Rumah Dhuafa Batal Dibangun, Komisi V DPRA: Permintaan Maaf Gubernur Sandiwara Belaka

Rumah Dhuafa Batal Dibangun, Komisi V DPRA: Permintaan Maaf Gubernur Sandiwara Belaka
Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani | Foto : KBA.ONE, Komar

Faktanya hampir 4 tahun Nova berkhianat kepada masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa.

KBA.ONE, Banda Aceh - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan permintaan maaf kepada calon penerima manfaat terkait batalnya  pembangunan rumah dhuafa.

Menurut Muhammad MTA, Pembatalan pembangun rumah duafa itu karena Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2021. 

Muhammad MTA menyebutkan selain anggaran untuk rumah dhuafa, anggaran insentif Mukim, Camat dan Nakes juga tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya APBA-P.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRA, M M Rizal Falevi Kirani, menegaskan permintaan maaf Gubernur Nova soal batalnya pembangunan rumah dhuafa karena tidak ada APBA Perubahan hanyalah sandiwara belaka.

"Nova pura-pura minta maaf, seolah-olah dia sangat peduli pada nasib rakyat miskin. Faktanya hampir 4 tahun ia berkhianat pada masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa," kata Falevi, Rabu, 29 September 2021.

Kata dia, tiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah dhuafa. Selain itu, usulan pembangunan rumah dhuafa juga tidak pernah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berjumlah 6 ribu unit pertahun. 

Falevi menjelaskan seperti tahun 2018 misalnya, dari 4200 unit rumah dhuafa yang telah dianggarkan dalam APBA, semuanya dibatalkan Gubernur Nova. Dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah Irwandi ditangkap KPK. Sementara tahun 2019 dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya.

Kemudian, tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6 ribu unit. Parahnya, tahun 2021, tidak satu unit pun rumah dhuafa dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA. Semuanya dicoret, digantikan dengan proyek siluman yang bernama "apendix".

"Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah dhuafa di Baitul Mal yang 3 tahun berturut-turut dibatalkan," ungkap politisi Partai Nasional Aceh (PNA) itu.

Menurutnya, fakta di atas jelas - jelas menunjukkan bahwa Gubernur Nova tidak serius membangun rumah bagi kaum dhuafa Aceh. Karena pembangunan 30.000 unit rumah dhuafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi - Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022. Artinya setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6 ribu unit rumah dhuafa. Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA.

"Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA," sebut anggota DPRA Fraksi PNA itu.

Jadi, kata Falevi, jika sekarang Gubernur Nova minta maaf, jelas itu hanya upaya cuci tangan dari dosa-dosa politiknya kepada masyarakat miskin. Juga bentuk buang badan atas tanggung jawab moralnya untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat. Gubernur Nova juga dianggap memanfaatkan momentum tidak adanya APBA-P untuk membenturkan masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa dengan DPRA.

"Seolah-olah DPRA lah yang telah membuat hak-hak kaum dhuafa tersebut tidak tertunaikan. Jangan karena dosa politik kepada rakyat sudah menumpuk, lantas menyeret DPRA jadi kambing hitam atas kegagalan Gubernur Nova," ungkapnya.***

Anara

Komentar

Loading...