Regulasi Turunan Bagi Kesejahteraan Buruh di Aceh

Oleh ,
Regulasi Turunan Bagi Kesejahteraan Buruh di Aceh
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Pelaksana Tugas Sekda Aceh Helvizar Ibrahim di depan para buruh | Humas Pemerintah Aceh

"Saya gembira. Kita sudah berhasil mengubah citra buruh menjadi positif dan sangat sinergi dengan pemerintah," ujar Nova disambut tepuk tangan demonstran.

KBA.ONE, Banda Aceh - Perayaan mayday atau hari buruh pada Rabu, 1 Mei tahun ini di Banda Aceh terasa berbeda. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah ikut merayakan peringatan tersebut. Sambil membonceng istrinya, Nova berkonvoi bersama iring-iringan sepeda motor ratusan buruh di beberapa ruas jalan kota.

Awalnya, Nova Iriansyah mendatangi seratusan buruh lintas organisasi yang sedang berorasi di jalan depan Masjid Raya Baiturrahman. Ikut datang bersama Nova, Pelaksana Tugas Sekda Aceh yang juga menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Helvizar Ibrahim; Kepala Biro Humas dan Protokol Rahmad Raden; Kepala Badan Kesbangpol Linmas, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh.

Kehadiran Nova dan rombongan sontak membuat kaget para demonstran dan mereka menyambut kedatangan itu dengan suka cita. "Perjuangan buruh selama ini terbukti berhasil. Terus berjuang dan selamat berhari raya," ujar Nova saat menjumpai para buruh.

Aliansi buruh, kata Nova, merupakan mitra kerja pemerintah termasuk dalam penyelesaian berbagai masalah. Sebagai mitra, persepsi terhadap buruh saat ini sudah sangat berubah. "Saya gembira. Kita sudah berhasil mengubah citra buruh menjadi positif dan sangat sinergi dengan pemerintah," ujar Nova disambut tepuk tangan demonstran.

Mayday, kata dia, momentum universal yang dirayakan secara internasional di berbagai belahan dunia. Pemerintah sendiri ikut meliburkan aktivitas perkantoran demi ikut "berhari raya" bersama buruh. "Kantor kita tutup demi merayakan mayday. Mari beraktivitas dalam konteks kesejahteraan buruh," ujar Nova.

Saat berorasi, para buruh berharap agar Nova Iriansyah membuat Peraturan Gubernur sebagai turunan pelaksana Qanun ketenagakerjaan Aceh Nomor 7 tahun 2014. Sehingga Qanun Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan maslahat untuk buruh. "Tanpa buruh maka tidak akan ada pembangunan. Tanpa buruh maka tidak akan ada geliat ekonomi dan pasar. Tanpa buruh nihil pula produksi barang dan jasa sehingga buruh menjadi komponen anak bangsa yang sangat menentukan kemajuan sebuah daerah dan negara," ujar orator aksi.

Menjawab permintaan tersebut, Nova Iriansyah mengatakan akan segera menyusun rancangan regulasi dimaksud. "Saya minta Disnaker untuk segera wujudkan Pergub," kata Nova. Dalam penyusunan Pergub nanti, pemerintah akan melibatkan aliansi buruh.

Tak hanya itu, para buruh juga meminta agar pemerintah memperjuangkan uang meugang dan hari libur meugang bagi buruh di Aceh sesuai Qanun Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap adat dan kearifan lokal di Aceh.

Terkait intensif meugang, Nova menyebutkan pemerintah akan merancang pergub sebagai turunan dari qanun. "Kemungkinan usai kita pelajari meugang, kita bisa liburkan sehari. Kawan-kawan dari aliansi juga akan kita libatkan saat penyusunan pergub.

Nova dan istri berkonvoi bersama buruh | Humas Pemerintah Aceh

Sementara itu, pada malam keakraban memperingati hari buruh sedunia yang digelar di Grand Nanggroe Hotel, pada Rabu malam, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim mengatakan Pemerintah Aceh kini terus merumuskan sejumlah aturan turunan terkait Qanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, kata Helvizar, beberapa draf peraturan gubernur dan keputusan gubernur telah selesai dirumuskan.

"Beberapa draf aturan turunan dari Qanun Ketenagakerjaan sedang dan sudah dirampungkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Bahkan Keputusan Gubernur Aceh terkait insentif meugang bagi buruh telah rampung dan akan segera diserahkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan dan Biro Hukum untuk dipelajari lebih lajut," ujarnya.

Selain insentif meugang, kata Helvizar, Pemerintah Aceh juga terus mengkaji libur meugang bagi para buruh Aceh. Hal ini mengacu pada kekhususan Aceh yang termaktub dalam UU nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Helvizar juga menegaskan serikat buruh akan selalu dilibatkan dalam berbagai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan buruh. "Pemerintah Aceh juga bertekad terus memberi perhatian bagi kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, kami akan selalu melibatkan serikat buruh dalam berbagai perumusan kebijakan terkait buruh.”

Sejarah hari buruh terkait erat dengan aksi pekerja di Amerika pada 1886. Aksi itu berhasil menuntut para pengusaha menurunkan jam kerja, dari 20 jam per hari menjadi 8 jam.

Sejak saat itu, posisi buruh mulai mendapat perhatian. Dalam berbagai kebijakan menyangkut penetapan hak pekerja, organisasi buruh selalu mendapat ruang untuk memberi masukan.

Di Indonesia, peringatan hari buruh telah mendapat pengakuan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Ketenagakerjaan. Namun saat rezim Orde Baru berkuasa, ada larangan bagi masyarakat untuk memperingati Hari Buruh ini.

Setelah reformasi, barulah peringatan May day menjadi agenda rutin para pekerja di Indonesia. Pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, guna memberi kesempatan kepada buruh untuk merayakan hari bersejarah ini. [ADV]

Komentar

Loading...