Puluhan Organisasi Sipil di Aceh Serukan Dukungan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Puluhan Organisasi Sipil di Aceh Serukan Dukungan Amnesti untuk Saiful Mahdi
Dosen USK, Saiful Mahdi | Foto : ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Perhatian organisasi masyarakat sipil di Aceh untuk pembebasan Saiful Mahdi mulai berdatangan. Sejumlah 50 organisasi sipil di Aceh menyerukan dukungan amnesti untuk Saiful yang masuk penjara karena mengkritik perekrutan pegawai di kampusnya itu. Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh itu terjerat UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, yang mewakili Koalisi Aceh Masyarakat Sipil Aceh untuk Amnesti bagi Dr. Saiful Mahdi, mengatakan 50 puluh organisasi sipil siap memberikan dukungan untuk Saiful yang sedang menjalani vonis Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Selama ini, kata Riswati, Saiful merupakan akademisi yang sangat berdedikasi terhadap perdamaian di Aceh dan pembangunan Aceh pasca tsunami.

"Dr. Saiful Mahdi sebagai akademisi yang berdedikasi terhadap perdamaian Aceh serta pembangunan Aceh pasca tsunami," kata Riswati, Kamis, 16 September 2021.

Riswati menilai pemenjaraan terhadap Saiful Mahdi adalah kerugian besar bagi dunia pendidikan di Aceh. "Pemenjaraan seorang dosen dengan kepakaran yang diakui di bidangnya serta berkomitmen tinggi terhadap kejujuran dan kemanusiaan adalah kerugian bagi kita semua," tambahnya.

Riswati menyampaikan perbedaan pendapat dalam kasus Saiful seharusnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan di dalam di internal kampus. Bila perlu, dengan mediasi dari perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

"Vonis Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang diperkuat oleh Mahkamah Agung atas Saiful ini menjadi sebuah ironi dalam perguruan tinggi tempat kita belajar berpikir kritis, dan bisa menjadi kondisi yang kontra produktif bagi kemajuan bangsa," sebutnya.

Daftar lengkap 50 organisasi masyarakat sipil di Aceh yang mendukung amnesti ini adalah Aceh Institute, Asosiasi Fulbright Aceh (Aceh Fulbright Association), Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Environmental Innovator (Evator), DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh, Flower Aceh, Forum Bangun Aceh.

Kemudian, Forum LSM Aceh, Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), Jaringan Anti Korupsi Gayo (JANGKO), Jaringan Perempuan untuk Keadilan (Jari Aceh), Kanot Bu, Katahati Institute, Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak (KAPHA), Koalisi NGO HAM Aceh,  Komisi Kesetaraan KSBSI Aceh, Komunitas Pendar.

Selanjutnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kontras Aceh, Jaringan Advokasi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuaLA), Laboratorium Pengembangan Sosial Keagamaan (LABPSA), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh.

Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH – JKA), Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Masyarakat Transparansi Aceh (Mata Aceh), Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh, Pemuda Muhammadiyah Aceh, Pemuda Pecinta Alam (PePAL) Singkil, Perkumpulan Prodelaat, Pidie Development Center (LSM PDC),  PKBI Aceh, Puan Addisa, Redelong Institute, Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPuK), Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Aceh.

Serta, serikat Inong Aceh (SeIA), Sekolah Anti Korupsi (SAKA), Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh, Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, Solidaritas Persaudaraan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Aceh (SPKP HAM Aceh), South Aceh Institute, Walhi Aceh, Yayasan Aceh Hijau , Yayasan Anak Bangsa, Yayasan Bumiku Hijau (YABUMI), Yayasan Darah untuk Aceh, Yayasan Geutanyo, Yayasan PASKA Aceh, Yayasan Pulih Aceh, dan Yayasan Suara Hati Rakyat (SAHARA).

Anara

Komentar

Loading...