PTUN Banda Aceh Harus Konsisten Kabulkan Gugatan Fiktif Positif

PTUN Banda Aceh Harus Konsisten Kabulkan Gugatan Fiktif Positif
Ilustrasi: Kompas.com

Perkara ini akan menjadi pelajaran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tengah menyidangkan permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Teuku Raja Keumangan. Perkara Nomor: 3/P/FP/2107/PTUN. BNA ini merupakan tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan Teuku Raja Keumangan oleh KIP Nagan Raya akibat tidak diresponnya surat permohonan pembatalan Keputusan KIP Nagan Raya Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Permohonan ini diajukan karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Calon Wakil Bupati Chalidin S.E tidak tamat/lulus SMP/Sekolah Menengah Pertama (SLTP), berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 421/16/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Calon Wakil Bupati Chalidin S.E tidak pernah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 4 Seunagan, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana yang tercamtum dalam Surat Keterangan Nomor: 421.3/122/2015 tanggal 03 November 2015 dan Surat Nomor 421/17/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Khalidin tidak pernah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 4 Seunagan, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa secara hukum Calon Wakil Bupati Chalidin S.E (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tidak tamat/lulus SMP/Sekolah Menengah Pertama (SLTP), sehingga secara mutatis mutandis Ijazah Paket C tingkat SLTA dan Strata Satu (S1) Chalidin S.E menjadi batal demi hukum.

Bahwa dalam perkara fiktif positif, KIP Nagan Raya berkewajiban untuk merespon setiap permohonan yang masuk dalam waktu 10 hari. Jika tidak menjawab permohonan itu maka menurut Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan itu secara hukum dianggap telah dikabulkan. 

Atas permasalahan ini, menurut Teuku Raja Keumangan, PTUN Banda Aceh hendaknya konsisten dalam memutus perkara fiktif positif tersebut. PTUN hendaknya memahami semangat UU Aparatur Pemerintahan yang hendak mendorong pemerintahan yang responsif dalam melakukan pelayanan kepada publik. Dimana perkara ini akan menjadi pelajaran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal itu, Kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1.      PTUN Banda Aceh konsisten dalam memutus perkara fiktif positif dengan menegaskan kembali dalam putusannya membatalkan Keputusan KIP Nagan Raya Nomor 14/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

2.      PTUN Banda Aceh hendaknya tidak terpengaruh dengan berakhirnya proses pilkada dengan mengabaikan keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada.

Banda Aceh, 02 November 2017

TEUKU RAJA KEUMANGAN SH, MH 

Komentar

Loading...