2 Tahun Jejak Aceh Hebat

Saat Nilai Ekspor Perikanan Melampaui Target RPJM

Oleh ,
Saat Nilai Ekspor Perikanan Melampaui Target RPJM
Nova Iriansyah usai membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Aceh Tahun 2018 di Banda Aceh, 26 November 2018 | Dinas Pangan Aceh

Aceh Troe berhasil menurunkan jumlah daerah rawan pangan. Sementara beberapa inovasi yang ditorehkan Aceh Meugoe dan Meulaot membuat pemberdayaan ekonomi pesisir kian baik.

KBA.ONE, Banda Aceh - Dua program unggulan Aceh Hebat pada gugus pertanian dan kemaritiman, Aceh Troe serta Aceh Meugoe dan Meulaot, mencatat beberapa pencapaian hingga tahun kedua Irwandi-Nova memimpin Aceh.

Melalui Aceh Troe, Pemerintah Aceh ingin melakukan pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri. Ada beberapa cara yang kala ditempuh yaitu peningkatan produktivitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan, penertiban distribusi bibit, pupuk, dan obat bagi pertanian rakyat. Selain itu, membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

Saat rapat koordinasi tentang pangan Aceh tahun 2017 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu 15 November 2017, Nova Iriansyah yang masih menjabat Wakil Gubernur Aceh menyebutkan, meminta dewan ketahanan pangan membantu gubernur dan bupati serta wali kota dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan. "Sektor pertanian menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja terbesar. Hampir mencapai 35 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. Kontribusi sektor tani terhadap PDRB Aceh juga cukup besar, yakni mencapai 30 persen," ujar Nova.

Saat itu, Nova mengakui Aceh masih menghadapi kualitas sumber daya manusia yang rendah, akses dan distribusi belum lancar, serta stabilitas harga pangan yang bervariasi. "Semuanya sangat mempengaruhi kecukupan pangan."

Pada 2014, kata Nova, berdasarkan survei kerawanan pangan oleh Food Security and Vulnerability Atlas (SFVA) ditemukan fakta masih terdapat 108 kecamatan dari 260 kecamatan di Aceh yang dikategorikan rawan pangan. "Semua itu antara lain disebabkan faktor kemiskinan, akses air bersih, listrik, dan masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di pedesaan," ujar Nova.

Saat itu, dia berharap masalah tersebut dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah Aceh menetapkan kemandirian pangan menjadi salah satu isu strategis yang harus diprioritaskan. Bahkan, rapat koordinasi itu mengambil tema 'melalui pemberdayaan usaha pangan, kita wujudkan kemandirian pangan gampong menuju Aceh Troe’.

Apa yang diharapkan Nova akhirnya terwujud. Hingga dua tahun Aceh Troe digaungkan, terjadi penurunan daerah rawan pangan. Dari sebelumnya mencapai 108 kecamatan seperti data survei SFVA kini hanya tinggal 31 kecamatan.

***

Penduduk Aceh berjumlah sekitar 5,2 juta jiwa dan 70 persen di antaranya tinggal di perdesaan. Umumnya, masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Jika dilihat dari luas daratan Aceh, sekitar 30 persen merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Statistik ini berefek positif pada peningkatan produktivitas padi. Pada 2017 jumlah padi yang dihasilkan sekitar 5,3 ton per hektare sedangkan kini menjadi 5,7 ton per hektare.

Selain itu, dua tahun masa kerja Irwandi-Nova, pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) sangat berperan aktif dan terbukti efektif membantu stabilitas harga. Sebelumnya, harga anjlok dalam masa panen raya dan melambung pada musim paceklik. Kebijakan Pemerintah Aceh untuk mengendalikan gejolak harga merupakan mekanisme berkelanjutan, saat suplai melimpah maupun ketika suplai berkurang.

Prestasi lain Aceh Troe, skor PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi pada 2017 yaitu 73,3 meningkat menjadi 74,8 pada 2018. Aceh juga memperoleh sertifikasi akreditasi laboratorium keamanan pangan.

Sementara di daratan tinggi Gayo yang terkenal sebagai sentra produksi kopi, kapasitas produksi komoditas tersebut ikut meningkat.Dari 773 kilogram kopi per hektare pada 2017 meningkat menjadi 777 kilogram per hektare pada 2018.

Dyah Erti Idawati, Istri Plt Gubernur Aceh saat berada di bazar produk perikanan Aceh yang digelar Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 

Aceh Meugoe dan Meulaot

Program unggulan ini ditujukan untuk pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Beberapa langkah yang dilakukan seperti penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru, serta modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pascapanen.

Selain itu, melalui Aceh Meugoe dan Meulaot, pemerintah memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya, mewujudkan kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat, serta penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

Program ini juga fokus pada pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap, serta peningkatan nilai tambah produksi perikanan. Pemerintah Aceh ikut pula mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Demi mendukung upaya tersebut, Pemerintah Aceh telah membuat 17 cluster budidaya perikanan. Selain itu, meningkatkan status Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh dan PPS Idi, Aceh Timur dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan di 23 kabupaten dan kota terus digalakkan budidaya perikanan air tawar serta laut.

Untuk mengawasinya, Pemerintah Aceh menggelar patroli Marine Control System (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 di Bireuen dan Aceh Utara, serta patroli MCS WPP 572 di Meulaboh dan Singkil.

Berbagai inovasi, program, dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh tersebut berimbas pada peningkatan nilai ekspor hasil perikanan Aceh senilai Rp62,23 miliar. Hasil ini melampaui target RPJM senilai Rp16,13 miliar.

Adapun pada 2018, Pemerintah Aceh meraih Juara II Nasional pada Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aceh mendapatkan juara pada kategori lomba menu kudapan.[ADV]

Komentar

Loading...