Puluhan Anggota MAA Aceh Tenggara Diduga Miliki SK Ganda

Puluhan Anggota MAA Aceh Tenggara Diduga Miliki SK Ganda
Pengurus MAA Aceh Tenggara saat dilantik. | Foto: Acehtenggarakab.go.id

KBA.ONE, Aceh Tenggara - Puluhan anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara diduga memiliki Surat Keputusan (SK) ganda atau rangkapan jabatan dengan perangkat desa.

Bahkan, sebanyak 81 dewan majelis yang tergabung dalam MAA Aceh Tenggara ini diketahui direkrut tanpa seleksi yang ketat, sehingga setelah SK diterbitkan banyak ditemukan anggota MAA masih terikat dengan jabatan lain di desa.

Ketua MAA Aceh Tenggara, Talib Akbar, kepada KBA ONE, Kamis 18 Februari 2021, membenarkan sejumlah anggotanya terlibat rangkap jabatan alias masih terikat dengan instansi lain, seperti perangkat desa, ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK), imum Mukim, dan lain- lain.

"Secara aturan jelas mereka sudah melanggar, bagi anggota MAA yang terikat dengan jabatan yang lain wajib mengundurkan diri atau memilih salah satu jabatan MAA atau perangkat desa," sebut Talib.

Ketua MAA Agara, H. Talib Akbar. | Foto: KBA.ONE, Bulkainisah

Di samping itu, secara administrasi mereka telah melakukan penipuan ketika mendaftar sebagai calon anggota MAA. Hal ini dipastikan bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 44 tahun 2019, yakni majelis pemangku adat kute wajib lulus ujian adat istiadat bersyariah dan lulus dari tim seleksi MAA kabupaten sebelum dipilih secara demokrasi.

Menanggapi hal ini, salah seorang aktivis masyarakat, Kasirin, meminta Bupati Aceh Tenggara mengevaluasi surat keputusan terkait anggota MAA di daerah itu periode 2020- 2024. Hal ini sudah tidak sesuai dengan Perbup dan visi misi bupati dalam menciptakan lapangan kerja.

"Bupati wajib melakukan evaluasi dan harus memberikan pilihan kepada anggota MAA yang terlibat dengan perangkat desa atau instansi lain, sebab mereka memakai dua mata anggaran yang berasal dari satu sumber yakni Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), hal ini jelas merugikan keuangan daerah," jelas Kasirin.

Akibat rangkap jabatan ini, secara otomatis lapangan pekerjaan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang seharusnya dapat dinikmati oleh orang lain.***

Komentar

Loading...