RUU Minuman Beralkohol Muncul Pasca Gugatan FPI 2013

RUU Minuman Beralkohol Muncul Pasca Gugatan FPI 2013
Foto: Begini sejarah RUU Minuman Beralkohol muncul (Ilustrasi minuman beralkohol/Thinkstock).

KBA.ONE, Jakarta - RUU Minuman Beralkohol (Minol) sedang dibahas Baleg DPR. RUU Minuman Beralkohol pernah dibahas pada periode DPR 2014-2019. Mengapa muncul RUU Minol?

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (12/11/2020), kasus bermula saat FPI mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) pada 2013. FPI menggugat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Soeharto pada 12 Februari 1997. Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras/minuman keras kategori B dan C (lebih dari 5 persen alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Hasilnya, permohonan FPI dikabulkan. Pada 18 Juni 2013, MA menyatakan Keppres bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu bertentangan dengan UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 7/1996 tentang Pangan. Perkara yang diadili oleh Dr Supandi, Dr Hary Djatmiko dan Yulius.

"Keppres itu juga tidak dapat mewujudkan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kala itu.

Setelah itu, Indonesia memiliki kekosongan hukum soal taat niaga minuman beralkohol. Satu-satunya payung hukumnya adalah Perda yang mengatur isu terkait.

Untuk membuat payung hukumnya, dalam Prolegnas 2014-2015, muncul RUU untuk mengatur tata niaga minuman beralkohol. Nama RUU-nya RUU Larangan Minuman Beralkohol. Dari penamaan, RUU ini sudah menuai kritik.

"Sangat disayangkan jika pembuat kebijakan tetap mempertahankan judul 'LARANGAN', di samping tidak umum dalam sejarah pembentukan undang-undang di negeri ini menggunakan judul 'LARANGAN', kata 'LARANGAN' juga berimplikasi terhadap penghilangan hak tertentu, salah satunya hak untuk mengkonsumsi dan menikmati produk yang terjamin keamanannya," kata pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono kepada detikcompada 2015 lalu.

Pakar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember itu berpendapat sebuah UU semestinya memberikan keseimbangan atas jaminan pelaksanaan hak-hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945. Di mana dalam pelaksanaannya sangat mungkin berbeda satu dengan yang lain.

"Untuk itu pembahasan RUU Minol antara pemerintah dan DPR haruslah diletakkan dalam kerangka melindungi kepentingan semua pihak yaitu masyarakat untuk terhindar dari konsumsi minol yang tidak bertanggungjawab, serta kepentingan produksi dan distribusi minol oleh pelaku usaha yang terkait dengan ribuan pekerja yang dimiliki," ujar Bayu yang kini telah menjadi Dekan FH Universitas Jember itu.

Memasuki masa kampanye 2019, isu RUU Minol mereda. Muncul isu RUU KUHP, RUU KPK hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Akhirnya, DPR periode 2014-2019 tidak menghasilkan apa pun soal RUU Minuman Beralkohol. Kini RUU Minol kembali hangat belakangan terakhir.

Komentar

Loading...