Presiden PKS Lantik DPTW PKS Aceh Periode 2021-2025

Presiden PKS Lantik DPTW PKS Aceh Periode 2021-2025
Suasana acara pelantikan pengurus DPTW PKS Aceh periode 2020-2025. | Foto: KBA.ONE, Tasya

KBA.ONE, Banda Aceh - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, melantik pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Aceh untuk periode 2020-2025, beserta wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) lainnya melalui teleconference di Kyriad Hotel Banda Aceh, Jumat 5 Februari 2021.
 
Struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Provinsi Aceh masa bakti 2020-2025 yaitu Ketua MPW, Khairul Amal, dan Sekretaris MPW, Irawan Abdullah.
 
Untuk struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Aceh masa bakti 2020-2025, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Makhyaruddin Yusuf, Sekretaris DPW, Zaenal Abidin, Bendahara DPW, Muhammad Nafis, Ketua Bidang Kaderisasi, Ismunandar, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Iwan Sulaiman.

Selanjutnya, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Nova Zahara, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Endang Sumiati, Ketua Bidang Kepemudaan, Zuanda, Wakil Ketua Bidang Kepemudaan, Nurul Azmi, Ketua Bidang Kepanduan, Dedi Suffriadi, Wakil Ketua Bidang Kepanduan, Mutia Yuanita, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Faisal, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Dian Huriana, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Bardan Sahidi, Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Cut Kasmina.

Selain itu, Ketua Bidang Seni Budaya, Nourman Hidayat, Wakil Ketua Bidang Seni Budaya, Debby Harni, Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan, Muhammad Arnif, Wakil Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan, Rahmah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Armiyadi, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Laisa Nastha Roshadi, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, Purnama Setia Budi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, Nur Azmina Wahdiyani, Ketua Bidang Keummatan dan Dakwah, Adifal Susanto, Wakil Ketua dang Keummatan dan Dakwah, Dewi Hasmawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader, Munardi Nazwar, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader, Asliyanti Eliya, Ketua Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa, Surya Mutiara, dan Wakil Ketua Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa, Rahmawati.
 
Kemudian, struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah (DSW) PKS Provinsi Aceh masa bakti 2020-2025 ialah Ketua DSW, Surianto Sudirman, dan Sekretaris DSW, Afrial Hidayat.
 
Ketua Umum DPW PKS Aceh, Makhyaruddin Yusuf, mengatakan pelantikan pengurus tersebut dilakukan serentak di lima wilayah Sumbagut secara daring.
 
“Lima DPW di Sumbagut itu adalah Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh,” sebutnya.
 
Karena itu, Makhyar memohon dukungan dan restu dari rakyat Aceh untuk pihaknya dengan adanya kepengurusan lengkap dan solid yang telah dilantik hari ini, agar bisa berkhidmat memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat hingga hari ini.
 
Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi, kata dia tantangan ke depan kita lebih sulit melakukan konsolidasi ke daerah-daerah, tapi ini bukan sebuah alasan untuk tidak bekerja. "Kita akan terus menjumpai masyarakat, untuk mengajak mereka membangun Aceh ini dengan penuh kebaikan, Insya Allah,” kata Makhyar kepada KBA.ONE.
 
Sementara, kata dia, total pengurus DPTW PKS Aceh berjumlah sekitar 35 orang yang berasal dari berbagai bidang diantaranya Bidang Kaderisasi, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Bidang Kepemudaan, Bidang Tani dan Nelayan, Bidang Kepanduan dan Olahraga, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa, dan lain sebagainya.
 
“Saya mengajak mereka semuanya untuk bekerja keras, karena target kita tidak kecil, kita harus bekerja keras. Tapi Insya Allah, dengan kerja keras kita akan berhasil,” imbaunya.
 
Dikutip dari SINDONEWS.com, PKS berdiri pada 20 Juli 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK). Akibat Undang-Undang (UU) Pemilu nomor 3 tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan partai politik (parpol) pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya.

Kemudian, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setingkat provinsi, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setingkat kabupaten/kota. Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.*** | TASYA, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...