh ini beragam, ada aduan sogok menyogok alias suap, peras dan juga pungutan di atas ketentuan, dan banyak pula pungutan yang tidak berlandaskan hukum.

Komentar

Loading...